RI Miliki 175 Kawasan Industri, Gimana Dampaknya ke Ekonomi Negara?

Indonesia tercatat memiliki 175 kawasan industri aktif yang berperan besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah derasnya arus investasi dan tantangan ekonomi global.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa kawasan industri kini menjadi magnet utama bagi industri padat modal hingga teknologi tinggi. Berdasarkan data terbaru, seluruh kawasan tersebut telah mengantongi Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dengan total luas mencapai 98.235 hektare dan tingkat okupansi sebesar 58,19 persen.

“Berdasarkan data hingga saat ini tercatat sebanyak 175 kawasan industri telah memiliki IUKI dengan total luas mencapai 98.235 hektare dan tingkat okupansinya 58,19 persen,” papar Agus dalam pelantikan Dewan Pengurus Himpunan Kawasan Industri (HKI) di Kementerian Perindustrian, Selasa (20/1/2026).

Diketahui, selama lima tahun terakhir, jumlah kawasan industri di Indonesia bertambah signifikan. Agus menyebutkan terdapat penambahan 57 kawasan baru atau meningkat sekitar 48,3 persen, seiring meningkatnya kebutuhan lahan industri yang siap pakai di berbagai daerah.

Baca Juga: Purbaya Sebut Importir Masih Aman saat Nilai Dollar Hampir Rp 17.000

Penopang Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja

Agus menjelaskan, keberadaan kawasan industri telah menjadi fondasi penting dalam mendorong industrialisasi nasional. Saat ini, hampir 12.000 perusahaan industri tercatat beroperasi di kawasan industri dan menyerap sekitar 2,4 juta tenaga kerja.

“Sebanyak hampir 12.000 tenan perusahaan industri berlokasi di kawasan industri dan mampu menyerap sekitar 2,4 juta tenaga kerja, serta berhasil menarik investasi sebesar Rp 6.744 triliun,” terang Agus.

Besarnya serapan tenaga kerja tersebut menegaskan posisi kawasan industri sebagai pencipta lapangan kerja strategis. Nilai investasi yang mencapai ribuan triliun rupiah juga menunjukkan tingkat kepercayaan investor terhadap iklim industri di Indonesia.

Secara makro, kontribusi kawasan industri terhadap perekonomian nasional juga tergolong signifikan. Agus menyebut sektor ini berkontribusi sebesar 9,44 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan III 2025, dengan sumbangan pertumbuhan ekonomi mencapai 0,67 persen.

“Ini menunjukkan bahwa kawasan industri merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional yang besar kontribusinya,” kata dia.

Baca Juga: Keadaaan Mirip dengan PD I dan II, SBY Khawatir Perang Dunia III Terjadi

Tantangan Regulasi dan Dorongan Ekspansi

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah pun menilai daya saing kawasan industri menjadi kunci dalam menarik investasi berkualitas, berkelanjutan, dan bernilai tambah tinggi. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah sebagai regulator dan HKI sebagai representasi pengelola kawasan industri dinilai krusial.

“Di tengah tantangan ekonomi global, peran dan daya saing kawasan industri menjadi kunci untuk menarik investasi industri yang berkualitas,” ujar Agus.

Namun, di lapangan, pengembangan kawasan industri masih menghadapi tantangan regulasi. Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengungkapkan bahwa sebagian besar kawasan industri saat ini tengah melakukan ekspansi, tetapi kerap terbentur aturan yang tumpang tindih.

“Sebenarnya kita sudah ekspansi semuanya, cuma ada benturan. Makanya kita mendesak supaya lahirnya RUU Kawasan Industri,” tutur Ma’ruf.

Ia menambahkan, sekitar 70 persen kawasan industri saat ini sedang dalam tahap pengembangan, didorong oleh meningkatnya permintaan dari sektor-sektor yang sedang berkembang pesat seperti semikonduktor, data center, dan hilirisasi.

“Rata-rata hampir industri teman-teman kayak sekarang lagi booming kayak semikonduktor, data center, hilirisasi, itu lagi booming kita sekarang,” imbuh dia.

Baca Juga:Kilang Minyak Terbesar RI Diresmikan Prabowo, Ini Fakta-faktanya!

Dengan potensi investasi dan kontribusi ekonomi yang besar, kawasan industri dipandang sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, meski masih membutuhkan dukungan regulasi yang lebih adaptif agar pengembangannya dapat berjalan lebih cepat dan efisien.