Pemerintah Tambah Utang Rp 832 T di 2026, Asing Berkurang

Pemerintah menargetkan penarikan utang baru sebesar Rp 832,20 triliun pada 2026 untuk membiayai defisit APBN yang dipatok senilai Rp 689,14 triliun.

Target tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026, sekaligus menunjukkan kenaikan dibandingkan target penarikan utang pada 2025 yang sebesar Rp 775,86 triliun atau naik sekitar 7,26 persen. 

Kenaikan ini mencerminkan kebutuhan pembiayaan anggaran yang masih besar di awal pemerintahan Presiden Prabowo.

Baca Juga: RI Punya 175 Kawasan Industri, Bagaimana Dampaknya ke Ekonomi Negara?

Mayoritas Utang dari SBN, Pinjaman Luar Negeri Menyusut

Dari total utang Rp 832,20 triliun yang akan ditarik pada 2026, porsi terbesar berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) senilai Rp 799,53 triliun. Angka ini melonjak cukup tajam dibanding target penerbitan SBN pada 2025 yang sebesar Rp 642,56 triliun. 

Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman hanya ditargetkan Rp 32,67 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan target 2025 yang mencapai Rp 133,30 triliun.

Rincian pinjaman tersebut menunjukkan adanya pergeseran strategi pembiayaan. Pinjaman dalam negeri ditargetkan sebesar Rp 7,33 triliun, tetapi dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri senilai Rp 13,87 triliun. 

Dengan demikian, pinjaman dalam negeri secara neto justru minus Rp 6,53 triliun dalam APBN 2026.

Untuk pinjaman luar negeri, pemerintah hanya menargetkan penarikan sebesar Rp 144,54 triliun, turun 33,23 persen dari target 2025 yang mencapai Rp 216,49 triliun. Sebagian besar pinjaman luar negeri tersebut digunakan untuk membayar cicilan pokok sebesar Rp 105,33 triliun. 

Sisanya dialokasikan dalam bentuk pinjaman tunai Rp 41,92 triliun dan pinjaman kegiatan Rp 102,61 triliun. Secara neto, pinjaman luar negeri pada 2026 tercatat Rp 39,21 triliun, anjlok sekitar 69,39 persen dibandingkan target APBN 2025.

Baca Juga: Danantara Bidik Investor Global lewat World Economic Forum

Pemanfaatan Utang untuk Investasi dan Penutupan Defisit

Dari total penarikan utang Rp 832,20 triliun, pemerintah mengalokasikan Rp 203,05 triliun untuk kebutuhan investasi. Dana ini mencakup investasi pada BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 41,45 triliun, investasi pada organisasi atau lembaga keuangan internasional Rp 1,96 triliun, serta investasi pemerintah oleh Bendahara Umum Negara (nonpermanen) senilai Rp 51,79 triliun.

Selain itu, terdapat alokasi investasi lainnya untuk pembiayaan pendidikan, cadangan pembiayaan investasi, dan pembiayaan lain sebesar Rp 111,83 triliun, serta penerimaan kembali investasi Rp 3,99 triliun. Pemerintah juga menganggarkan pemberian pinjaman kepada BUMN dan pemerintah daerah senilai Rp 404,15 triliun.

Dengan struktur tersebut, pembiayaan anggaran dalam APBN 2026 tidak hanya bersumber dari utang, tetapi juga ditopang oleh saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 60,4 triliun dan hasil pengelolaan aset sekitar Rp 400 miliar untuk menutup defisit Rp 689,14 triliun.

Baca Juga: Kenapa Purbaya Sebut Rupiah Bisa Menguat Semalam?