Januari 20, 2026

Sebelum Tangkap Maduro, AS Diam-Diam Hubungi Orang Kuat Venezuela?

Menteri Dalam Negeri Venezuela, Diosdado Cabello, dikabarkan telah menjalin komunikasi tertutup dengan Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, selama berbulan-bulan sebelum operasi militer AS yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro.

Sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan tersebut menyebutkan bahwa komunikasi itu bahkan masih berlanjut hingga saat ini.

Mengutip laporan Reuters, Senin (19/1/2026), pejabat Amerika Serikat disebut telah memperingatkan Cabello agar tidak mengerahkan aparat keamanan maupun kelompok pendukung bersenjata yang berada di bawah pengawasannya untuk menekan oposisi di Venezuela.

Aparat keamanan yang dimaksud meliputi dinas intelijen, kepolisian, serta militer. Struktur keamanan tersebut dilaporkan tetap berfungsi setelah operasi AS pada 3 Januari yang berhasil menangkap Maduro.

Meski namanya tercantum dalam dakwaan perdagangan narkoba Amerika Serikat, yang saat ini juga menjadi dasar hukum operasi penangkapan Maduro, Cabello tidak termasuk dalam daftar tokoh yang diamankan dalam operasi tersebut.

Kontak antara pejabat AS dan Cabello disebut telah berlangsung sejak awal pemerintahan Trump saat ini dan terus berlanjut hingga menjelang penggulingan Maduro.

Berdasarkan seorang sumber Venezuela, mengatakan komunikasi tersebut sangat penting untuk upaya pemerintahan Trump dalam mengendalikan situasi di Venezuela. Jika Cabello memutuskan untuk melepaskan kekuatan yang dia kendalikan, hal itu dapat memicu kekacauan yang ingin dihindari oleh Presiden Trump dan dapat mengancam kendali kekuasaan Presiden interim Delcy Rodriguez.

Belum diketahui secara pasti apakah pembicaraan tersebut juga menyentuh isu tata kelola Venezuela pasca-Maduro, maupun sejauh mana Cabello mematuhi peringatan yang disampaikan AS. Meski secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Delcy Rodriguez, hubungan keduanya selama ini tidak dikenal sebagai aliansi yang kuat.

Menanggapi kabar tersebut, pemerintah Venezuela mengeluarkan bantahan resmi dan menyebut laporan itu sebagai tuduhan tidak berdasar.

“Kami secara kategoris membantah informasi jahat yang dipublikasikan di media sosial tentang dugaan percakapan konspirasi rahasia yang bertujuan untuk membagi komando tinggi politik negara dan berusaha merusak prestise serta integritas revolusioner Diosdado Cabello,” ujar pernyataan resmi pemerintah di Caracas.

Diosdado Cabello selama ini dipandang sebagai figur paling berpengaruh kedua di Venezuela setelah Maduro, sekaligus tokoh dekat mendiang Presiden Hugo Chavez. Latar belakangnya sebagai mantan perwira militer membuatnya memiliki pengaruh signifikan atas intelijen militer dan sipil, serta hubungan erat dengan kelompok milisi pro-pemerintah yang dikenal sebagai colectivos.

Pemerintah AS disebut mempertimbangkan Cabello sebagai salah satu loyalis Maduro yang berpotensi berperan menjaga stabilitas sementara selama masa transisi kekuasaan, terutama dalam konteks akses Amerika Serikat terhadap cadangan minyak Venezuela yang merupakan anggota OPEC. Namun, kekhawatiran tetap ada mengingat rekam jejak Cabello yang dikenal represif.

Elliott Abrams, mantan perwakilan khusus Trump untuk Venezuela pada periode pertama pemerintahannya, turut menyoroti posisi Cabello dalam dinamika politik negara tersebut.

“Jika dan ketika dia pergi, rakyat Venezuela akan tahu bahwa rezim tersebut benar-benar mulai berubah,” kata Abrams.

Sementara itu, anggota DPR AS dari Partai Republik, Maria Elvira Salazar, mempertanyakan keputusan untuk tidak menangkap Cabello dalam operasi yang menumbangkan Maduro. Dalam wawancara dengan program CBS Face the Nation pada 11 Januari, Salazar menyebut, “Saya tahu bahwa Diosdado mungkin lebih buruk daripada Maduro dan lebih buruk daripada Delcy.”

Meski Cabello sempat menyampaikan pidato bernada perlawanan dengan menyatakan bahwa “Venezuela tidak akan menyerah” pasca-penggulingan Maduro, laporan di lapangan menunjukkan adanya perubahan situasi.

Pemeriksaan warga di pos-pos penjagaan dilaporkan mulai berkurang, dan pemerintah menyatakan Cabello kini terlibat dalam pengawasan proses pembebasan tahanan politik. Namun, kelompok hak asasi manusia menilai langkah tersebut masih berlangsung sangat lambat.