Situasi Arab Memanas, AS Mendadak Warning Irak

Amerika Serikat layangkan peringatan tegas kepada Irak, terkait kemungkinan terbentuknya pemerintahan yang pro Iran. 

Kekhawatiran itu menguat seiring meningkatnya peluang mantan Perdana Menteri, Nouri al-Maliki kembali ke puncak kekuasaan, setelah mendapat dukungan dari blok Syiah terbesar di parlemen Irak.

Peringatan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dalam percakapan via telepon dengan Perdana Menteri Irak saat ini, Mohammed Shia al-Sudani, pada Minggu waktu setempat. Dalam komunikasi itu, Rubio menekankan pentingnya arah politik Irak ke depan agar tidak berada di bawah pengaruh Tehran.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, menjelaskan bahwa Rubio berharap pemerintahan Irak selanjutnya mampu menjadikan negara itu sebagai pilar stabilitas, kemakmuran, dan keamanan di kawasan Timur Tengah. 

Baca Juga : Iran Siapkan Serangan Balasan, AS Kirimkan Armada Perang

Menurut Rubio, pemerintahan yang berada di bawah kendali Iran dinilai tidak akan mampu mengutamakan kepentingan nasional Irak, menjaga negara tersebut dari konflik regional, maupun memperkuat kemitraan yang saling menguntungkan dengan Amerika Serikat.

Kekhawatiran Washington terhadap kemungkinan kembalinya Maliki bukan tanpa alasan. Seorang sumber politik di Irak mengungkapkan bahwa Amerika Serikat memiliki pandangan negatif terhadap pengalaman pemerintahan Maliki sebelumnya. Sikap ini bahkan ditegaskan melalui surat resmi perwakilan AS kepada otoritas Irak.

Dalam surat tersebut, AS mengakui bahwa pemilihan perdana menteri merupakan hak kedaulatan Irak. Namun, Washington menegaskan bahwa pihaknya juga akan mengambil keputusan secara mandiri terkait sikap dan kebijakan terhadap pemerintahan Irak berikutnya, sesuai dengan kepentingan nasional Amerika Serikat.

Pengaruh AS terhadap Irak hingga kini masih cukup signifikan, terutama di sektor ekonomi. Sebagian besar pendapatan ekspor minyak Irak diketahui disimpan di Bank Federal Reserve New York, berdasarkan kesepakatan yang berlaku sejak invasi AS pada 2003 yang menggulingkan Saddam Hussein.

Salah satu tuntutan utama Washington kepada Baghdad, adalah upaya mencegah kebangkitan kembali kelompok-kelompok bersenjata Syiah yang mendapat dukungan Iran. 

Dalam hal ini, Perdana Menteri, Mohammed Shia al-Sudani, yang menjabat sejak 2022, dinilai berhasil menjaga kepercayaan AS melalui langkah-langkah berhati-hati dalam menekan aksi kekerasan kelompok bersenjata tersebut.

Baca Juga : Tunggu Momentum, Israel Persiapkan Serang Iran 

Maliki sendiri pertama kali menjabat sebagai perdana menteri pada 2006 dengan dukungan Amerika Serikat, terutama karena sikapnya yang mendukung operasi militer AS melawan Al-Qaeda di Irak dan kelompok militan Sunni. Namun, hubungan itu memburuk setelah Washington menilai Maliki mendorong kebijakan sektarian yang justru membuka ruang bagi bangkitnya kelompok ekstremis Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Sementara itu, parlemen Irak dijadwalkan menggelar sidang pada Selasa untuk memilih presiden baru. Meski jabatan presiden bersifat seremonial, presiden terpilih memiliki kewenangan strategis untuk menunjuk perdana menteri, yang akan menentukan arah politik dan hubungan luar negeri Irak ke depan.