Trump dan Greenland: Apa yang Dimaksud Kesepakatan Masa Depan?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa pihaknya telah mencapai sebuah “kerangka kesepakatan masa depan” terkait Greenland.
Pernyataan itu disampaikan pada 21 Januari lalu, setelah berminggu-minggu ketegangan diplomatik menyusul ancaman Trump untuk menggunakan kekuatan militer dan tarif impor terhadap sekutu NATO jika keinginannya atas pulau Arktik tersebut tidak dipenuhi.
Apa yang Telah Disampaikan tentang Kerangka Kesepakatan Itu?
Pengumuman tersebut disampaikan Trump usai pembicaraan di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss. Melalui platform Truth Social, Trump menulis, “Berdasarkan pertemuan yang sangat produktif saya dengan Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, kami telah membentuk sebuah kerangka kesepakatan masa depan dengan rasa hormat terkait Greenland.”
Trump tidak menjelaskan secara rinci isi kerangka tersebut, tetapi menyatakan bahwa pembicaraan akan terus berlanjut. Namun, Mark Rutte menegaskan bahwa dirinya tidak membahas isu utama mengenai kedaulatan Denmark atas Greenland dalam pertemuan tersebut.
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan bahwa meskipun negaranya terbuka untuk bernegosiasi dalam banyak hal, mereka “tidak dapat menegosiasikan kedaulatan.” Pernyataan serupa disampaikan Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen, yang menyebut kedaulatan sebagai “garis merah,” seraya mengaku tidak mengetahui detail kesepakatan yang sedang dibahas.
Baca Juga: 2 Negara Arab Diklaim Media Israel Siap Serang Iran
Apakah Ada Detailnya dan Apa Saja Pilihannya?
Mengutip pejabat anonim, The New York Times melaporkan bahwa salah satu ide yang muncul adalah penyerahan kedaulatan atas wilayah kecil di Greenland untuk pembangunan pangkalan militer AS. Model ini disebut mirip dengan status dua pangkalan militer Inggris di Siprus sejak negara tersebut merdeka pada 1960.
Namun, belum jelas bagaimana skema tersebut dapat diterapkan, mengingat Denmark dan Greenland sama-sama menolak pelepasan kedaulatan. Trump sebelumnya menyinggung ancaman kapal China dan Rusia di sekitar Greenland, meskipun Denmark menyatakan tidak ada ancaman “saat ini.”
Sekutu NATO disebut berupaya meyakinkan AS bahwa mereka akan meningkatkan keamanan di kawasan Arktik. Mark Rutte menyatakan kerangka kesepakatan tersebut juga akan mencakup kontribusi itu. “Saya tidak ragu, kita dapat melakukan ini dengan cukup cepat. Tentu saya berharap pada tahun 2026, bahkan saya harap awal tahun 2026,” ujar Rutte.
Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper menambahkan bahwa Inggris mendorong pembentukan Arctic Sentry, yang disebut mirip dengan misi Baltic Sentry untuk meningkatkan pengawasan maritim.
Baca Juga: AS Mendadak Warning Irak saat Situasi Arab Memanas
Akankah Ada Kesepakatan Selain ‘Kepemilikan’ yang Dapat Memuaskan Trump?
Berdasarkan perjanjian tahun 1951 dengan Denmark, AS memiliki kewenangan untuk mengirim pasukan dalam jumlah tak terbatas ke Greenland. Saat ini, lebih dari 100 personel militer AS ditempatkan secara permanen di pangkalan Pituffik.
Sejumlah pejabat AS menyebutkan bahwa diskusi kemungkinan berfokus pada renegosiasi perjanjian tersebut. Namun, proses ini dibayangi oleh desakan Trump yang tetap ingin “memiliki” Greenland. Hambatan lain adalah larangan konstitusional Greenland terhadap penjualan tanah.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan menyerupai pangkalan Angkatan Laut AS di Teluk Guantanamo, Kuba, yang berada di bawah kendali AS melalui perjanjian sewa permanen sejak 1903. Meski demikian, belum jelas apakah opsi tersebut yang membuat Trump mencabut ancaman militer di Davos, sebuah langkah yang memberi kelegaan bagi sekutu NATO.
Trump menyatakan Greenland penting bagi rencana sistem pertahanan Golden Dome untuk menghadapi ancaman rudal Rusia dan China. Ia juga menyinggung kekayaan mineral langka Greenland, dengan menyatakan bahwa kendali AS akan “menempatkan semua pihak dalam posisi yang sangat baik, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan mineral.”
Baca Juga: Iran Siapkan Serangan Balasan, AS Kirim Armada Perang
