Strategi RI Hadapi Tekanan Energi: WFH hingga Efisiensi BBM

Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah efisiensi energi di tengah tekanan global akibat lonjakan harga minyak dunia.

Salah satu kebijakan yang tengah dikaji adalah penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan sektor swasta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut langkah ini sebagai bagian dari respons terhadap dinamika energi global.

Baca Juga: Pejabat Kena Ultimatum Prabowo: Bersihkan Dirimu atau Dibersihkan!

Pemerintah Kaji WFH Satu Hari untuk Hemat Energi

Airlangga menjelaskan, kebijakan fleksibilitas kerja tersebut bertujuan mengurangi konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).

Skema yang direncanakan adalah satu hari WFH dalam lima hari kerja.

“Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home,” kata Airlangga.

Kebijakan ini tidak hanya menyasar ASN, tetapi juga diharapkan dapat diikuti oleh sektor swasta dan pemerintah daerah.

Namun, mekanisme penerapannya masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.

Kemhan dan TNI Lakukan Efisiensi tanpa Ganggu Operasional

Di sektor pertahanan, Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) turut melakukan efisiensi penggunaan BBM.

Langkah ini difokuskan pada kegiatan non-operasional agar tidak mengganggu kesiapsiagaan pertahanan negara.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan Rico Ricardo Sirait menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat antisipatif.

“Efisiensi ini merupakan wujud kesiapsiagaan dan disiplin dalam pengelolaan sumber daya strategis, bukan karena kondisi darurat,” terang Rico.

Efisiensi dilakukan melalui pengaturan penggunaan kendaraan dinas, optimalisasi transportasi pegawai, hingga penyesuaian penggunaan alat utama sistem senjata (alutsista) berdasarkan prioritas operasi.

Kemhan memastikan langkah ini tidak mengurangi kesiapan operasional TNI.

Baca Juga: Apa Saja Alasan Prabowo Pertahankan Anggaran MBG?

DPR ingatkan WFH bukan solusi tunggal

Dukungan terhadap efisiensi BBM juga datang dari DPR, salah satunya melalui Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono.

“Di tengah dinamika geopolitik global dan tantangan fiskal nasional, efisiensi bukanlah bentuk pengurangan komitmen terhadap pertahanan, melainkan upaya memastikan setiap sumber daya digunakan secara lebih bijak dan berorientasi pada kebutuhan strategis,” tutur Dave.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengingatkan agar kebijakan WFH tidak dijadikan satu-satunya solusi.

“Gagasan ini bisa dianggap baik sebagai langkah taktis jangka pendek, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai solusi tunggal atas persoalan tingginya harga minyak,” kata Aria.

Menurut dia, penerapan WFH harus dilakukan secara selektif, terutama untuk pekerjaan administratif.

Sektor pelayanan publik dan pekerjaan lapangan tetap membutuhkan kehadiran fisik.

Adapun Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting menilai kebijakan efisiensi ini juga memiliki makna strategis.

“Efisiensi BBM bukan berarti menurunkan kesiapsiagaan, melainkan menyesuaikan cara bertempur dan berlatih di tengah kebijakan efisiensi,” ujar Selamat.

Secara keseluruhan, kebijakan WFH dan efisiensi BBM di sektor pertahanan dinilai sebagai upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi, ketahanan energi, dan kesiapan nasional di tengah ketidakpastian global.