Februari 12, 2026

Tarif Trump Ditentang, DPR AS Bersiap Gelar Voting

Anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat diperkirakan akan segera menggelar pemungutan suara pada akhir pekan ini, untuk menentukan sikap terhadap kebijakan tarif impor yang diterapkan Presiden Donald Trump. Rencana ini muncul menjelang pemilihan sela, di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap tingginya biaya hidup di Amerika Serikat.

Rangkaian pemungutan suara tersebut akan diawali dengan resolusi penolakan terhadap tarif impor dari Kanada. Agenda ini dijadwalkan berlangsung setelah para anggota DPR menolak upaya terakhir Ketua DPR Mike Johnson untuk menghalangi pemungutan suara pada Selasa (10/2).

Sebagai salah satu sekutu utama Trump di Kongres, Johnson selama berbulan-bulan memimpin upaya blokade legislatif guna melindungi kebijakan tarif presiden. Ia memanfaatkan aturan prosedural untuk mencegah DPR membatasi otoritas presiden dalam menetapkan tarif impor yang sangat luas. Langkah terbaru yang didukung Johnson seharusnya dapat memperpanjang larangan pemungutan suara hingga akhir Juli mendatang.

Namun, upaya tersebut gagal setelah kubu Demokrat bersama tiga anggota Partai Republik (GOP) menolak penundaan itu. Ketiga anggota Republik yang berseberangan dengan kepemimpinan partainya adalah Thomas Massie, Kevin Kiley dari California, dan Don Bacon, politisi moderat dari Omaha yang akan segera pensiun.

Partai Demokrat menjadikan isu tarif Trump sebagai salah satu tema utama dalam kampanye pemilu sela. Mereka menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok dan menilai tarif impor sebagai salah satu pemicu inflasi yang memperburuk krisis biaya hidup.

Di sisi lain, Senat yang juga dikuasai Partai Republik telah lebih dulu menyatakan penolakannya terhadap kebijakan tarif Trump. Tahun lalu, Senat menyetujui rancangan undang-undang untuk membatalkan tarif global darurat yang diterapkan Gedung Putih, termasuk bea masuk terhadap Kanada dan Brasil.

Apabila rancangan undang-undang serupa lolos di DPR, sesuatu yang dinilai cukup mungkin terjadi mengingat tipisnya mayoritas Partai Republik, maka hal itu akan menjadi teguran politik yang kuat bagi Trump, meskipun dampaknya lebih bersifat simbolis.

Untuk mencegah situasi tersebut, para pemimpin Partai Republik di DPR sebelumnya telah memblokir pemungutan suara terkait tarif, meski sempat menghadapi pemberontakan kecil dari sejumlah anggota GOP. Ketegangan itu akhirnya diredam dengan janji akan adanya dialog rutin mengenai dampak kebijakan perdagangan Trump.

Dalam beberapa hari terakhir, Mike Johnson menegaskan kepada koleganya bahwa DPR sebaiknya tidak menggelar pemungutan suara apa pun sebelum Mahkamah Agung mengeluarkan putusan. Mahkamah Agung sedang mempertimbangkan apakah presiden telah melampaui kewenangannya saat menggunakan undang-undang darurat untuk memberlakukan tarif global.

Hingga saat ini, langkah strategis yang akan diambil oleh kepemimpinan Partai Republik masih belum jelas. Beberapa opsi yang mungkin ditempuh antara lain mengubah aturan pemungutan suara terkait tarif, mengupayakan voting prosedural lainnya, atau mengalihkan fokus pada pembatasan dampak kebijakan tarif di masa mendatang.

Sekalipun DPR akhirnya menyetujui pembatalan tarif Trump, kecil kemungkinan presiden akan langsung mengikuti keputusan tersebut. Secara konstitusional, resolusi bersama harus ditandatangani presiden agar menjadi undang-undang, atau Kongres harus memperoleh dukungan dua pertiga suara di DPR dan Senat untuk membatalkan veto presiden.

Meski demikian, hasil pemungutan suara yang merugikan posisi Trump, terutama di tahun politik, tetap akan memberikan tekanan besar bagi presiden untuk mempertimbangkan kembali arah kebijakan tarifnya.