Trump Bocorkan Target Serangan Darat AS, Bukan Iran!

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan niatnya untuk melancarkan serangan darat yang disebutnya “sangat keras” di kawasan Amerika Latin guna menekan jaringan perdagangan narkoba.

Dalam wawancara dengan Fox Business, Trump menilai jaringan kartel masih menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional AS, terutama terkait peredaran fentanyl.

Ia mengatakan, pada periode sebelumnya pemerintahannya memusatkan operasi pada intersepsi jalur laut dan mengklaim langkah itu mampu memangkas arus masuk fentanyl serta narkotika lain hingga sekitar sepertiga.

Namun, strategi tersebut kini dinilai tidak lagi cukup.

“Sekarang kami akan mulai di darat,” ujar Trump. Ia menegaskan, langkah itu diperlukan agar para penyelundup tidak sekadar memindahkan operasi mereka kembali ke jalur laut.

Dia menjelaskan bahwa sejak awal pemerintahannya sengaja memprioritaskan operasi di laut karena para bandar narkoba akan “langsung berpindah ke kapal” jika jalur darat lebih dulu diserang.

Dengan terganggunya rute maritim, ia menilai saat ini menjadi momentum untuk memperluas operasi ke daratan.

Baca Juga: Kapal Dekat Selat Hormuz Diingatkan AS, Sinyal Serang Iran?

Rencana yang Masih Tanda Tanya

Meski demikian, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Gedung Putih mengenai bentuk konkret “serangan darat” yang dimaksud.

Pemerintah juga belum mengungkap negara mana saja yang akan menjadi target, apakah operasi tersebut akan melibatkan militer AS, kerja sama dengan pemerintah setempat, atau sekadar perluasan aktivitas penegakan hukum.

Gedung Putih pun belum memastikan apakah langkah tersebut akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan Kongres.

Selama ini, Trump kerap menggambarkan perdagangan narkoba sebagai ancaman keamanan nasional, terutama fentanyl yang ia sebut sebagai penyebab utama lonjakan kematian akibat overdosis di AS.

Ia berulang kali menuding kartel memanfaatkan lemahnya penegakan hukum dan menyerukan tindakan agresif untuk membongkar jaringan mereka.

Namun, rencana itu memunculkan sejumlah pertanyaan hukum dan diplomatik. Dalam sistem hukum AS, operasi militer di luar negeri umumnya memerlukan otorisasi Kongres atau harus didasarkan pada kewenangan keamanan nasional yang sudah ada.

Dari sisi internasional, penggunaan kekuatan bersenjata di wilayah negara lain tanpa persetujuan dapat melanggar hukum internasional, kecuali untuk pembelaan diri atau berdasarkan mandat perjanjian maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Trump tidak menyinggung aspek tersebut dalam wawancaranya, termasuk apakah sudah ada pemerintah di kawasan Amerika Latin yang menyetujui peningkatan operasi AS.

Sejumlah negara di kawasan itu secara historis menentang keterlibatan militer AS dalam urusan keamanan domestik mereka, dengan alasan kedaulatan dan trauma intervensi masa lalu.

Baca Juga: Dialog Negosiasi Nuklir Dianggap Iran Jadi Ujian Keseriusan AS

Sebelumnya, Trump juga pernah mengusulkan penggunaan kekuatan terhadap kartel narkoba di Meksiko dan negara lain, yang mendapat penolakan keras dari para pemimpin kawasan.

Pejabat Meksiko, misalnya, berulang kali menegaskan bahwa aksi militer AS di wilayah mereka akan melanggar kedaulatan nasional.

Para pemimpin di Kolombia dan negara-negara Amerika Tengah juga menekankan bahwa kerja sama seharusnya dilakukan melalui penegakan hukum dan pertukaran intelijen, bukan tindakan militer sepihak.

Dukungan dan Kritik terhadap Pendekatan Keras

Di sisi lain, pendukung Trump menilai pendekatan keras sudah lama diperlukan. Mereka berargumen bahwa strategi pemberantasan narkoba selama puluhan tahun gagal menghentikan masuknya fentanyl dan obat-obatan terlarang lainnya ke jalan-jalan di AS.

Para pendukung menunjuk angka kematian akibat overdosis yang mencapai rekor dalam beberapa tahun terakhir sebagai bukti bahwa kartel beroperasi nyaris tanpa hambatan di sejumlah wilayah.

Beberapa anggota parlemen konservatif bahkan pernah mendorong agar kartel besar ditetapkan sebagai organisasi teroris asing, langkah yang dapat memperluas kewenangan hukum pemerintah.

Trump sendiri berulang kali menegaskan bahwa fokus utama pemerintahannya adalah melindungi warga AS dari ancaman narkoba, khususnya opioid sintetis seperti fentanyl, yang ia sebut sebagai salah satu krisis terbesar yang dihadapi negaranya saat ini.

Baca Juga: Bahlil Buka Suara, Izin Tambang Emas Agincourt Belum Dicabut