Utang Whoosh Direstrukturisasi, Danantara Ungkap Strategi Baru

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan bekerja sama dengan pemerintah dalam menangani berbagai persoalan terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).

Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa pihaknya akan fokus pada aspek operasional, sementara pemerintah menangani urusan infrastruktur. Hal tersebut disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto saat pertemuan di Graha Mandiri, Jakarta. Menurut Dony, pembagian tugas ini menjadi solusi terbaik, di mana Danantara bertanggung jawab atas operasional Whoosh, dan pemerintah berperan dalam pengelolaan infrastruktur.

Baca juga: Radioaktif cs – 137 Cemari Sepatu Buatan RI di Belanda

Dony menilai bahwa kehadiran kereta cepat membawa dampak positif bagi masyarakat serta perekonomian nasional. Namun, ia mengakui bahwa saat ini proyek tersebut masih dibebani masalah utang. Presiden pun telah menginstruksikan Kementerian terkait dan Danantara untuk segera melakukan pembenahan.

Lebih lanjut, Dony menyebut bahwa secara operasional, Whoosh kini menjadi tanggung jawab Danantara. Ia menilai langkah ini sangat strategis karena akan meningkatkan kualitas layanan dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Salah satu skema yang dipertimbangkan adalah penerapan Public Service Obligation (PSO) untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Selama ini, KCJB belum mendapatkan subsidi PSO seperti moda transportasi publik lainnya. Padahal, subsidi PSO berfungsi untuk meringankan harga tiket agar lebih terjangkau masyarakat. Rosan menyebutkan bahwa rencana ini masih dalam tahap pembahasan, namun pemerintah dipastikan akan turut menanggung sebagian biaya operasional sesuai amanat undang-undang.

Di sisi lain, Dony juga mengkonfirmasi bahwa Indonesia dan China telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi utang proyek KCJB hingga 60 tahun, sebagaimana sebelumnya disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.

Untuk memfinalisasi kesepakatan tersebut, akan dibentuk tim negosiasi yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan internal KCIC. Danantara akan berperan memberikan data dan dukungan informasi selama proses pembahasan berlangsung.

Menurut Dony, restrukturisasi ini meliputi pembahasan tenor pinjaman, suku bunga, dan mata uang pembayaran. Ia menargetkan negosiasi bisa rampung tahun ini karena secara korporasi proyek ini memiliki kinerja keuangan yang cukup baik, tercermin dari nilai EBITDA PT KCIC yang sudah positif.

Dony juga menegaskan bahwa penyelesaian utang ini tidak akan sulit dinegosiasikan dengan pihak China, sebab secara operasional PT KAI melalui KCIC telah mengelola bisnis transportasi publik tersebut dengan baik.

Baca Juga : Tidak Hanya Indonesia, Dua Negara Ini Rencanakan Redenominasi

Presiden Prabowo Subianto sendiri meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap isu utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk membayar cicilan utang sebesar US$7,27 miliar atau sekitar Rp117,3 triliun, dengan kewajiban pembayaran tahunan sekitar Rp1,2 triliun. Prabowo menekankan, manfaat besar dari proyek ini seperti pengurangan kemacetan, penurunan polusi, dan transfer teknologi dari China jauh lebih besar dibandingkan beban utangnya.