Warga Korsel Demo Tolak Tekanan Trump soal Selat Hormuz
Puluhan warga Korea Selatan menggelar demonstrasi di Seoul pada Rabu (9/9/2026). Mereka memprotes tekanan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap pemerintah Korea Selatan agar memberikan dukungan militer dalam operasi di Selat Hormuz.
Aksi tersebut berlangsung di seberang Kompleks Kedutaan Besar AS. Para demonstran meminta Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung tidak memenuhi permintaan Washington untuk mengerahkan kekuatan militer ke kawasan konflik.
Massa menilai operasi militer AS terhadap Iran merupakan “perang ilegal”. Mereka juga menolak kemungkinan generasi muda Korea Selatan dikirim ke wilayah yang dinilai berisiko mengancam keselamatan mereka.
Baca Juga : Qatar Desak Negara Teluk agar Tidak Bergantung pada Washington
” Kita tidak bisa mengirim generasi muda kita ke lautan kematian. Mengirim pasukan kita ke perang ilegal yang dilancarkan oleh AS sama sekali tidak dapat diterima,” kata Choi Young-ok, perwakilan dari Solidaritas Perdamaian Korea untuk Kedaulatan dan Reunifikasi, dikutip dari AFP.
“Tidak ada alasan bagi kita untuk mengirim pasukan ketika tidak ada negara lain yang melakukan hal itu,” sambungnya.
Demonstrasi tersebut digelar sehari setelah Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengirim misi pencari fakta untuk memantau kondisi keamanan navigasi di kawasan Teluk Persia.
Langkah itu dilakukan ketika pemerintah Seoul tengah mempertimbangkan sejumlah opsi untuk membantu menjaga keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Salah satu opsi yang dikaji adalah pengerahan personel non-tempur.
Namun, rencana tersebut mendapat penolakan dari kelompok masyarakat sipil. Mereka menilai keterlibatan Korea Selatan dalam operasi di kawasan tersebut dapat menyeret negaranya ke dalam konflik yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan pertahanan nasional.
Kemungkinan keterlibatan militer Korea Selatan juga sebelumnya mendapat peringatan dari Iran.
Teheran menyatakan pengerahan pasukan atau aset militer Seoul ke Selat Hormuz akan dipandang sebagai keterlibatan langsung dalam mendukung pihak yang dianggap sebagai agresor.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil di Korea Selatan memiliki pandangan serupa. Mereka menyoroti dugaan pelanggaran hukum internasional dalam operasi militer AS terhadap Iran, termasuk serangan yang berdampak pada fasilitas energi dan infrastruktur sipil.
“Seperti yang telah dikatakan pihak Iran, pengerahan pasukan kami ke wilayah tersebut sama saja dengan partisipasi langsung dalam perang ilegal,” ujar Jung Kyung-jik dari organisasi Solidaritas Rakyat untuk Demokrasi Partisipatif.
“Telah terjadi banyak pelanggaran hukum internasional yang timbul dari serangan AS terhadap Iran,” tambahnya.
Dorongan Washington agar negara-negara sekutunya ikut membantu operasi di sekitar Selat Hormuz menghadapi berbagai hambatan.
Selama enam bulan konflik AS-Iran berlangsung, situasi di Selat Hormuz tetap menjadi salah satu titik utama ketegangan. Iran disebut masih memiliki kendali atas jalur strategis tersebut, sementara upaya AS untuk melakukan blokade laut belum berhasil mengakhiri kebuntuan konflik.
Baca Juga : Greenland Malah Dapat Investasi di Tengah Ancaman Trump
Di Korea Selatan, tekanan dari Washington semakin rumit karena mendapat penolakan dari masyarakat sipil maupun sejumlah faksi politik di parlemen.
Kondisi tersebut mempersempit ruang bagi Lee Jae Myung untuk memenuhi permintaan AS tanpa menghadapi konsekuensi politik di dalam negeri.
Jika pemerintah Seoul memutuskan mengerahkan angkatan bersenjata ke Selat Hormuz, langkah tersebut membutuhkan persetujuan parlemen melalui dukungan mayoritas di Majelis Nasional.
