Bahlil Dorong Bursa Komoditas agar Harga SDA RI Tak Diatur Negara Lain
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis agar Indonesia dapat memiliki kendali lebih besar dalam menentukan harga komoditas sumber daya alam (SDA).
Selama ini, menurut Bahlil, harga sejumlah komoditas Indonesia masih banyak dipengaruhi atau ditentukan oleh pihak dari negara lain. Karena itu, pemerintah ingin membangun mekanisme perdagangan yang memungkinkan Indonesia menentukan harga komoditasnya sendiri berdasarkan kondisi ekonomi yang dinilai wajar.
Baca Juga: Pada Juli 2026, 1.028 Perusahaan Jepang Bangkrut
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
“Dengan bursa komoditas yang diperintahkan oleh Bapak Presiden itu, diharapkan seluruh komoditas sumber daya alam kita yang kita hasilkan dari negara kita, ya kita sendiri yang mengatur harganya. Masa barang-barang punya kita diatur oleh orang (negara) lain. Enak aja!” ujar Bahlil dalam acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
“Bapak Presiden Prabowo itu pengin agar seluruh kekayaan yang ada di dalam negara kita itu diatur seutuhnya oleh negara kita dengan harga keekonomian yang baik,” sambungnya.
Bahlil mencontohkan batu bara sebagai salah satu komoditas yang selama ini harganya dinilai banyak dipengaruhi negara lain. Menurut dia, kondisi tersebut membuat pemerintah perlu melakukan penataan terhadap pasokan untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang.
Kebijakan pengetatan pasokan tersebut, kata Bahlil, mulai berdampak terhadap harga batu bara yang kini menunjukkan perbaikan.
“Begitu kita bikin pengetatan, menjaga supply and demand, harganya sekarang udah mulai bagus. Artinya, selama ini memang ada potensi permainan, kan? Begitu kita merapikan, ada yang enggak setuju. Bagi saya, meluluskan apa yang menjadi target pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo, apapun kita akan lakukan untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut sejumlah komoditas strategis Indonesia berpotensi masuk dalam Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Beberapa di antaranya adalah minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), nikel, dan batu bara.
Baca Juga: Turkiye Langsung Murka, Israel Gempur Pangkalan Suriah
Meski demikian, pemerintah hingga kini belum menetapkan secara resmi daftar komoditas yang akan diperdagangkan melalui bursa tersebut.
“Belum, belum diputuskan. yang pasti adalah komoditas-komoditas yang memang itu produksi kita yang paling utama. Misalnya CPO, nikel, batu bara,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).
Prasetyo juga mengungkapkan bahwa bursa tersebut diproyeksikan menggunakan nama Indonesia Commodity Exchange atau Icomex. Namun, pemerintah masih menyusun mekanisme perdagangan, termasuk bagaimana Indonesia nantinya dapat membentuk harga komoditas strategis melalui bursa tersebut.
“Ya kurang lebih, Indonesia Commodity Exchange atau Icomex,” ujar Prasetyo.
Dengan pembentukan bursa tersebut, pemerintah berharap komoditas strategis Indonesia tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga memiliki sistem perdagangan dan pembentukan harga yang lebih mencerminkan kepentingan ekonomi nasional.
