DPR dan Pemerintah Sepakati Target Ekonomi RAPBN 2027, Pertumbuhan 6 Persen
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro, sasaran pembangunan, serta indikator pembangunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Kesepakatan tersebut akan menjadi landasan pemerintah untuk menyempurnakan rancangan RAPBN 2027, terutama dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada tahun depan.
Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menetapkan inflasi sebesar 2,5 persen. Nilai tukar rupiah dipatok pada level Rp17.500 per dolar AS, sementara tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ditetapkan sebesar 6,9 persen.
Baca Juga : Danantara Jajaki Investasi untuk Pengadaan Bus dan Truk Listrik
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan seluruh hasil pembahasan bersama DPR akan menjadi pedoman pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal untuk 2027.
“Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi XI DPR RI atas dukungan yang solid dalam serangkaian pembahasan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN Tahun 2027 yang berjalan dinamis dan konstruktif, sehingga menghasilkan komitmen yang kuat untuk mendorong arah kebijakan fiskal tahun 2027 yang semakin efektif untuk akselerasi pertumbuhan dan kesejahteraan,” kata Purbaya dalam Rapat Pengambilan Keputusan Atas Asumsi Dasar Dalam RUU APBN TA 2027, Rabu (2/9/2026).
Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti berbagai masukan dan kesepakatan yang telah dicapai bersama DPR.
“Pemerintah akan menindaklanjuti dan mempedomani seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai hari ini untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027,” ujar Purbaya.
Selain target pertumbuhan ekonomi, RAPBN 2027 menetapkan sejumlah sasaran pembangunan. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6-6,5 persen.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada di rentang 4,30-4,87 persen. Pemerintah juga menargetkan terciptanya lapangan kerja baru bagi 2,57 juta hingga 3,49 juta orang.
Dari jumlah tersebut, proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81 persen. Untuk pembangunan sumber daya manusia, indeks modal manusia dipatok sebesar 0,575.
Di sektor pertanian, indeks kesejahteraan petani ditargetkan mencapai 0,8038. Adapun nilai tukar petani berada pada kisaran 126-128 dan nilai tukar nelayan ditargetkan sebesar 106-110.
Pemerintah dan DPR turut menyepakati target pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita sebesar 5.800-5.840 dolar AS. Jika dikonversikan, angka tersebut setara dengan sekitar Rp98,54 juta-Rp99,22 juta.
Pada aspek lingkungan, indeks kualitas lingkungan hidup ditargetkan mencapai 76,84.
Sementara itu, target kemiskinan ekstrem disepakati berada pada kisaran 0-0,5 persen. Angka tersebut mengalami perubahan dibandingkan target 0 persen yang tercantum dalam Nota Keuangan RAPBN 2027.
Baca Juga : 8 WNI Dikabarkan Jadi Tentara Rusia, Ini Indentitasnya
Untuk indeks rasio gini, pemerintah dan DPR menyepakati target 0,360-0,365. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rentang sebelumnya dalam Nota Keuangan RAPBN 2027, yakni 0,362-0,367.
Daftar Asumsi Makro dan Sasaran Pembangunan RAPBN 2027
- Pertumbuhan ekonomi: 6 persen
- Inflasi: 2,5 persen
- Nilai tukar rupiah: Rp17.500 per dolar AS
- Suku bunga SBN tenor 10 tahun: 6,9 persen
- Tingkat kemiskinan: 6-6,5 persen
- Tingkat pengangguran terbuka: 4,30-4,87 persen
- Penciptaan lapangan kerja baru: 2,57 juta-3,49 juta orang
- Proporsi penciptaan lapangan kerja formal: 40,81 persen
- Indeks modal manusia: 0,575
- Indeks kesejahteraan petani: 0,8038
- Nilai tukar petani: 126-128
- Nilai tukar nelayan: 106-110
- GNI per kapita: 5.800-5.840 dolar AS atau Rp98,54 juta-Rp99,22 juta
- Indeks kualitas lingkungan hidup: 76,84
- Kemiskinan ekstrem: 0-0,5 persen
- Rasio gini: 0,360-0,365
Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, pemerintah memiliki pijakan untuk melanjutkan penyempurnaan arsitektur RAPBN 2027. Purbaya berharap pembahasan antara pemerintah dan DPR dapat memperkuat kebijakan fiskal sekaligus mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
