Enam Kali Reshuffle, Ini Alasan Pengamat soal Kabinet Prabowo

Presiden Prabowo Subianto tercatat telah enam kali merombak atau melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih menjelang dua tahun masa pemerintahannya.

Reshuffle pertama berlangsung pada 19 Februari 2025 dengan pergantian Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto.

Perombakan kabinet berikutnya dilakukan untuk berbagai keperluan, mulai dari pergantian dan pergeseran posisi hingga pembentukan badan baru.

Reshuffle terbaru terjadi pada Senin (14/9/2026), ketika Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara.

Lantas, apa yang membuat Prabowo melakukan reshuffle hingga enam kali dalam dua tahun?

Baca Juga: IHSG Hari Ini Diprediksi Uji Level 6.390 setelah The Fed

Ada Gap antara Target dan Kapasitas Kabinet

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF Rizal Taufikurrahman menilai frekuensi reshuffle tersebut menunjukkan adanya jarak antara target Presiden Prabowo dan kemampuan kabinet dalam menjalankan target tersebut.

“Enam kali reshuffle menunjukkan ada gap antara target Presiden dan kapasitas delivery kabinet yang terus dikoreksi,” kata Rizal kepada Kompas.com, Selasa (15/9/2026).

Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Agustinus Subarsono juga menilai pergantian sejumlah pejabat dapat menunjukkan adanya ketidakpadanan antara langkah Presiden dan sebagian jajaran pemerintahannya.

Menurut dia, Presiden perlu mengevaluasi pembantunya yang dinilai belum dapat bergerak sejalan dengan agenda pemerintah.

“Pergantian Menkeu yang relatif cepat dapat dibaca sebagai indikasi bahwa presiden baru mencari formula yang paling sesuai antara dua kepentingan, yakni menjaga disiplin dan kredibilitas APBN dan membiayai program prioritas Presiden Prabowo,” tuturnya.

Agustinus mengatakan sejumlah program pemerintah membutuhkan dukungan anggaran dari Menteri Keuangan dan kementerian terkait.

Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pembukaan rekening bagi penduduk dewasa, sekolah rakyat, hingga wacana pembelajaran berbagai bahasa asing.

“Semuanya itu perlu dukungan finansial dari Menkeu dan menteri terkait,” jelas dia.

Di sisi lain, Rizal mengingatkan bahwa frekuensi pergantian pejabat yang terlalu sering juga dapat menimbulkan biaya ekonomi karena berpotensi mengganggu kesinambungan kebijakan.

“Bisa mengganggu kontinuitas kebijakan, memperpanjang learning curve, dan meningkatkan uncertainty bagi pelaku ekonomi,” jelas Rizal.

Sementara itu, Suahasil sebelumnya memastikan pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan bukan berarti perubahan arah kebijakan secara keseluruhan.

Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan Purbaya untuk memastikan proses transisi berjalan dengan baik.

“Transisi saya pasti harus kita koordinasikan dengan baik. Dan setelah ini saya akan kembali ke Kementerian Keuangan dan kita akan melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan seperti biasa,” tutur Suahasil, Senin.

Suahasil juga menyatakan akan mengikuti arahan Prabowo untuk menjaga keuangan negara, termasuk memastikan APBN dapat mendukung program-program prioritas pemerintah.

“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” tuturnya.

Langkah Korektif

Terkait pergantian Purbaya, Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Djayadi Hanan memandang reshuffle tersebut sebagai langkah korektif Presiden Prabowo.

Menurut Djayadi, penunjukan Suahasil dapat dikaitkan dengan upaya memulihkan kepercayaan publik dan meredam ketegangan komunikasi yang sebelumnya muncul.

Ia menyebut pergantian tersebut berkaitan dengan sejumlah persoalan, termasuk kepercayaan pasar dan hubungan fiskal dengan pemerintah daerah.

Djayadi menilai sejumlah pernyataan dan pola komunikasi Purbaya ketika menjabat Menteri Keuangan sempat menimbulkan respons negatif dari pasar dan pemangku kepentingan.

“Pernyataan-pernyataannya, kemudian berbagai pola komunikasinya yang menimbulkan respons negatif dari pasar kemudian respons negatif dari berbagai stakeholder,” kata Djayadi kepada Kompas.com, Senin (14/9/2026).

Ia juga menyinggung kebijakan pengetatan dan pemotongan anggaran ke daerah yang disebut menjadi salah satu sumber gesekan.

Salah satu persoalan yang disorot adalah dana bagi hasil (DBH) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum dibayarkan dan memunculkan perbedaan pandangan antara Purbaya dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ketika Pemprov DKI berencana menerbitkan obligasi.

“Masalah-masalah di daerah yang terkait dengan fiskal itu tidak bisa tidak akan sulit diatasi kalau tidak ada realokasi anggaran,” imbuhnya.

Baca Juga: Purbaya Lega Tak Lagi Urus Utang Whoosh, Apa Alasannya?

Sudah Melalui Pertimbangan Matang

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya beberapa kali menyampaikan bahwa pergantian pejabat kabinet dilakukan berdasarkan masukan dan evaluasi yang diterima Presiden Prabowo.

Dalam reshuffle pada September 2025, misalnya, Prasetyo menyebut pergantian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan masukan kepada Presiden.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan penunjukan Suahasil sebagai Menteri Keuangan telah melalui pertimbangan Presiden Prabowo.

“Presiden pasti memiliki pertimbangan dan kriteria tersendiri dalam menentukan figur Menteri Keuangan yang dinilai paling tepat untuk menjalankan visi, misi, dan penugasan Presiden,” kata Dolfie, dikutip Antara, Senin (14/9/2026).

Dolfie mengatakan Prabowo sebagai Presiden memiliki kewenangan untuk merombak susunan kabinet pemerintahannya.

“Pergantian Menteri Keuangan juga merupakan bagian dari kewenangan Presiden dalam menentukan kabinet,” kata dia.

Ia berharap figur yang dipilih Presiden dapat menjalankan penugasan pemerintahan, termasuk mengawal perbaikan ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak masyarakat mendukung langkah Prabowo dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan publik melalui penunjukan Suahasil.

Gibran menilai pengalaman Suahasil dapat mendukung pengelolaan APBN serta perbaikan tata kelola keuangan negara.

“Mari kita terus mendukung langkah Bapak Presiden dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kepercayaan publik, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta mengelola keuangan negara yang lebih sehat dan bertanggung jawab,” ujar Gibran, Senin.