Macron Kaitkan Kerusuhan Prancis dengan Perang Iran
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyoroti dampak perang Iran terhadap tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat Prancis. Menurutnya, kenaikan biaya hidup dan harga bahan bakar menjadi salah satu persoalan yang memicu gelombang demonstrasi hingga berujung kericuhan.
Dikutip dari The Telegraph, Macron menyampaikan pernyataan tersebut dalam pidato yang disiarkan dari Istana Élysée pada Minggu (18/10/2026). Ia mengakui masyarakat memiliki alasan untuk mengeluhkan tingginya pengeluaran sehari-hari serta kenaikan harga energi.
“Perancis tidak ikut serta dalam perang itu. Namun, kami yang menanggung dampaknya. Kami memahami kekhawatiran mereka. Kekhawatiran ini juga dirasakan di banyak ibu kota lain di Eropa,” kata Macron.
Baca Juga : Demo Membara di 5 Negara Eropa, Dipicu Biaya Hidup!
Sementara itu, menurut laporan International Business Times, pemerintah Prancis berencana mencari tambahan pasokan energi untuk membantu meredam tekanan biaya hidup yang membebani masyarakat.
Demonstrasi Prancis Berujung Kerusuhan, 2.400 Orang Ditangkap
Aksi yang semula menyoroti kenaikan biaya hidup dan buruknya kondisi sekolah berkembang menjadi kerusuhan pada Sabtu (17/10/2026). Sejumlah kelompok bertopeng dilaporkan membakar bangunan, merusak fasilitas publik, serta menjarah toko di beberapa kota.
Lebih dari 2.300 orang ditangkap pada hari tersebut. Hampir 1.000 polisi dan anggota gendarmerie, pasukan kepolisian nasional Prancis yang berstatus militer, dilaporkan mengalami luka-luka. Seorang demonstran juga meninggal dunia setelah mengalami henti jantung.
Di Limoges, kebakaran mengakibatkan kerusakan parah pada balai kota bersejarah yang berasal dari abad ke-19. Bagian atap bangunan tersebut dilaporkan ambruk. Sementara di Paris, sejumlah toko rusak dan pecahan kaca terlihat berserakan di sekitar Place de la République.
Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez kemudian menyatakan bahwa jumlah penangkapan secara nasional telah mencapai 2.400 orang.
Berdasarkan perkiraan otoritas, sekitar 550.000 orang turun ke jalan dalam demonstrasi di berbagai wilayah Prancis. Adapun pihak penyelenggara memperkirakan jumlah peserta mencapai sekitar 800.000 orang.
Gelombang protes tersebut muncul setelah aksi mahasiswa berlangsung selama beberapa pekan untuk mempersoalkan kondisi sekolah dan kekurangan tenaga pengajar. Tuntutan kemudian meluas, mencakup persoalan biaya hidup, layanan publik, hingga harga bahan bakar.
Situasi ini turut mengingatkan pada gerakan Rompi Kuning atau Yellow Vest yang muncul pada 2018. Gerakan tersebut awalnya menentang pajak bahan bakar, sebelum berkembang menjadi protes yang lebih luas terhadap kebijakan ekonomi Macron.
Pemerintah Prancis menyalahkan kelompok sayap kiri radikal dan pelaku kriminal atas sebagian aksi kekerasan. Namun, otoritas tidak mengaitkan kerusuhan tersebut dengan imigran.
Macron Cari Pasokan Energi dari Negara Teluk
Di tengah gejolak sosial, Macron menyiapkan langkah untuk memperoleh tambahan pasokan bahan bakar. Menurut International Business Times, ia dijadwalkan mengunjungi Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar pada 19–21 Oktober 2026.
Sejumlah petinggi perusahaan energi TotalEnergies dan Engie diperkirakan ikut mendampingi kunjungan tersebut. Agenda perjalanan itu sebenarnya telah direncanakan sebelum kerusuhan terjadi.
Macron memastikan kunjungannya tetap dilaksanakan untuk membahas penambahan pasokan solar dan bensin, keamanan pelayaran, serta alternatif jalur distribusi energi. Langkah ini dilakukan ketika jalur pelayaran di sekitar Selat Hormuz mengalami gangguan, padahal kawasan tersebut merupakan salah satu jalur strategis perdagangan energi dunia.
Baca Juga : Trump Singgung Demo Prancis, Vance Soroti Imigrasi
Pemerintah berharap upaya diversifikasi pasokan dapat membantu mengurangi tekanan harga energi yang dirasakan masyarakat. Persoalan tersebut menjadi semakin mendesak di tengah meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap biaya hidup.
Macron Ancam Tindak Tegas Pelaku Kerusuhan
Selain menyiapkan langkah ekonomi, Macron menegaskan bahwa tindakan pembakaran dan penjarahan harus dipertanggungjawabkan. Ia membedakan pelaku kekerasan dari warga yang menyampaikan aspirasi secara damai.
“Mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan terhadap Republik,” kata Macron.
Di sisi lain, wali kota Paris, Marseille, dan Lyon meminta pertemuan dengan perdana menteri untuk membahas dampak kerusuhan serta besarnya kerusakan yang ditimbulkan.
Wali Kota Paris Emmanuel Gregoire menggambarkan kerusakan yang terjadi sebagai sesuatu yang sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya.
Kerusuhan tersebut menambah tekanan politik terhadap Macron menjelang berakhirnya masa jabatannya pada 2027. Di tengah ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan layanan publik, sejumlah tokoh politik juga saling menyalahkan atas situasi yang berkembang di Prancis.
