Korea Selatan Ancam Korut, Staf Kedubes di Ukraina Ditarik

Korea Selatan menghadapi dua persoalan diplomatik dan keamanan secara bersamaan pada Selasa (20/10/2026). Seoul memperingatkan Korea Utara akan menghadapi tindakan tegas apabila Pyongyang merealisasikan ancamannya untuk memperkuat kekuatan militer di wilayah perbatasan. 

Pada saat yang sama, Korea Selatan memutuskan menarik sebagian personel kedutaannya di Ukraina di tengah memburuknya hubungan diplomatik terkait pemindahan tawanan perang asal Korea Utara ke Seoul.

Seoul Ancam Pyongyang dengan Hukuman Tegas

Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyampaikan kekhawatiran atas rencana Korea Utara menambah persenjataan serangan taktis di kawasan perbatasan serta kemungkinan kembali mengaktifkan pengeras suara yang diarahkan ke wilayah Selatan.

Baca Juga : Inggris Kirim Jet Tempur Bantuan ke Saudi, Houthi Diserang?

Seoul menilai siaran pengeras suara dan tembakan peringatan di sekitar Garis Demarkasi Militer (MDL) sebagai langkah pertahanan yang sah. Tindakan tersebut, menurut pemerintah Korea Selatan, diperlukan untuk mencegah penyusupan dan memperingatkan personel Korea Utara yang melintasi garis perbatasan agar kembali ke wilayahnya.

“Jika Korea Utara menggunakan tindakan sah kami sebagai dalih untuk melakukan provokasi lebih lanjut, kami akan menghukumnya dengan tegas,” kata kementerian tersebut.

Pemerintah Korea Selatan juga meminta Pyongyang menghentikan pernyataan yang dianggap tidak berdasar dan mencegah personelnya memasuki wilayah selatan MDL. Seoul turut mendesak Korea Utara menanggapi upaya dialog untuk menyelesaikan perbedaan mengenai batas wilayah kedua negara.

Ketua Kepala Staf Gabungan Korea Selatan Jin Young-seung turut memeriksa kesiapan pasukan ketika mengunjungi komando angkatan darat di kawasan garis depan. Dalam kunjungan tersebut, ia menginstruksikan militer untuk memperkuat inisiatif operasional Seoul di Zona Demiliterisasi (DMZ).

“Kami tidak bisa menoleransi Korea Utara yang secara keliru mengkarakterisasi tindakan operasional sah kami sebagai provokasi, dan mengalihkan tanggung jawab atas meningkatnya ketegangan militer kepada militer kami,” kata Jin.

Jin juga menuding Korea Utara bertanggung jawab atas pemasangan ranjau di sebelah selatan MDL. Insiden tersebut dilaporkan menyebabkan sejumlah tentara Korea Selatan mengalami luka serius pada bulan sebelumnya. Ia menyebut tindakan itu sebagai bentuk provokasi langsung sekaligus pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata.

Ancaman Balas Korea Utara

Perselisihan terbaru bermula ketika Kim Yo Jong, adik pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, menuduh militer Korea Selatan membahayakan pasukan Pyongyang melalui tembakan peringatan saat Korea Utara melakukan pekerjaan penguatan perbatasan.

Kim Yo Jong juga mengancam akan mengaktifkan kembali pengeras suara Korea Utara. Jika direalisasikan, langkah tersebut berpotensi membatalkan perkembangan deeskalasi yang sebelumnya menjadi salah satu capaian awal Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung dalam upayanya membuka kembali jalur diplomasi dengan Pyongyang.

Sejak April 2024, Korea Utara diketahui telah memasang ranjau dan membangun penghalang di sepanjang wilayah perbatasan. Langkah tersebut semakin memperketat situasi keamanan di kawasan yang telah lama menjadi titik rawan konflik kedua negara.

Pada bulan ini, Korea Selatan menyebut Korea Utara telah mengerahkan sekitar 7.000 pekerja ke kawasan perbatasan sepanjang tahun berjalan. Seoul juga melaporkan bahwa personel militer Korea Utara telah melintasi MDL sekitar 50 kali.

Baca Juga : Serangan Rudal Houthi Tewaskan 58 Orang, Ratusan Orang Terluka

Sejumlah analis menilai situasi tersebut berpotensi meningkatkan kemungkinan terjadinya bentrokan bersenjata, terutama apabila kedua pihak semakin memperketat aturan keterlibatan militernya.

“Jika ambang batas Korea Utara turun di bawah aturan keterlibatan Korea Selatan yang ada, pengulangan sederhana prosedur saat ini bisa cukup untuk menciptakan kondisi bagi terjadinya bentrokan,” kata Hong Min, peneliti senior di Korea Institute for National Unification.

Sementara itu, Michael Bosack, direktur pendiri Parley Policy Institute sekaligus mantan pejabat Komando PBB, mengingatkan adanya risiko kesalahpahaman di lapangan. Menurutnya, pasukan dapat mengartikan tembakan peringatan sebagai serangan yang tidak mengenai sasaran, sehingga memicu salah penilaian terhadap niat pihak lawan dan kemungkinan aksi balasan.

Seoul Tarik Staf Kedubes dari Ukraina

Di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea, Seoul juga mengambil langkah terkait hubungan diplomatiknya dengan Ukraina. Pemerintah Korea Selatan memutuskan menarik sebagian staf kedutaan dari negara tersebut setelah perselisihan mengenai pemindahan tawanan perang Korea Utara ke Seoul semakin meruncing.

Keputusan itu diumumkan lebih dari sepekan setelah Korea Selatan memanggil pulang duta besarnya dari Ukraina. Langkah tersebut menyusul pengungkapan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada bulan sebelumnya mengenai pemindahan tawanan perang Korea Utara.

Seoul menilai pengungkapan tersebut dapat membahayakan anggota keluarga para tawanan yang masih berada di Korea Utara.

“Penarikan Duta Besar Seoul untuk Ukraina tidak mendapat respons positif dari pihak Ukraina,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Seoul, Park Doo-soon, kepada wartawan pada Selasa (20/10/2026).

Park menjelaskan bahwa keputusan menarik sebagian personel juga mempertimbangkan kondisi keamanan di Ukraina, terutama ancaman serangan udara yang masih berlangsung di berbagai wilayah.

“Mengingat ancaman serangan udara yang terus-menerus di seluruh negeri yang membuat penjaminan keselamatan personel menjadi sulit, pemerintah telah memutuskan untuk menarik sebagian staf misi diplomatiknya,” tambah Park.

Presiden Lee Jae Myung sebelumnya meminta Ukraina menyampaikan permintaan maaf resmi atas pengungkapan informasi mengenai tawanan perang tersebut. Pemerintah Korea Selatan juga telah memanggil Duta Besar Ukraina untuk menyampaikan keberatan dan memperingatkan kemungkinan tindakan lanjutan tanpa merinci bentuknya.

Baca Juga : Menhan AS Temui Netanyahu Secara Mendadak, Ada Apa?

Di sisi lain, Ukraina menegaskan bahwa hubungan kedua negara seharusnya ditangani melalui diplomasi, bukan berdasarkan emosi. Kyiv juga berpandangan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan.

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun mengungkapkan bahwa Ukraina telah menyampaikan pesan yang memuat ungkapan permintaan maaf atas pernyataan Zelensky. Namun, Seoul menilai respons tersebut belum memenuhi harapan pemerintah Korea Selatan.

Dengan demikian, Seoul kini harus menangani dua tantangan sekaligus: menjaga stabilitas keamanan di perbatasan dengan Korea Utara dan mengelola perselisihan diplomatik dengan Ukraina yang belum sepenuhnya mereda.