Suara Arab Israel Bisa Gulingkan Netanyahu di Pemilu 2026

Suara masyarakat Arab Israel diperkirakan memiliki peran penting dalam menentukan arah pemerintahan negara tersebut pada pemilu yang dijadwalkan berlangsung 27 Oktober 2026. Tingkat partisipasi kelompok ini berpotensi memengaruhi perolehan kursi parlemen sekaligus menentukan peluang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mempertahankan kekuasaannya.

Warga Arab Israel, yang sebagian besar merupakan keturunan Palestina dan memiliki kewarganegaraan Israel, mencakup sekitar 21 persen dari total populasi negara tersebut. Karena jumlahnya cukup besar, partisipasi mereka dalam pemungutan suara dapat memengaruhi keseimbangan kekuatan politik di parlemen.

Dilansir dari Reuters, Senin (19/10/2026), sejumlah pemimpin politik Arab Israel kini berupaya meningkatkan partisipasi pemilih. Mereka berharap dukungan masyarakat dapat memperkuat posisi partai-partai Arab dan membuka jalan bagi terbentuknya pemerintahan baru tanpa Netanyahu.

Salah satu tokoh yang mengampanyekan peningkatan partisipasi tersebut adalah Mansour Abbas, pemimpin United Arab List atau Ra’am.

“Kami dapat memastikan terbentuknya pemerintahan baru yang membawa perubahan,” kata Abbas kepada Reuters di kantornya di Nazareth.

Baca Juga : Prabowo Bakal Resmikan Pabrik Baterai EV Kedua di Karawang

Pernyataan itu muncul ketika sejumlah survei memperlihatkan persaingan antara kelompok pendukung Netanyahu dan kubu oposisi yang dipimpin mantan kepala militer Israel, Gadi Eisenkot.

Suara Warga Arab Berpotensi Menentukan Koalisi Pemerintahan Israel

Israel menggunakan sistem parlementer yang mengharuskan partai atau gabungan partai memperoleh dukungan mayoritas untuk membentuk pemerintahan. Dari total 120 kursi Knesset atau parlemen Israel, sedikitnya 61 kursi diperlukan untuk mencapai mayoritas.

Sejumlah survei menjelang pemilu memperkirakan blok oposisi pimpinan Eisenkot akan memperoleh 52 kursi. Sementara itu, kelompok Netanyahu yang didukung partai-partai nasionalis dan keagamaan diproyeksikan mengamankan 50 kursi.

Kedua kelompok tersebut diperkirakan belum mencapai ambang mayoritas apabila hasil pemungutan suara sesuai dengan proyeksi survei.

Di luar dua blok utama, United Arab List yang dipimpin Abbas diperkirakan meraih lima kursi. Adapun gabungan tiga partai Arab yang dikenal sebagai Joint List diproyeksikan memperoleh delapan kursi.

Jika perkiraan tersebut mendekati hasil pemilu sebenarnya, dukungan partai-partai Arab dapat menjadi faktor penting dalam negosiasi pembentukan pemerintahan berikutnya.

Dukungan politik itu tidak harus diberikan melalui keikutsertaan langsung dalam kabinet. Partai-partai Arab juga dapat membantu pemerintahan minoritas bertahan melalui dukungan dari luar koalisi resmi.

Meski demikian, angka perolehan kursi tersebut masih berupa proyeksi survei dan belum mencerminkan hasil pemungutan suara.

Eisenkot Masih Menolak Berkoalisi dengan Partai Arab

Peluang partai-partai Arab memengaruhi pembentukan pemerintahan masih menghadapi kendala. Eisenkot sejauh ini menolak kemungkinan membangun koalisi pemerintahan bersama partai-partai Arab karena menilai terdapat perbedaan mendasar dalam nilai dan pandangan politik.

“Saya tidak akan bersekutu dengan partai Arab mana pun,” kata Eisenkot dalam sebuah siniar pada Oktober 2026.

Salah satu persoalan yang disorot adalah sikap sejumlah partai Arab yang tidak bersedia menyebut Hamas sebagai organisasi teroris. Perbedaan pandangan tersebut menjadi salah satu hambatan dalam pembicaraan mengenai kemungkinan kerja sama politik.

Namun, Abbas menilai peluang negosiasi masih terbuka setelah hasil pemilu diketahui. Menurutnya, perhitungan kursi di parlemen dapat memengaruhi keputusan partai-partai dalam menentukan arah pembentukan pemerintahan.

Abbas menyatakan partainya ingin mendorong perubahan kebijakan, terutama dalam penanganan konflik Israel-Palestina, perluasan permukiman, dan keamanan masyarakat.

“Kami ingin mengganti pemerintahan sayap kanan, mengakhiri perang dan kebijakan-kebijakan ini, menghentikan perluasan permukiman, serta mengatasi kegagalan dalam menghentikan serangan pemukim,” kata Abbas.

“Kami juga menginginkan pemerintahan yang menghadirkan keamanan bersama dan perdamaian bagi warga Palestina maupun Israel,” lanjutnya.

Apabila tidak ada blok politik yang mampu memperoleh dukungan untuk membentuk pemerintahan, Israel berpotensi menghadapi kebuntuan politik. Situasi tersebut dapat membuka kemungkinan penyelenggaraan pemilu kembali pada 2027, sementara Netanyahu tetap memimpin pemerintahan sementara.

Netanyahu Gunakan Isu Koalisi Arab dalam Kampanye

Kemungkinan kerja sama antara Eisenkot dan partai-partai Arab turut menjadi bahan kampanye kubu Netanyahu menjelang pemilu.

Tim kampanye Netanyahu dilaporkan menggunakan gambar yang dimanipulasi dan video buatan kecerdasan buatan (AI) untuk menggambarkan kedekatan para pesaing politiknya dengan pemimpin Arab.

Baca Juga : 2 Tahun Era Prabowo-Gibran, Investasi Tembus Ribuan Triliun

Salah satu video yang dirilis pada musim panas memperlihatkan Eisenkot berlari melintasi padang rumput menuju Abbas yang berdiri dengan tangan terbuka. Materi tersebut digunakan untuk menyoroti kemungkinan kedekatan politik antara kedua tokoh.

Namun, penggambaran dalam video itu tidak membuktikan adanya kesepakatan koalisi di antara mereka.

Abbas sendiri memiliki pengalaman bekerja sama dengan politisi Yahudi Israel. Pada 2021, ia menjadi politisi Arab Muslim pertama yang bergabung dalam koalisi pemerintahan Israel sebagai menteri.

Pemerintahan tersebut dipimpin Naftali Bennett, yang kini menjadi bagian dari blok politik Eisenkot. Namun, koalisi itu berakhir setelah sekitar 18 bulan, antara lain akibat perbedaan pandangan antara Abbas dan Bennett mengenai Tepi Barat yang diduduki Israel.

Menjelang pemilu 2026, Abbas kembali berupaya memperluas kerja sama lintas kelompok masyarakat. Salah satu langkahnya adalah menempatkan mantan pejabat kepolisian Yahudi Israel, Yoav Segalovitz, di posisi kedua dalam daftar calon partainya.

Abbas menilai pencalonan tersebut memperlihatkan komitmen partainya untuk membangun kemitraan yang lebih luas.

“Ini menyampaikan pesan kemitraan dengan komunitas Yahudi dan warga Yahudi,” ujarnya.

Partisipasi Pemilih Arab Diperkirakan Meningkat

Sejumlah lembaga survei memperkirakan tingkat partisipasi masyarakat Arab Israel pada pemilu kali ini akan lebih tinggi dibandingkan pemungutan suara sebelumnya.

Stat-Net Research Institute, lembaga riset yang berbasis di sebuah kota Druze Arab dekat Haifa, memproyeksikan partisipasi pemilih Arab mencapai 63 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat partisipasi sebesar 56 persen pada pemilu 2022.

Meski demikian, angka tersebut masih merupakan perkiraan yang dapat berubah hingga hari pemungutan suara.

Di Nazareth, kota dengan populasi Arab terbesar di Israel, para penggerak kampanye mulai mengajak warga berpartisipasi dalam pemilu. Pekan sebelumnya, tim kampanye Abbas membagikan selebaran di sekitar Gereja Kabar Sukacita atau Church of the Annunciation.

Salah satu warga yang ditemui dalam kegiatan tersebut adalah Gassan Bsoul, 74 tahun. Ia menilai partisipasi masyarakat Arab dalam pemilu kali ini semakin penting.

“Sekarang, lebih dari sebelumnya, ada kebutuhan yang lebih besar untuk datang dan memberikan suara dalam jumlah banyak,” katanya.

“Ancaman yang dihadapi lebih besar dibandingkan masa lalu,” lanjutnya.

Warga Arab Soroti Permukiman Israel dan Meningkatnya Kriminalitas

Sejumlah persoalan domestik menjadi perhatian pemilih Arab Israel menjelang pemilu. Isu tersebut meliputi kebijakan pemerintahan Netanyahu, perluasan permukiman Israel, dan meningkatnya kriminalitas di lingkungan masyarakat Arab.

Kebijakan sejumlah anggota kabinet Netanyahu juga menuai perhatian. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich sebelumnya mengusulkan rencana yang disebutnya sebagai upaya “Yudaisasi” kawasan sekitar Nazareth di Israel utara serta wilayah selatan yang memiliki populasi Arab cukup besar.

Smotrich menggambarkan rencana tersebut sebagai langkah yang menyerupai perluasan permukiman Israel di Tepi Barat.

Usulan itu memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Arab, terutama terkait arah kebijakan pemerintah terhadap wilayah dengan populasi Arab yang signifikan.

Selain Smotrich, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir juga menjadi sasaran kritik sejumlah kelompok politik Arab.

Para penggerak kampanye di Nazareth berusaha menjadikan persoalan keamanan masyarakat dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah sebagai bagian dari agenda politik menjelang pemungutan suara.

Pemilu pada 27 Oktober 2026 ini merupakan pemilihan nasional pertama Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Pemungutan suara tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan arah kepemimpinan negara setelah periode konflik berkepanjangan.

Partai Arab Pertimbangkan Dukung Pemerintahan dari Luar

Partai-partai Arab Israel tidak sepenuhnya memiliki strategi yang sama dalam menghadapi kemungkinan pembentukan pemerintahan baru.

Abbas membuka peluang agar United Arab List dapat bergabung dengan koalisi pemerintahan. Sebaliknya, sejumlah pemimpin Joint List menilai partai Arab tetap dapat memengaruhi kebijakan pemerintah tanpa harus menempati posisi dalam kabinet.

Salah satu pemimpin Joint List, Ahmad Tibi, mengatakan kelompoknya siap mendukung pemerintahan tertentu dari luar koalisi resmi.

Baca Juga : Saudi Cegat Rudal Houthi ke Riyadh, Warga Panik?

“Kami siap membentuk blok untuk mendukung pemerintahan dari luar,” kata Tibi.

Ia juga menyatakan bahwa Joint List bersedia mendukung pemerintahan yang dipimpin Eisenkot dalam pemungutan suara untuk membentuk komisi penyelidikan resmi mengenai serangan 7 Oktober 2023. Pembentukan komisi tersebut merupakan salah satu agenda yang didukung Eisenkot dan mitra politiknya.

Tibi menegaskan bahwa salah satu prioritas partainya adalah mengakhiri pemerintahan Netanyahu bersama para sekutunya.

“Kami menempatkan upaya mengganti pemerintahan sayap kanan jauh Netanyahu, Smotrich, dan Ben-Gvir sebagai prioritas utama,” ujarnya.

Dengan pemilu yang semakin dekat, tingkat partisipasi masyarakat Arab menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam persaingan politik Israel. Namun, arah pemerintahan selanjutnya tetap bergantung pada hasil pemungutan suara, distribusi kursi Knesset, dan kesepakatan antar partai setelah pemilu.