China Dituding Sebar 2,5 Juta Konten Hoaks di Taiwan Jelang Pemilu

Badan intelijen Taiwan menuduh China meningkatkan penyebaran informasi palsu dan menyesatkan di ruang digital menjelang pemilihan umum (pemilu) lokal pada November 2026. Selama sembilan bulan pertama tahun ini, lebih dari 2,5 juta konten yang dinilai bermasalah terdeteksi beredar di berbagai platform digital Taiwan.

National Security Bureau (NSB) atau Biro Keamanan Nasional Taiwan menyebut jumlah tersebut meningkat sekitar 48 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Menurut laporan badan tersebut, China diduga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI), akun palsu, dan jaringan komentar terkoordinasi untuk memengaruhi opini publik Taiwan.

Dilansir dari Reuters, Rabu (21/10/2026), temuan itu tercantum dalam laporan NSB yang disampaikan kepada anggota parlemen Taiwan pada pekan ini.

Selain menyoroti dugaan operasi disinformasi, laporan tersebut mengungkap peningkatan serangan siber yang menyasar lembaga pemerintahan Taiwan menjelang pemilu. Sementara itu, pemerintah China selama ini membantah tuduhan bahwa Beijing mencampuri pemilihan umum Taiwan atau terlibat dalam penyebaran informasi palsu.

Taiwan Catat 2,5 Juta Konten Bermasalah dalam Sembilan Bulan

Data NSB menunjukkan lebih dari 2,5 juta konten yang dikategorikan mengandung informasi palsu atau diperdebatkan terdeteksi selama Januari hingga September 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, ketika lebih dari 1,69 juta konten tercatat.

Baca Juga : Inggris Kirim Jet Tempur Typhoon ke Saudi, Houthi Akan Diserang?

Menurut badan intelijen Taiwan, konten yang diduga berkaitan dengan operasi China banyak membahas persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Isu kebijakan energi, keamanan pangan, dan pertahanan Taiwan termasuk topik yang menjadi perhatian.

Konten yang beredar juga mencakup informasi mengenai agenda politik, reputasi para kandidat, hingga perkembangan pembangunan daerah. NSB menduga penyebaran narasi tersebut dimaksudkan untuk membentuk pandangan masyarakat menjelang pemilihan wali kota dan kepala daerah pada November mendatang.

Dalam laporannya, NSB menyoroti peran teknologi digital yang dinilai semakin penting dalam operasi pengaruh yang diduga dilakukan Beijing.

“China telah memperluas penggunaan teknologi AI untuk memanipulasi informasi dengan tujuan memengaruhi dukungan pemilih dan hasil pemilu,” demikian pernyataan NSB.

Meski demikian, jumlah 2,5 juta tersebut merujuk pada konten yang teridentifikasi dalam pemantauan NSB, bukan jumlah orang yang terbukti terpengaruh. Data itu juga tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa penyebaran konten tersebut telah mengubah pilihan pemilih.

China Diduga Gunakan AI dan Akun Palsu untuk Memengaruhi Pemilih

NSB menguraikan sejumlah metode yang diduga digunakan untuk memperluas penyebaran narasi di Taiwan. Menurut laporan tersebut, sebagian narasi awal disebut muncul melalui media resmi China, kemudian disebarluaskan melalui jaringan akun daring, kelompok pengguna yang terkoordinasi, serta perusahaan hubungan masyarakat.

Metode lainnya diduga mencakup penggunaan content farm atau situs yang memproduksi konten dalam jumlah besar, video hasil AI, akun palsu, serta komentar massal yang disebarkan secara terorganisasi.

NSB menilai pola tersebut dapat memperluas jangkauan pesan tertentu sekaligus memperbesar perbedaan pandangan di tengah masyarakat Taiwan.

Badan tersebut juga menuding teknologi AI dimanfaatkan untuk menghimpun informasi mengenai perkembangan politik di Taiwan. Data yang menjadi perhatian antara lain isu terkini, kebijakan kandidat, dan hasil survei elektabilitas.

Informasi tersebut diduga digunakan untuk menyusun materi yang disesuaikan dengan situasi politik dan kecenderungan pemilih. Dalam laporannya, NSB menyebut sasaran operasi tersebut adalah untuk “memengaruhi preferensi pemilih dan hasil pemilu”.

Namun, laporan itu tidak menyatakan bahwa upaya tersebut telah terbukti mengubah hasil pemilihan umum di Taiwan.

Facebook, Threads, dan YouTube Jadi Saluran Penyebaran

Laporan NSB turut mengidentifikasi media sosial sebagai saluran penting dalam penyebaran konten yang dianggap bermasalah. Sejumlah platform yang disebut dalam laporan tersebut adalah Facebook, Threads, YouTube, serta berbagai forum internet.

Melalui platform tersebut, informasi dapat menjangkau banyak pengguna, termasuk dengan bantuan akun yang diduga tidak autentik. Jaringan akun dan komentar terkoordinasi juga dinilai berpotensi membuat narasi tertentu terlihat lebih luas beredar.

Baca Juga : Serangan Rudal Houthi ke Yaman Tewaskan Puluhan Orang!

Di samping itu, penggunaan AI memungkinkan produksi materi digital, termasuk video, dalam jumlah besar untuk mendukung penyebaran pesan.

Temuan NSB sejalan dengan penyelidikan sebelumnya oleh Reuters bersama kelompok riset IORG yang berbasis di Taipei. Penyelidikan tersebut menemukan bahwa media pemerintah China semakin sering memberikan ruang kepada tokoh-tokoh Taiwan yang mengkritik Partai Progresif Demokratik atau Democratic Progressive Party (DPP), partai yang berkuasa di Taiwan.

Tokoh yang mendapat perhatian media itu meliputi pemengaruh media sosial dan politisi yang memiliki hubungan dengan partai oposisi Kuomintang (KMT).

Meski demikian, pemberitaan atau pemberian ruang kepada tokoh oposisi tidak otomatis membuktikan bahwa mereka terlibat dalam operasi disinformasi.

Serangan Siber ke Pemerintah Taiwan Capai 2,58 Juta per Hari

Selain dugaan penyebaran informasi menyesatkan, NSB melaporkan peningkatan serangan siber terhadap institusi pemerintahan Taiwan. Sepanjang sembilan bulan pertama 2026, aktivitas serangan siber yang diduga berasal dari China tercatat rata-rata mencapai 2,58 juta per hari.

Menurut data badan intelijen tersebut, aktivitas serangan meningkat tajam sejak Juni. Pada Juli 2026, jumlah ancaman siber yang terdeteksi mencapai 185,6 juta, sedangkan pada Agustus tercatat sebanyak 106,4 juta.

NSB menduga lonjakan aktivitas tersebut mungkin berkaitan dengan persiapan untuk mengganggu proses pemilu lokal. Meski begitu, badan tersebut belum memastikan bahwa seluruh aktivitas siber yang terdeteksi memiliki kaitan langsung dengan pemungutan suara.

“Tidak dapat dikesampingkan bahwa kegiatan ini merupakan persiapan pengumpulan informasi intelijen dan tindakan gangguan yang bertujuan mencampuri pemilu ‘sembilan dalam satu’ Taiwan pada akhir tahun,” demikian isi laporan NSB.

Istilah pemilu “sembilan dalam satu” merujuk pada pemilihan lokal Taiwan yang mencakup berbagai jabatan pemerintahan daerah dalam satu rangkaian pemungutan suara.

China Bantah Campur Tangan dalam Pemilu Taiwan

Tuduhan mengenai penyebaran disinformasi muncul ketika hubungan Beijing dan Taipei masih diwarnai perselisihan mengenai status Taiwan. China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, sedangkan pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, Taiwan berulang kali menyuarakan kekhawatiran atas aktivitas China yang disebut sebagai taktik grey-zone atau zona abu-abu. Istilah ini menggambarkan tindakan tekanan yang dilakukan di bawah ambang konflik militer terbuka.

Menurut Taiwan, aktivitas yang menjadi perhatian mencakup latihan militer, operasi siber, dan tindakan lain yang dinilai meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Taipei. Pemerintah Taiwan juga menuduh Beijing menggunakan tekanan politik dan militer untuk mendorong Taiwan menerima klaim kedaulatannya.

Di sisi lain, pemerintah China berulang kali membantah tuduhan mengenai campur tangan dalam pemilu Taiwan maupun penyebaran disinformasi.

Kantor Urusan Taiwan di China belum memberikan tanggapan langsung atas permintaan komentar Reuters terkait laporan terbaru NSB. Dengan demikian, tuduhan dalam laporan tersebut belum memperoleh tanggapan khusus dari Beijing mengenai data periode Januari hingga September 2026.

Taiwan Waspadai Pengaruh Disinformasi Jelang Pemilu November

Taiwan dijadwalkan menggelar pemilu lokal pada akhir November 2026 untuk memilih sejumlah pejabat pemerintahan daerah. Menjelang pemungutan suara, NSB menyatakan akan terus memantau aktivitas informasi dan ancaman siber yang diduga berasal dari China.

Baca Juga : Menhan AS Mendadak Temui Netanyahu, Bahas Iran?

Badan intelijen tersebut menilai media sosial dan teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk membentuk persepsi masyarakat terhadap kandidat maupun kebijakan pemerintah.

Laporan itu juga menempatkan penyebaran konten bermasalah dan serangan siber sebagai dua persoalan yang perlu diwaspadai selama periode menjelang pemilu.

Namun, data yang disampaikan NSB belum membuktikan adanya perubahan pilihan pemilih atau hasil pemilu akibat aktivitas tersebut. Tuduhan mengenai keterlibatan China juga perlu dibedakan dari fakta yang telah diverifikasi secara independen.

Menjelang pemungutan suara, Taiwan menghadapi tantangan untuk mengantisipasi kemungkinan campur tangan melalui ruang digital, sementara Beijing tetap membantah tuduhan intervensi terhadap proses politik di wilayah tersebut.