Januari 15, 2026

Tekanan Trump Menguat, Greenland dan Eropa Terpaksa Mengalah?

Apa yang bisa dilakukan negara kecil agar tidak terseret dan dikuasai negara yang jauh lebih besar dan kuat? Pertanyaan ini kini bukan lagi wacana teoritis bagi Greenland. Situasinya nyata dan mendesak. Otonomi serta masa depan wilayah itu sedang dipertaruhkan, tanpa solusi yang mudah.

Greenland merupakan bagian dari Kerajaan Denmark. Sejak 2009, wilayah ini menikmati pemerintahan sendiri yang luas serta memiliki hak untuk menentukan kemerdekaannya di waktu yang dianggap tepat. Keinginan untuk merdeka dianut oleh seluruh partai politik di Greenland. Namun, karena ketergantungan ekonomi yang masih tinggi, Greenland untuk sementara tetap berada dalam naungan Denmark.

Kondisi ini terancam berubah, ketika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan statement untuk mengambil alih Greenland dan mewujudkan ambisinya.

Trump secara terbuka menginginkan Greenland menjadi bagian dari AS. Setelah serangkaian tindakan agresif di luar negeri, termasuk operasi militer dan campur tangan politik, semakin jelas bahwa ancaman tersebut bukan sekadar retorika. Gedung Putih bahkan enggan menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer, meski Trump diyakini lebih menyukai skema akuisisi berbasis kesepakatan ekonomi.

Situasi ini menempatkan Eropa dalam krisis diplomatik. Denmark adalah anggota NATO, dan gagasan bahwa Amerika Serikat, sebagai penjamin utama aliansi dapat mencaplok wilayah negara anggota lain, yang sebelumnya nyaris tidak terpikirkan. Kini, kemungkinan tersebut tidak lagi mustahil.

Secara militer, kenyataannya pahit bagi Denmark dan Greenland, Jika AS benar-benar mengerahkan pasukan, dan Greenland diperkirakan tidak akan mampu bertahan lama.

Pertahanan wilayah tersebut sangat terbatas, hanya mengandalkan Komando Arktik Gabungan Denmark dengan sejumlah kecil kapal dan unit penyelamatan. Sebaliknya, AS telah memiliki pangkalan militer strategis di Greenland barat laut sejak perjanjian 1951, dengan ratusan personel Angkatan Udara dan Angkatan Luar Angkasa ditempatkan di sana.

Denmark berupaya menanggapi dengan meningkatkan anggaran pertahanan Arktik serta membeli jet tempur tambahan. Namun, langkah-langkah itu tetap tidak sebanding dengan kekuatan militer penuh Amerika Serikat.

Karena itu, Eropa memilih jalur diplomasi kolektif. Para pemimpinnya berusaha menghadapi Trump dengan strategi yang bisa diibaratkan sebagai “judo geopolitik”, dengan mengarahkan kembali dorongan unilateralisme AS ke dalam kerangka kerja sama multilateral. Tujuannya jelas, keamanan Arktik memang penting, tetapi solusinya bukan invasi sepihak, melainkan penguatan NATO.

Pendekatan ini disuarakan oleh pimpinan NATO dan didukung sejumlah negara Eropa yang mengusulkan peningkatan kehadiran pasukan aliansi di Greenland. Namun, Trump tampak tidak terpengaruh. Ia menuntut lebih dari sekadar akses militer, mengabaikan peringatan bahwa pengambilan alihan di Greenland dapat mengakhiri NATO, dan terus mengulang klaim ancaman dari Rusia dan China yang bahwa dua negara tersebut siap untuk mengambil alih Greenland sendiri

Opsi lain yang mungkin akan muncul adalah tekanan terhadap Denmark untuk mempercepat referendum kemerdekaan Greenland. Jika Greenland memilih kedaulatan penuh, Eropa dapat melepaskan diri dari tanggung jawab langsung atas nasib wilayah tersebut. Namun, situasi belum mencapai titik itu.

Untuk saat ini, Eropa masih bersatu mendukung Denmark dan Greenland. Prinsip kedaulatan ditegaskan, dan pesan bahwa Greenland tidak untuk dijual terus disuarakan.

Jalan tengah yang diambil tampaknya menjadi kemungkinan paling realistis. Sebuah kompromi yang memungkinkan AS memperoleh akses terhadap sumber daya mineral strategis Greenland serta meningkatkan kehadiran militernya, tanpa mengubah status kedaulatan wilayah tersebut. Solusi semacam ini berpotensi memberi Trump klaim kemenangan politik, sekaligus memungkinkan Eropa mempertahankan stabilitas NATO, meski dengan napas yang tertahan.