Negara yang Tolak Aneksasi Greenland, Trump Ancam Tarif Baru

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kontroversi global setelah menyatakan tengah mempertimbangkan penerapan tarif baru terhadap negara-negara yang menentang rencananya untuk menguasai Greenland.

Pernyataan tersebut menambah daftar panjang kebijakan luar negeri Trump yang agresif, sekaligus menempatkan isu aneksasi Greenland sebagai sumber ketegangan baru dalam hubungan dagang dan keamanan internasional.

Trump menegaskan selama berbulan-bulan bahwa Amerika Serikat perlu mengendalikan pulau terbesar di dunia itu, yang saat ini merupakan wilayah semi-otonom di bawah Denmark, anggota NATO.

Ia bahkan menyebut bahwa segala bentuk kompromi yang tidak berujung pada penguasaan AS atas Greenland adalah sesuatu yang “tidak dapat diterima”.

Baca Juga: Gelombang Demonstrasi di Iran Dipicu oleh Bank Bangkrut?

Trump Kaitkan Aneksasi Greenland dengan Tarif

Berbicara di Gedung Putih pada Jumat (16/1/2026) waktu setempat, Trump secara terbuka mengaitkan isu Greenland dengan ancaman tarif perdagangan.

“Saya mungkin akan mengenakan tarif kepada negara-negara jika mereka tidak mendukung Greenland, karena kami membutuhkan Greenland, karena kami membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional,” ujar Trump dalam sebuah acara yang berfokus pada isu kesehatan.

Trump menyampaikan pernyataan tersebut sambil mengisahkan pengalamannya menggunakan tarif impor untuk memaksa negara lain bekerja sama dalam rencana penurunan harga obat di Amerika Serikat.

Ini menjadi kali pertama Trump secara eksplisit mengusulkan penggunaan tarif perdagangan sebagai alat tekanan untuk memajukan agenda aneksasi Greenland, meski ia tidak merinci negara mana saja yang akan menjadi sasaran maupun dasar hukum yang akan digunakan.

Greenland sendiri dikenal kaya akan sumber daya alam strategis, mulai dari minyak, gas, hingga mineral tanah jarang yang sangat dibutuhkan industri teknologi tinggi.

Letaknya yang strategis di antara Amerika Utara dan kawasan Arktik juga menjadikannya lokasi ideal bagi sistem peringatan dini rudal dan pemantauan aktivitas kapal di wilayah tersebut.

Namun, rencana AS ini mendapat penolakan luas, tidak hanya dari Denmark dan pemerintah Greenland, tetapi juga dari sejumlah negara lain, sementara jajak pendapat media internasional CNN menunjukkan hanya sekitar 25 persen warga AS yang mendukung langkah tersebut.

Baca Juga: Arab Saudi Sampaikan Pesan ke Trump saat Kisruh AS-Iran Memanas

NATO Tertekan, Eropa Perkuat Kehadiran Militer

Dorongan Trump untuk menguasai Greenland ini telah mengguncang aliansi keamanan transatlantik yang selama puluhan tahun dipimpin Amerika Serikat.

Denmark bahkan memperingatkan bahwa serangan terhadap Greenland secara efektif dapat mengakhiri NATO, sembari mengumumkan peningkatan kehadiran militernya di wilayah tersebut “dalam kerja sama erat dengan sekutu NATO”.

Sejumlah negara Eropa seperti Perancis, Jerman, Belanda, Finlandia, Norwegia, dan Swedia dilaporkan mulai mengerahkan personel militer ke Greenland.

Kanada dan Perancis juga menyatakan rencana untuk membuka konsulat di Nuuk, ibukota Greenland, dalam beberapa pekan mendatang.

Adapun Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen bersama mitranya dari Greenland, Vivian Motzfeldt, sempat bertemu pejabat AS di Gedung Putih. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan.

Rasmussen mengatakan pembicaraan berlangsung “jujur namun konstruktif”, meski mengakui bahwa “sudut pandang kami tetap berbeda”.

“Kami sepakat bahwa masuk akal untuk duduk bersama di tingkat tinggi guna melihat apakah ada kemungkinan mengakomodasi kekhawatiran presiden, sambil tetap menghormati garis merah Kerajaan Denmark,” tutur Rasmussen dalam konferensi pers.

Sementara itu, pejabat militer Denmark menegaskan tidak ada ancaman langsung terhadap Greenland, meski situasi geopolitik di kawasan Arktik terus menjadi sorotan dunia.

Baca Juga: Diduga AS Dalangi Kerusuhan Iran, Kenapa Bisa Terbongkar?