Sah! RI Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump

Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama sejumlah negara Timur Tengah dan Asia untuk mendukung upaya perdamaian di Gaza.

Keputusan tersebut diumumkan dalam pernyataan bersama para menteri luar negeri Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, dan Uni Emirat Arab (UEA) pada Rabu (21/1/2026) waktu setempat. 

Dalam pernyataan itu, delapan negara menyatakan kesepakatan diambil secara kolektif sebagai bentuk dukungan terhadap inisiatif perdamaian yang dipimpin Trump, khususnya terkait konflik Gaza yang masih berlangsung.

Baca Juga: Kenapa Bisa Purbaya Sebut Rupiah Bisa Menguat dalam Semalam?

Dukungan RI dan Negara Kawasan terhadap Misi Dewan Perdamaian

Dalam pernyataan resminya, para menteri luar negeri menegaskan komitmen masing-masing negara untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi di Gaza.

“Para menteri mengumumkan keputusan bersama negara masing-masing untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Mereka juga menegaskan kembali dukungan terhadap upaya perdamaian yang dipimpin Presiden Donald Trump serta komitmen untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi,” bunyi pernyataan bersama tersebut, Kamis (22/1/2026).

Pernyataan itu menjelaskan bahwa mandat Dewan Perdamaian merujuk pada Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza yang telah didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Dewan ini ditujukan untuk mengkonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung proses rekonstruksi Gaza pascaperang, serta mendorong terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan.

“Upaya tersebut berlandaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara sesuai hukum internasional, guna membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas bagi seluruh negara dan masyarakat di kawasan,” lanjut pernyataan bersama para menteri luar negeri tersebut.

Baca Juga: AHY Buka-bukaan Soal Utang Whoosh usai Temui Purbaya

Kontroversi Keanggotaan dan Dinamika Geopolitik

Selain delapan negara yang telah menyatakan bergabung, Kementerian Luar Negeri Kuwait mengkonfirmasi telah menerima undangan serupa untuk masuk ke dalam Dewan Perdamaian, meski hingga kini belum memberikan kepastian mengenai keikutsertaannya. Undangan keanggotaan juga dilaporkan telah dikirimkan kepada puluhan pemimpin dunia lainnya.

Setiap negara yang menginginkan kursi permanen di Dewan Perdamaian disebut diminta memberikan kontribusi dana sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp 16,9 triliun. Namun, pernyataan resmi dari Arab Saudi dan negara-negara yang telah bergabung tidak menyinggung secara spesifik mengenai kewajiban pembayaran tersebut.

Awalnya, Dewan Perdamaian dirancang sebagai badan pengawas rekonstruksi Gaza. Namun, piagamnya dinilai tidak secara tegas membatasi peran hanya pada Gaza dan berpotensi menyaingi fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kekhawatiran ini mendorong sejumlah sekutu AS, termasuk Perancis, menyatakan penolakan untuk bergabung.

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan telah menerima undangan keanggotaan Dewan Perdamaian. Meski demikian, ia menyampaikan keberatan atas masuknya Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan diplomat Qatar Ali Al-Thawadi ke dalam Dewan Eksekutif Gaza yang berada di bawah struktur badan tersebut.

Pembentukan Dewan Perdamaian berlangsung di tengah dinamika geopolitik yang kompleks, termasuk upaya negara-negara Teluk memperkuat hubungan politik dan ekonomi dengan pemerintahan Trump melalui komitmen investasi dan kerja sama strategis, sementara konflik Gaza masih menjadi sorotan utama dunia internasional.

Baca Juga: Danantara Targetkan Investor Global lewat World Economic Forum