Januari 22, 2026

Prabowo Siapkan Rp3.149 Triliun, Dipakai untuk Apa?

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan rincian alokasi belanja pemerintah pusat, berdasarkan fungsi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

Total belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp 3.149,73 triliun dari keseluruhan pagu belanja negara yang mencapai Rp 3.842,72 triliun. Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp 692,99 triliun dialokasikan untuk transfer ke daerah (TKD).

Belanja pemerintah pusat tersebut dibagi ke dalam 11 fungsi utama, meliputi pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial.

Nilai alokasi ini meningkat dibandingkan pagu APBN 2025 yang sebesar Rp 2.701,4 triliun, meskipun realisasi sementara tahun lalu tercatat hanya Rp 2.602,3 triliun.

Dalam ketentuan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa, belanja pemerintah pusat menurut fungsi merupakan anggaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, agar mencapai tujuan pembangunan nasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Untuk fungsi pelayanan umum, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 794,38 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan outlook pelaksanaan APBN 2025 yang berada di level Rp 730,3 triliun. Adapun data realisasi definitif tahun 2025 belum tersedia karena Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025 belum dipublikasikan.

Belanja fungsi pertahanan juga mengalami peningkatan signifikan, dengan pagu ditetapkan sebesar Rp 337,37 triliun. Nilai tersebut naik dari outlook realisasi APBN 2025 yang sebesar Rp 245,2 triliun, serta lebih tinggi dibandingkan rencana awal dalam RAPBN 2026 yang sebelumnya dipatok Rp 335,2 triliun.

Kenaikan anggaran turut terjadi pada fungsi ketertiban dan keamanan yang dialokasikan sebesar Rp 242,57 triliun, meningkat dari outlook 2025 sebesar Rp 229,8 triliun. Sementara itu, belanja fungsi ekonomi ditetapkan sebesar Rp 823,72 triliun, jauh di atas outlook tahun sebelumnya yang sebesar Rp 707,5 triliun.

Untuk perlindungan lingkungan hidup, pagu anggaran melonjak menjadi Rp 13,35 triliun dari sebelumnya Rp 8,4 triliun. Fungsi perumahan dan fasilitas umum juga mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp 28,61 triliun, dibandingkan outlook realisasi 2025 yang tercatat Rp 19,2 triliun.

Di sektor kesehatan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 153,10 triliun, naik dari outlook APBN 2025 sebesar Rp 124,7 triliun. Sementara itu, belanja fungsi pariwisata ditetapkan sebesar Rp 2,96 triliun, sedikit lebih tinggi dibandingkan outlook 2025 yang sebesar Rp 2,8 triliun sebagaimana tercantum dalam Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun Anggaran 2025.

Adapun fungsi agama memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 14,40 triliun, meningkat dari outlook tahun sebelumnya sebesar Rp 13,2 triliun.

Anggaran pendidikan juga mengalami lonjakan signifikan menjadi Rp 459,69 triliun dari outlook 2025 yang sebesar Rp 309,5 triliun. Sementara itu, belanja perlindungan sosial ditetapkan sebesar Rp 279,54 triliun, naik tipis dari Rp 272,9 triliun pada tahun sebelumnya.