Trump Siap Gelar Pertemuan Perdana Board of Peace, Ini Tanggalnya!

Amerika Serikat (AS) berencana menggelar pertemuan resmi pertama Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Donald Trump pada 19 Februari 2026 di Washington.

Rencana tersebut dikonfirmasi oleh seorang pejabat AS dan menandai pertemuan perdana dewan tersebut di ibu kota AS, yang juga akan menjadi markas besar organisasi itu ke depan.

Baca Juga: Rusia-AS Akhiri Perjanjian Nuklir, Breaking News

Pertemuan Perdana Digelar di Washington

Board of Peace merupakan bagian penting dari 20 poin rencana Trump yang berperan dalam memediasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada Oktober lalu.

Sebelumnya, pertemuan awal dewan yang beranggotakan sekitar 20 negara, termasuk Belarusia, Azerbaijan, dan Hungaria, sempat dipimpin langsung oleh Trump di sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pada Januari 2026.

Pertemuan di Washington pada Februari ini menjadi yang pertama digelar secara resmi di lokasi tetap Dewan Perdamaian.

Trump menyebut dewan tersebut sebagai “kumpulan pemimpin paling bergengsi yang pernah ada dalam sejarah”.

Pada tahap awal pembentukannya, Gedung Putih menggambarkan Board of Peace sebagai badan pengawas terbatas yang bertujuan memandu Gaza dalam proses pelucutan senjata serta transisi menuju pemerintahan teknokratis.

Konsep tersebut bahkan sempat mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangkaian proses perdamaian yang lebih luas pada November 2025.

Baca Juga: Turki-Qatar-Mesir Turun Tangan saat Negosiasi Nuklir Iran-AS di Oman

Sekutu AS Ragukan Tujuan Dewan

Seiring semakin jelasnya struktur organisasi, sejumlah sekutu AS di Eropa, pimpinan organisasi internasional, serta para pakar mulai mempertanyakan tujuan sebenarnya dari Board of Peace.

Kebingungan muncul setelah draf piagam dewan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan Gaza, meskipun sejak awal dikaitkan dengan proses perdamaian di wilayah itu.

Kondisi tersebut mendorong negara-negara sekutu dekat AS seperti Inggris, Perancis, dan sejumlah anggota Uni Eropa memilih untuk tidak terlibat.

Pemerintahan Trump kemudian berupaya meredam kekhawatiran dengan menegaskan bahwa Board of Peace tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran PBB atau memiliki kewenangan di luar Gaza, meskipun draf piagamnya memunculkan indikasi sebaliknya.

Trump sempat mengecam sikap menjauh para sekutu G-7 dengan mengancam pemberlakuan tarif terhadap Prancis serta membatalkan undangan bagi Perdana Menteri Kanada Mark Carney.

Denmark juga tidak diundang, di tengah pernyataan Trump sebelumnya yang menyebut keinginannya agar AS menguasai Greenland.

Dalam draf piagamnya, Board of Peace yang dipimpin langsung oleh Trump disebut sebagai lembaga yang “berupaya mempromosikan stabilitas, memulihkan tata kelola yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian abadi di wilayah yang terdampak atau terancam konflik.”

Baca Juga: Di Tengah Ultimatum Trump, Iran Siap Negosiasi Nuklir