Februari 19, 2026

Israel Caplok Lahan Tepi Barat, RI & 7 Negara Muslim Protes

Delapan negara yang mayoritas Muslim, mengecam keputusan terbaru Israel yang dinilai semakin memperkuat kontrolnya atas wilayah Palestina yang diduduki. Mereka menilai langkah tersebut melanggar hukum internasional, serta sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB.

Kabinet keamanan Israel menyetujui usulan para menteri nasionalis garis keras untuk menetapkan sebagian besar wilayah Tepi Barat sebagai “milik negara”. Ini menjadi kebijakan pertama sejak pendudukan wilayah tersebut pasca-Perang Enam Hari.

Kebijakan itu ditetapkan, menyusul keputusan sebelumnya yang membuka pendaftaran tanah di kawasan tersebut yang beralih menjadi publik, bukan lagi privat, sehingga mempermudah pemukim Yahudi membeli lahan dan properti.

Delapan negara yang menyampaikan kecaman dalam pernyataan bersama tersebut, terdiri dari Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, Turki, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Negara-negara ini menegaskan, bahwa kebijakan Israel tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan bertentangan dengan sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB, “terutama Resolusi 2334,” yang menyerukan penghentian aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat.

“Langkah ilegal ini merupakan eskalasi serius yang bertujuan mempercepat aktivitas permukiman ilegal, perampasan tanah, memperkuat kendali Israel, dan menerapkan kedaulatan Israel yang melanggar hukum atas Wilayah Palestina yang Diduduki,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Kedelapan negara itu juga mendesak komunitas internasional untuk segera mengambil langkah yang jelas dan tegas, untuk menghentikan aktivitas yang mereka sebut ilegal serta melindungi hak-hak rakyat Palestina.

Setelah pengumuman tersebut, otoritas Palestina turut mengecam keras kebijakan Israel. Mereka menyatakan keputusan itu secara efektif membatalkan sejumlah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, dan bertentangan secara terbuka dengan keputusan Dewan Keamanan PBB.

Sebaliknya, kelompok nasionalis garis keras di Israel menyambut kebijakan kabinet sebagai “revolusi sejati” yang bertujuan mempercepat pembangunan permukiman, dan menegakkan kembali ketertiban dan pemerintahan di Tepi Barat.

“Negara Israel bertanggung jawab atas tanahnya dan bertindak sesuai hukum, secara transparan dan tegas,” kata Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, salah satu pendukung utama kebijakan tersebut.

Pemerintah Israel selama ini berupaya mendorong pencaplokan Tepi Barat meskipun mendapat penolakan luas dari komunitas internasional, termasuk dari sekutu utamanya, Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump beberapa kali memperingatkan Israel agar tidak melanjutkan rencana tersebut, dengan menegaskan bahwa pencaplokan “tidak akan terjadi.”