Vatikan Tegas! Ogah Gabung Board of Peace Bentukan Trump

Takhta Suci Vatikan menyatakan tidak akan ambil bagian dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Diplomat tertinggi Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, menegaskan keputusan tersebut diambil karena status khusus Vatikan dalam hubungan internasional. Selain itu, menurut dia, penanganan krisis kemanusiaan, termasuk di Jalur Gaza, seharusnya tetap berada di bawah koordinasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Baca Juga: Indonesia dan 7 Negara Muslim Lainnya Protes Israel Caplok Lahan Tepi Barat

“(Takhta Suci Vatikan) tidak akan berpartisipasi dalam Board of Peace karena statusnya yang khusus, yang jelas berbeda dari negara-negara lain,” ujar Parolin pada Selasa (17/2/2026), seperti dikutip dari Reuters.

Ia menambahkan, “Salah satu kekhawatirannya adalah bahwa di tingkat internasional, seharusnya PBB yang mengelola situasi-situasi krisis ini. Ini merupakan salah satu poin yang terus kami tekankan.”

Saat ini Vatikan dipimpin Paus Leo XIV, paus pertama asal Amerika Serikat yang dikenal kerap mengkritik sejumlah kebijakan Presiden Donald Trump. Dalam beberapa kesempatan, Paus Leo XIV juga menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza, meski tidak secara terbuka mengecam Israel seperti pendahulunya, mendiang Paus Fransiskus.

Paus Leo XIV sebelumnya telah menerima undangan untuk bergabung dalam Board of Peace pada Januari lalu. Namun, sebagai pemimpin sekitar 1,4 miliar umat Katolik di seluruh dunia, paus memang jarang terlibat dalam forum atau dewan internasional. Vatikan sendiri memiliki jaringan diplomatik luas dan berstatus sebagai pengamat tetap di PBB.

Baca Juga: Dampak Tarif Ekspor Furnitur RI 19 Persen Diungkap HIMKI

Sejumlah Negara Bersikap Hati-hati, Indonesia Tetap Bergabung

Selain Vatikan, Italia dan Uni Eropa juga memutuskan tidak bergabung secara resmi dalam Board of Peace. Meski demikian, keduanya tetap berencana mengirimkan perwakilan sebagai pengamat dalam KTT perdana BoP di Washington D.C pada Kamis (19/2/2026).

Sejumlah negara merespons undangan Presiden Trump dengan penuh kehati-hatian. Beberapa pakar hak asasi manusia menilai struktur dewan yang dipimpin langsung oleh Trump itu menyerupai model kolonial dan berpotensi memunculkan ketimpangan dalam proses pengambilan keputusan.

Board of Peace yang diluncurkan bulan lalu juga menuai kritik karena tidak melibatkan perwakilan Palestina. Para ahli khawatir keberadaan dewan tersebut dapat melemahkan peran PBB dalam menangani konflik dan krisis kemanusiaan global.

Walaupun banyak sekutu Amerika Serikat menolak bergabung, sejumlah negara Arab dan Timur Tengah yang memiliki hubungan dekat dengan Washington memilih ikut serta. Indonesia pun tercatat menjadi salah satu negara yang bergabung dalam dewan tersebut.

Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah tiba di Washington D.C untuk menghadiri rapat perdana Board of Peace.