BGN Buka Suara, Program MBG Bukan untuk Ladang Bisnis

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang mengungkapkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal tidak dirancang sebagai program bisnis.

Program tersebut, kata dia, lahir dari kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi masyarakat, terutama kelompok miskin.

Pernyataan itu disampaikan Nanik saat menjelaskan latar belakang munculnya program MBG yang kini dijalankan pemerintah.

Baca Juga: Isi Pertemuan Prabowo dengan SBY dan Jokowi Dibocorkan Bahlil

Berawal dari Pengalaman Prabowo di Cilincing

Nanik mengatakan gagasan program tersebut bermula dari pengalaman pribadi Prabowo pada 2012 ketika mengunjungi kawasan Cilincing, Jakarta Utara. 

Saat itu, Prabowo disebut menyaksikan langsung kondisi warga yang mengais sisa makanan dari buruh pabrik untuk dibawa pulang dan dimakan.

“Pak Prabowo waktu itu sangat marah melihat kondisi tersebut. Dari situlah muncul tekad beliau, jika suatu saat mendapat amanah menjadi presiden, ingin memastikan masyarakat terutama anak-anak mendapatkan makanan yang layak. Jadi Pak Prabowo itu menganggap Program MBG itu bukan orientasi bisnis,” ujar Nanik dalam keterangannya, Minggu (8/3/2026).

Ia menjelaskan sejak awal program MBG dirancang sebagai bentuk investasi sosial dan kemanusiaan. Pada tahap awal pelaksanaan, pemerintah membuka peluang kemitraan bagi lembaga yang ingin terlibat dalam penyediaan layanan dapur MBG.

Prioritas kemitraan diberikan kepada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan.

Kemitraan Awal Ditujukan untuk Yayasan sosial

Menurut Nanik, kebijakan tersebut bertujuan agar lembaga-lembaga sosial yang selama ini membantu masyarakat juga mendapat dukungan untuk memperbaiki fasilitas mereka.

Ia menjelaskan mitra penyelenggara tetap harus berbentuk badan usaha seperti CV atau PT, tetapi berasal dari yayasan yang bergerak di bidang sosial.

“Di awal, mau tidak mau, mitra itu dalam bentuk CV atau PT. Tetapi, harus dalam bentuk yayasan. Yayasan pun itu ada syaratnya; harus yayasan pendidikan, sosial, keagamaan. Mengapa? Karena waktu itu Pak Prabowo berpikir bahwa yayasan-yayasan ini sudah kerja membantu negara, tapi enggak punya uang sehingga diharapkan kalau ada insentif itu bisa digunakan untuk membenahi pondoknya, membenahi sekolahnya, karena makannya kan sudah dapat dari negara,” jelas dia.

Namun dalam perkembangannya, BGN menemukan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan peluang tersebut dengan mendirikan yayasan hanya untuk mengelola dapur MBG.

Bahkan, ada pihak yang mengoperasikan lebih dari satu dapur sekaligus dengan orientasi bisnis.

“Tetapi, hal di luar dugaan terjadi. Sampai bulan Juni, Juli, itu masih on track lah. Kebanyakan adalah yayasan-yayasan yang benar-benar pure yayasan. Tapi begitu Pak Presiden juga karena nggak enak selalu di jalan, ‘Pak, kapan MBG? Kapan MBG?’ Akhirnya target sangat tinggi sekali, muncullah ternak-ternak yayasan. Banyak orang memiliki lebih dari satu dapur,” tutur dia.

Baca Juga: Apa Alasan RI Siap Impor BBM dari Singapura?

BGN akan Evaluasi Mitra Program MBG

Nanik menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sekaligus menyimpang dari semangat awal program MBG.

Dalam sejumlah kasus, pengelolaan dapur dinilai lebih berorientasi pada keuntungan sehingga fasilitas dan standar operasional kurang diperhatikan.

“Secara kepemilikan, dapur ini membuat orang iri karena munculnya bukan oleh yayasan sosial, pendidikan, atau keagamaan. Yang muncul adalah pengusaha-pengusaha berkedok Yayasan karena orientasinya bisnis tadi. Makanya, kamar pun enggak dipikirin, diminta AC susah, kalau peralatan rusak enggak mau ganti karena hitung-hitungannya bisnis,” lanjut Nanik.

Karena itu, BGN menegaskan akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh mitra penyelenggara program MBG.

Menurut Nanik, kontrak kerja sama dengan mitra pada dasarnya hanya berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

“Mereka lupa, mereka hanya kontrak satu tahun yang bisa diperpanjang. Artinya, sewaktu-waktu kita bisa sudahi kerja sama dengan mereka. Kita akan luruskan lagi ke khitahnya bahwa MBG bukan bisnis, tapi MBG adalah program kemanusiaan, investasi sosial. Kalau ada yang otaknya cuma mikir duit, nanti kita hapus. Ada saatnya pasti mereka akan habis karena akan kita evaluasi, evaluasi, evaluasi terus,” tegas Nanik.

Di sisi lain, Nanik juga mengingatkan para Kepala SPPG agar menjalankan program sesuai pedoman teknis dan standar operasional yang telah ditetapkan.

“Tapi kalian sebagai kepala SPPG berjalanlah di koridor yang benar. Jalankan juknis, jalankan SOP,” pungkas dia.

Baca Juga: Ratusan Dapur MBG di Sumatra Disetop Sementara, Ini Alasannya