April 8, 2026

Motor Listrik SPPG MBG Viral, Purbaya Akhirnya Buka Suara

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, akhirnya buka suara terkait beredarnya informasi mengenai pengadaan sepeda motor listrik operasional milik Badan Gizi Nasional (BGN) yang digunakan untuk mendukung kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Purbaya mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya memang terdapat pengajuan anggaran dari BGN untuk pembelian kendaraan operasional serta perangkat komputer. Namun, usulan tersebut diketahui tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

“Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer, kalau enggak salah ditolak,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Untuk pengajuan pada tahun ini, Purbaya menyebut pihaknya masih akan melakukan pengecekan ulang, apakah usulan tersebut disetujui atau tetap ditolak. Ia menilai, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, seharusnya perlakuan terhadap pengajuan tahun ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya.

“Yang tahun ini saya enggak tahu. Saya akan double check lagi, harusnya sama treatmentnya,” tegas Purbaya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengadaan kendaraan operasional bukan berarti dilarang sepenuhnya. Namun, menurutnya, prioritas penggunaan anggaran seharusnya difokuskan pada kebutuhan utama, khususnya untuk mendukung penyediaan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis.

“Harusnya, utamanya, untuk makanan. Kalau yang pebisnisnya kan sudah untung cukup, dia bisa dari sana harusnya. Tapi saya akan double check lagi,” kata Purbaya.

Menanggapi isu yang berkembang, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan sepeda motor listrik tersebut merupakan bagian dari rencana anggaran tahun 2025.

Menurutnya, kendaraan tersebut dirancang untuk menunjang mobilitas operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama bagi Kepala SPPG di berbagai wilayah.

“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan, Selasa (7/4/2026).

Ia juga memastikan bahwa kendaraan yang telah tersedia belum disalurkan kepada unit pelaksana, karena masih menunggu proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN). Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, barulah kendaraan tersebut dapat digunakan secara resmi.

“Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan,” jelasnya menyebut lagi proses realisasi pengadaan motor secara bertahap dimulai pada Desember 2025.

Selain itu, Dadan menepis informasi yang beredar di media sosial terkait jumlah pengadaan kendaraan listrik yang disebut mencapai 70.000 unit. Ia menegaskan bahwa angka tersebut tidak sesuai dengan fakta.

“Informasi 70.000 unit itu tidak benar,” tegasnya.

Ia kemudian menjelaskan bahwa jumlah realisasi pengadaan kendaraan listrik saat ini masih berada di bawah angka tersebut dan dilakukan secara bertahap.

“Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,” sebut Dadan.