April 8, 2026

Alasan Harga BBM Tak Naik Terungkap, Purbaya Singgung Beban Rakyat

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memaparkan alasan pemerintah tidak serta-merta menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) meskipun terdapat tekanan eksternal, termasuk kenaikan harga minyak global.

Menurut Purbaya, kebijakan menahan kenaikan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun 2026 diambil karena mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil yang paling rentan terhadap lonjakan biaya hidup.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut telah menjadi perdebatan panjang di kalangan ekonom. Meski ada dorongan dari berbagai pihak agar harga BBM dinaikkan demi meningkatkan penerimaan negara, pemerintah tetap mengutamakan stabilitas ekonomi masyarakat.

“Orang di luar pasti protes, kenapa pemerintah atau pak presiden tidak menaikkan BBM aja biar uangnya banyak? Ini ada perdebatan yang cukup lama di ekonomi itu, di kalangan ekonomi. Yang pertama yang jelas, ketika BBM naik, beban hidup rakyat banyak, terutama yang kecil kan terganggu,” ujar Purbaya dalam diskusi media di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Kenaikan BBM Dinilai Bisa Perlambat Aktivitas Ekonomi

Purbaya menilai, kenaikan harga BBM pada dasarnya hanya akan mengalihkan dana dari masyarakat ke pemerintah. Namun, kondisi tersebut berpotensi menurunkan konsumsi masyarakat karena pengeluaran rumah tangga menjadi lebih besar.

Menurutnya, ketika daya beli masyarakat melemah, aktivitas ekonomi secara keseluruhan juga dapat mengalami perlambatan.

“Kalau saya naikin BBM-nya, uangnya kan jadi punya saya, tapi rakyat kan harus bayar lebih. Melambat kan ekonominya. Uang saya punya, saya akan belanjakan. Kalau saya sama jagonya dengan masyarakat membelanjakan uang, pertumbuhan nggak hilang. Tapi kan sekarang pertanyaannya, siapa yang lebih efisien mengalokasikan uang tadi? Masyarakat atau pemerintah?” jelas Purbaya.

Ia menambahkan bahwa efisiensi penggunaan dana menjadi persoalan penting dalam kebijakan fiskal. Menurutnya, masyarakat umumnya lebih tepat dalam mengalokasikan pengeluaran karena disesuaikan dengan kebutuhan harian.

“Tapi siapa yang lebih efisien? Anda gaji 1.000, saya ambil 500, saya belanjain, Anda belanjain semuanya 500. Dibanding Anda gaji 1.000, saya ambil 900 perak, Anda punya 100, Anda belanja 100, saya ambil 400 lebih kan. Yang 400 lebih ini, saya belanja yang lebih baik nggak dengan Anda belanja?” ujarnya.

Ia menilai, apabila dana lebih banyak dikelola pemerintah, belum tentu seluruhnya digunakan secara efektif. Hal itu karena alokasi anggaran bisa tersebar ke berbagai sektor dan belum tentu tepat sasaran.

“Hampir pasti nggak, karena dia belanja sesuai dengan kebutuhannya, sehingga pas. Kalau saya bisa aja bagi-bagi pokok rata tuh, entah kementerian, lembaga, sehingga efisiensinya berkurang,” tutup Purbaya.