Iran Disebut Mulai Retak oleh Trump, Ini Fakta Sebenarnya
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa pemerintahan Iran saat ini berada dalam kondisi yang ia sebut “sangat terpecah belah”.
Pernyataan tersebut disampaikan seiring keputusan Washington memperpanjang masa gencatan senjata, untuk memberi waktu bagi Teheran menyusun proposal negosiasi yang dinilai lebih komprehensif.
Pihak Gedung Putih juga menilai ketidakhadiran delegasi Iran dalam putaran kedua perundingan di Pakistan, yang dihadiri Wakil Presiden, JD Vance, sebagai indikasi adanya perpecahan internal dalam pemerintahan Iran.
Namun, sejumlah analis menilai pandangan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan situasi di dalam negeri Iran. Mereka menilai sikap Teheran yang tetap menuntut penghentian blokade pelabuhan oleh Amerika Serikat sebelum melanjutkan dialog justru menunjukkan konsistensi kebijakan, bukan tanda lemahnya koordinasi.
Baca Juga : Amran Umumkan Stok Beras RI 5 Juta Ton!
“Saya pikir itu adalah salah tafsir serius terhadap kepemimpinan Iran,” kata profesor pemerintahan Universitas Georgetown Qatar, Mehrat Kamrava, dikutip CNN International, Kamis (23/4/2026).
“Kepemimpinan cukup kohesif, dan kita telah melihat ini dalam pelaksanaan perang dan negosiasi.”
Kepemimpinan Baru Dinilai Lebih Terkoordinasi
Situasi politik di Iran memang mengalami perubahan signifikan setelah Amerika Serikat dan Israel menyingkirkan sejumlah figur penting, termasuk pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.
Saat ini, kepemimpinan Iran dijalankan oleh kelompok pejabat dari berbagai faksi yang bekerja di tengah konflik berkepanjangan serta ketidakpastian mengenai peran Mojtaba Khamenei sebagai calon penerus.
Meski berasal dari latar politik yang berbeda, para pejabat tersebut dinilai berusaha menunjukkan solidaritas dalam menghadapi tekanan eksternal dari Washington maupun desakan internal dari kelompok garis keras.
“Berbagai faksi kepemimpinan Iran sekarang lebih selaras daripada sebelum perang,” ujar Wakil Presiden Eksekutif Quincy Institute, Trita Parsi.
“Lingkaran yang lebih kecil ini justru membuat mereka lebih bersatu dalam strategi perang dibanding sebelumnya.”
Di tengah spekulasi terkait partisipasi Iran dalam perundingan lanjutan, pemerintah Teheran tetap menolak menghadiri pembicaraan lanjutan. Alasan yang disampaikan adalah tuduhan bahwa Washington telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dan dinilai tidak menunjukkan keseriusan dalam jalur diplomasi.
Iran juga tetap berpegang pada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai “garis merah”, termasuk hak untuk memperkaya uranium, pengembangan sistem rudal, serta dukungan terhadap kelompok sekutu di kawasan.
Pemerintah Iran pun secara terbuka membantah adanya konflik internal di kalangan elit pemerintahan. Wakil Juru Bicara Presiden Iran, Mehdi Tabatabai, menyebut isu tersebut sebagai propaganda pihak lawan.
“Pembicaraan tentang perpecahan di antara pejabat senior adalah propaganda usang dari musuh-musuh Iran. Persatuan antara medan perang, publik, dan diplomat saat ini sangat luar biasa.”
Baca Juga : Dana Asing Rp 250T Masuk RI, Apa Saja Proyeknya?
Sebagai simbol kesatuan politik, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, dipercaya memimpin proses negosiasi dengan Amerika Serikat. Dalam pertemuan awal di Islamabad, ia hadir bersama tim yang mewakili berbagai kelompok politik, yang dinilai sebagai sinyal kuat soliditas internal.
Meski demikian, para pengamat menilai perbedaan pandangan tetap menjadi bagian dari dinamika politik yang wajar. Menurut Parsi, kegagalan dalam mencapai kesepakatan bukan disebabkan oleh konflik internal Iran, melainkan kompleksitas proses negosiasi itu sendiri.
Di sisi lain, sejumlah pejabat Amerika Serikat menilai komunikasi publik yang dilakukan oleh Trump, terutama melalui media sosial, justru berpotensi memperumit proses dialog. Pernyataan terbuka yang disampaikan secara langsung kepada publik dinilai memperbesar ketidakpercayaan Iran terhadap Amerika Serikat.
