Trump Dorong Abraham Accords Diperluas, Iran Disebut Bisa Gabung

Presiden Donald Trump kembali mendorong perluasan Abraham Accords di tengah negosiasi penting untuk mengakhiri konflik Iran.

Kesepakatan yang dikenal luas sebagai Abraham Accords itu awalnya dibuat singkat dan bersifat deklaratif. Dokumen tersebut berisi komitmen soal perdamaian, dialog, serta kerja sama di bidang sains, seni, medis, hingga perdagangan antara Israel, Amerika Serikat, dan sejumlah negara Muslim.

Baca Juga : Purbaya Klaim Ekonomi RI Mulai Pulih, Mal hingga Pasar Ramai

Kini, Trump kembali menggaungkan gagasan memperluas perjanjian tersebut dengan melibatkan lebih banyak negara di Timur Tengah.

Melalui unggahan di Truth Social, Trump menyebut sejumlah negara yang dianggap potensial bergabung, seperti Arab Saudi, Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, dan Yordania.

Trump Ingin Bentuk “Koalisi Global” Baru

Trump menilai kesepakatan damai dengan Iran seharusnya menjadi momentum yang lebih besar bagi pembentukan aliansi baru di kawasan Timur Tengah.

Ia mengklaim sebagian besar negara yang diajak berbicara sebenarnya siap untuk mendukung normalisasi hubungan dengan Israel.

Menurut Trump, Arab Saudi dan Qatar harus menjadi negara pertama yang segera bergabung dalam Abraham Accords. Ia bahkan memperingatkan negara yang menolak bergabung dapat dianggap memiliki “niat buruk” dan dikeluarkan dari kesepakatan di masa depan.

Trump juga menggambarkan masa depan Timur Tengah sebagai kawasan yang dapat bersatu secara ekonomi apabila lebih banyak negara ikut dalam kesepakatan tersebut.

“Kawasan ini akan bersatu, kuat, dan perkasa secara ekonomi—bahkan mungkin tak tertandingi di dunia,” tulis Trump.

Iran Disebut Bisa Masuk Abraham Accords

Dalam pernyataannya, Trump bahkan membuka kemungkinan Iran ikut bergabung dalam Abraham Accords apabila bersedia menandatangani perjanjian dengan AS.

Trump menyebut langkah tersebut sebagai peluang membentuk “koalisi global yang tiada tanding.”

Namun, gagasan tersebut dinilai sangat sulit diwujudkan mengingat hubungan Iran dan Israel selama ini dipenuhi permusuhan panjang dan konflik geopolitik yang mendalam.

Abraham Accords Dimulai pada Era Trump 2020

Abraham Accords pertama kali diperkenalkan pada masa pemerintahan pertama Trump tahun 2020.

Saat itu, AS berhasil memediasi normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dengan beberapa negara Arab, termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan.

Tahun lalu, Kazakhstan juga ikut menandatangani perjanjian tersebut meski sebelumnya telah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sejak 1992.

Kesepakatan itu dianggap menjadi tonggak penting normalisasi hubungan Israel dengan dunia Arab setelah perjanjian damai Israel dengan Mesir pada 1979 dan Yordania pada 1994.

Salah satu dampak langsungnya terlihat dari meningkatnya kerja sama ekonomi dan bisnis antara Israel dan Uni Emirat Arab, termasuk program pertukaran di bidang sains pertanian.

Kritik Muncul karena Dinilai Abaikan Palestina

Meski dipuji sebagai terobosan diplomasi besar, Abraham Accords juga menuai kritik keras karena dinilai mengabaikan isu utama konflik Israel-Palestina.

Banyak pihak menilai kesepakatan tersebut melemahkan posisi diplomatik Palestina di kawasan.

Pengamat Khaled Elgindy menyebut Abraham Accords telah “merampas kartu as diplomasi Palestina di hadapan Israel.”

Menurutnya, dampak terbesar dari kesepakatan itu adalah hilangnya dorongan bagi Israel untuk mengakhiri pendudukan wilayah Palestina atau mengakui hak-hak rakyat Palestina.

Baca Juga : Peluang Perang Baru Rendah, Iran Sebut AS Melemah

Ambisi Trump Dinilai Sulit Terwujud

Sejumlah analis menilai ambisi Trump memperluas Abraham Accords dalam waktu dekat masih sulit diwujudkan.

Arab Saudi hingga kini tetap menegaskan normalisasi hubungan dengan Israel hanya mungkin terjadi jika terdapat langkah nyata menuju pembentukan negara Palestina merdeka.

Sementara itu, Qatar dinilai sulit bergabung karena selama ini mempertahankan posisi sebagai mediator netral di kawasan dan tetap menjaga komunikasi dengan Hamas.

Posisi Iran juga dianggap hampir mustahil disatukan dengan Israel dalam satu kesepakatan karena rivalitas dan konflik berkepanjangan di antara keduanya.