Mei 29, 2026

Putin Janjikan Hapus Utang Rp 2,5 Miliar bagi Warga yang Mau Ikut Perang Ukraina

Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menawarkan insentif bagi warga yang bersedia bergabung dalam perang di Ukraina. Melalui dekret terbaru yang ditandatangani pada Senin (25/5/2026), pemerintah Rusia menjanjikan penghapusan utang hingga 10 juta rubel atau sekitar Rp 2,5 miliar bagi rekrutan baru militer.

Kebijakan tersebut berlaku bagi warga yang menandatangani kontrak dinas militer setelah 1 Mei 2026. Penghapusan utang tidak hanya berlaku untuk tentara, tetapi juga pasangan mereka.

Namun, kontrak tersebut harus berdurasi minimal satu tahun dan secara khusus ditujukan untuk menjalankan “operasi militer khusus”, istilah resmi Kremlin untuk invasi Rusia ke Ukraina.

Utang yang dapat dihapus juga hanya berlaku untuk pinjaman yang dibuat sebelum 1 Mei tahun ini.

Berdasarkan data basis properti Rusia Cian, nilai 10 juta rubel setara harga apartemen satu kamar dengan luas sekitar 35 meter persegi di Moskow.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Kremlin menjaga pasokan personel tempur setelah perang Rusia-Ukraina berlangsung lebih dari empat tahun.

Selama ini, pemerintah Rusia memang terus menawarkan berbagai fasilitas finansial bagi warga yang bersedia bertempur di garis depan, mulai dari gaji tinggi hingga berbagai tunjangan sosial.

Putin Perluas Aturan Intervensi Militer

Selain menjanjikan penghapusan utang, Putin juga sebelumnya menawarkan berbagai fasilitas lain bagi veteran perang setelah kembali dari medan tempur.

Mereka disebut akan diprioritaskan untuk masuk universitas maupun lembaga pendidikan lanjutan.

Perekonomian Rusia saat ini juga semakin diarahkan untuk menopang kebutuhan perang, dengan sektor militer mendapat prioritas lebih besar dibanding sektor sipil.

Pada hari yang sama, Putin turut menandatangani undang-undang baru yang memungkinkan pengerahan militer Rusia ke luar negeri untuk melindungi warga negaranya yang menghadapi proses hukum di negara lain.

Menurut laporan kantor berita Spanyol EFE, aturan tersebut membuka peluang bagi Moskow melakukan intervensi militer apabila warga Rusia dianggap terancam penahanan atau proses hukum yang dinilai tidak sah oleh Kremlin.

Ketua Komite Pertahanan parlemen Rusia Andrey Kartapolov mengatakan undang-undang itu dapat diterapkan dalam kasus arsitek Rusia Alexander Butyagin.

Butyagin ditangkap di Polandia pada Desember 2025 atas permintaan Ukraina karena melakukan penggalian di Krimea, wilayah Ukraina yang dianeksasi Rusia sejak 2014.

Ia kemudian dibebaskan pada April lalu melalui pertukaran tahanan antara Rusia dan Ukraina.