BGN Ubah Strategi MBG, Fokus ke Daerah Terpencil dan Kualitas Dapur
Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah arah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah anggaran program tersebut dipangkas pada 2026.
Jika sebelumnya pemerintah menargetkan ekspansi layanan melalui pembangunan dapur baru secara masif, kini fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas dapur yang telah beroperasi serta perluasan manfaat bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Perubahan strategi tersebut disampaikan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang setelah alokasi anggaran MBG tahun 2026 berkurang menjadi Rp 268 triliun dari rencana awal Rp 335 triliun.
Baca Juga: Istana Buka Suara Soal Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar
Kebijakan baru ini diumumkan sehari setelah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana ditangkap terkait dugaan korupsi dalam pelaksanaan program MBG.
Dadan sebelumnya telah diberhentikan Presiden Prabowo Subianto dari jabatannya.
Nanik menegaskan bahwa prioritas BGN saat ini bukan lagi mengejar target ambisius menjangkau 83 juta penerima manfaat pada 2026.
Menurut dia, yang lebih mendesak adalah memastikan seluruh dapur MBG yang sudah beroperasi memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.
Selain itu, pemerintah akan memprioritaskan layanan bagi anak-anak dan kelompok penerima manfaat yang tinggal di daerah terpencil, yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.
“Kami akan lebih fokus memastikan dapur yang ada berjalan sesuai standar dan menjangkau wilayah yang paling membutuhkan,” tegas Nanik.
Prioritaskan Kualitas Layanan dan Pengawasan
Saat ini lebih dari 27.000 dapur MBG telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.
BGN berencana melakukan pemetaan untuk menentukan daerah yang sudah memiliki kapasitas dapur memadai sehingga pembangunan atau pengajuan dapur baru dapat dibatasi.
Langkah tersebut diharapkan membantu mengendalikan kebutuhan belanja negara di tengah tekanan fiskal yang semakin besar.
Untuk menjaga keberlanjutan program, BGN juga membuka peluang kerja sama pendanaan dari sektor swasta melalui hibah maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Program MBG merupakan salah satu janji utama Presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.
Pemerintah sebelumnya menyiapkan anggaran sedikitnya 15 miliar dollar AS untuk menyediakan makanan gratis bagi sekitar 83 juta anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia.
Namun sejak diluncurkan pada Januari 2025, program tersebut terus menjadi perhatian publik.
Selain menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi pelebaran defisit anggaran negara, pelaksanaan MBG juga diwarnai berbagai persoalan tata kelola.
Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Kepala BGN menjadi salah satu tantangan terbaru bagi program tersebut.
Baca Juga: Purbaya Bantah soal Orang Kaya Wajb Beli Merah Putih Bond
Di sisi lain, sejumlah insiden keracunan makanan turut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan kualitas layanan di lapangan.
Berdasarkan data Network for Education Watch, sedikitnya 33.000 anak dilaporkan terdampak kasus keracunan makanan yang berkaitan dengan program MBG hingga April 2026.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah mengalihkan fokus dari ekspansi cepat menuju penguatan kualitas layanan, pengawasan keamanan pangan, dan pemerataan manfaat bagi wilayah yang paling membutuhkan.
