DEN Ingatkan Prabowo soal Rupiah dan MBG
Rombongan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis mulai dari kondisi ekonomi terkini, perkembangan GovTech, hingga evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pertemuan itu, Luhut turut didampingi sejumlah anggota DEN seperti ekonom senior Chatib Basri, Firman Hidayat, dan Septian Hario Seto.
Chatib Basri yang pernah menjabat Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan bahwa DEN mengingatkan Presiden terkait risiko pelemahan nilai tukar rupiah terhadap kondisi ekonomi kelas menengah.
Baca Juga : BGN Evaluasi MBG, Sekolah Kaya Tidak Jadi Prioritas
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat kepercayaan publik melalui pengelolaan fiskal yang lebih hati-hati, termasuk dengan mendorong efisiensi anggaran program MBG.
“Dan apa yang harus dilakukan, termasuk juga untuk menumbuhkan masalah confidence, masalah trust kepada pemerintah. Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam efisiensi anggaran, termasuk salah satu di antaranya di dalam kaitan dengan MBG,” ujar Chatib usai pertemuan dengan Prabowo.
Program MBG diketahui menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar. Di sisi lain, kondisi ekonomi global yang belum stabil disebut ikut memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah serta mendorong kenaikan harga energi dan kebutuhan pokok.
Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat kelas menengah di Indonesia.
Selain itu, Chatib menilai persoalan tata kelola fiskal juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Survei MBG
Dalam kesempatan yang sama, Septian Hario Seto memaparkan hasil survei independen DEN terkait pelaksanaan program MBG yang dilakukan di 800 titik secara acak.
Hasil survei menunjukkan sebanyak 86,9% Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menggandeng setidaknya satu pemasok UMKM lokal di sekitar lokasi operasionalnya.
“Kalau dihitung ada 3 UMKM yang digandeng oleh SPPG ini jadi ini membuktikan program MBG ini selain tadi mencapai tujuan presiden, mencapai perbaikan gizi anak-anak Indonesia, juga menciptakan ekosistem supply chain baru,” kata Seto.
Ia juga menyebut sekitar 65% UMKM pemasok berada di kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan program MBG sebagian besar dipenuhi oleh pelaku usaha lokal, bukan pemasok besar.
Selain mendorong UMKM, program tersebut juga disebut memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja di daerah sekitar.
Baca Juga : Mentan Tegaskan Harga TBS Harus Kembali Normal!
Menurut Seto, sekitar 99% tenaga kerja yang dilibatkan berasal dari masyarakat sekitar lokasi operasional SPPG. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap program tersebut pun disebut mencapai sekitar 70%.
Meski demikian, DEN menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, salah satunya terkait dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu memasok kebutuhan SPPG dalam jumlah lebih besar dan lebih beragam.
“Jadi mereka punya modal kerja yang lebih bagus, melayani SPPG lebih banyak, komoditas juga beraneka ragam ini kami lihat pendorong kenapa pertumbuhan kita dapat mencapai 5,61% ini yang kami laporkan kepada presiden terkait survei MBG yang dilakukan secara independen oleh DEN,” kata Seto.
