Juni 9, 2026

BGN Evaluasi Penerima MBG, Sekolah Kaya Tak Lagi Jadi Prioritas

Nanik Sudaryati Deyang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Jakarta, dan langsung memaparkan arah kebijakan baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu langkah utama yang akan dilakukan adalah mengevaluasi ulang penerima manfaat program tersebut, termasuk kemungkinan mengurangi atau menghapus penerima dari kelompok yang dinilai tidak membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.

Nanik menilai sejumlah sekolah dengan kategori ekonomi menengah atas tidak lagi menjadi prioritas penerima MBG karena kebutuhan gizi siswanya sudah dapat terpenuhi secara mandiri di lingkungan keluarga.

“Kami akan refocusing penerima manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu, rasanya sih tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya (dapat MBG). Kan ini pasti di rumah gizinya juga sudah lebih bagus,” ujar Nanik usai dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).

Ia menegaskan, program MBG akan difokuskan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah, agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

“Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Nah, ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh, atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh,” terang Nanik.

Selain evaluasi penerima manfaat, BGN juga akan menerapkan moratorium sementara untuk pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru sebagai bagian dari penataan ulang program.

“Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini totalnya 27.877. Jadi, per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata,” beber Nanik.

Ke depan, BGN akan memprioritaskan distribusi MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan menggandeng kerja sama melalui skema CSR BUMN maupun hibah, sehingga tidak sepenuhnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).