AS-Iran Dikejar Tenggat Damai, Negosiasi Permanen Masih Buntu 

Amerika Serikat (AS) dan Iran memiliki waktu kurang dari 60 hari untuk mencapai kesepakatan damai permanen yang diharapkan mampu mengakhiri konflik sekaligus menyelesaikan sengketa terkait program nuklir Teheran. Namun, menjelang tenggat tersebut, kedua negara masih menunjukkan perbedaan pandangan mengenai implementasi kesepakatan sementara yang dicapai pada bulan ini.

Perbedaan sikap bahkan terlihat dari pernyataan masing-masing pemerintah mengenai kelanjutan proses diplomasi. Washington mengklaim perundingan baru akan segera digelar di Qatar, sementara Teheran menegaskan belum ada agenda negosiasi dengan AS dalam waktu dekat.

Selain itu, sejumlah isu krusial juga belum menemukan titik temu. Mulai dari pengaturan pelayaran di Selat Hormuz, masa depan cadangan uranium Iran yang telah diperkaya hingga tingkat tinggi, sampai konflik di Lebanon masih menjadi hambatan menuju perjanjian damai permanen.

Seorang negosiator senior Iran, Kazem Gharibabadi, mengakui proses diplomasi masih berlangsung dalam situasi yang rumit.

Baca Juga : Biden Kritik Trump Korup dan Tidak Becus Pimpin AS

“Situasinya sensitif dan kompleks,” tulis Gharibabadi melalui platform X pada Senin.

Saling Bertolak Belakang Soal Jadwal Perundingan

Dilansir The Associated Press, Selasa (30/6/2026), perbedaan paling mencolok terlihat dari pernyataan mengenai jadwal perundingan berikutnya. Presiden AS Donald Trump menyebut Iran telah meminta pertemuan baru.

“Iran telah meminta pertemuan. Pertemuan itu akan berlangsung besok di Doha!” tulis Trump melalui media sosial pada Senin.

Namun, pemerintah Iran langsung membantah klaim tersebut. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menegaskan belum ada agenda perundingan dengan Washington.

“Tidak ada pertemuan perundingan dengan pihak Amerika Serikat di tingkat apa pun yang dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari mendatang,” katanya.

Meski demikian, kedua negara tetap menargetkan tercapainya kesepakatan damai permanen sekitar pertengahan Agustus. Perjanjian tersebut diharapkan juga mencakup penyelesaian sengketa mengenai program nuklir Iran yang selama ini menjadi sumber utama ketegangan.

Sebelum pertemuan tingkat tinggi kembali digelar, pembicaraan teknis yang melibatkan diplomat tingkat lebih rendah diperkirakan akan dilakukan lebih dahulu. Pakistan bersama Qatar selaku mediator menyatakan proses diplomasi akan kembali dimulai pada Selasa.

Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan kepada Fox News bahwa utusan khusus AS Steve Witkoff bersama Jared Kushner sedang menuju Qatar untuk bertemu delegasi Iran. Menurutnya, pembahasan teknis juga akan berlangsung di sela-sela agenda tersebut.

Beberapa jam kemudian, media pemerintah Iran mengutip pernyataan Baghaei yang menyebut delegasi ahli Iran memang akan berangkat ke Qatar pada pekan ini. Namun, ia menegaskan tidak ada agenda pertemuan dengan pejabat AS.

Banyak Persoalan Masih Belum Disepakati

Jalan menuju kesepakatan permanen dinilai masih panjang karena berbagai persoalan substantif belum terselesaikan.

Selain pengaturan pelayaran di Selat Hormuz, kedua negara juga masih harus merundingkan pengecualian sanksi terhadap Iran serta masa depan stok uranium yang telah diperkaya hingga tingkat tinggi.

Kesepakatan sementara sebelumnya juga mengharuskan seluruh aksi militer dihentikan sebelum pembahasan lanjutan dapat dilakukan.

Namun, setelah saling melancarkan serangan sepanjang akhir pekan, Iran pada Minggu sempat mengancam akan melakukan “penghentian total” terhadap proses negosiasi.

Pada Senin, situasi mulai menunjukkan tanda-tanda mereda setelah kedua pihak menghentikan serangan. Meski begitu, Teheran masih menunggu kepastian apakah penghentian konflik tersebut benar-benar dapat dipertahankan.

Selat Hormuz Masih Menjadi Titik Perselisihan

Selat Hormuz tetap menjadi salah satu isu paling sensitif dalam proses perundingan.

Berdasarkan kesepakatan sementara, jalur pelayaran internasional itu seharusnya kembali dibuka untuk aktivitas kapal-kapal komersial. Namun, Iran tetap menegaskan pengelolaan kawasan tersebut berada di bawah kewenangannya.

“Setiap upaya untuk membentuk pengaturan baru atau terpisah dari mekanisme yang saat ini dijalankan oleh Republik Islam Iran hanya akan menimbulkan komplikasi lebih lanjut, menunda pembukaan kembali Selat Hormuz, dan meningkatkan tingkat ketegangan,” kata Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.

Selama konflik berlangsung, Selat Hormuz menjadi salah satu kartu tawar utama Iran. Sebelum perang pecah, sekitar seperlima perdagangan minyak dan gas dunia melintasi jalur tersebut.

Kesepakatan sementara mengatur bahwa Iran harus kembali memfasilitasi pelayaran komersial melalui selat yang berada di antara Iran dan Oman. Iran juga diperbolehkan bekerja sama dengan Oman serta negara-negara Teluk lainnya dalam mengelola jalur pelayaran sesuai hukum internasional.

Meski demikian, Teheran tetap mewajibkan seluruh kapal menggunakan jalur yang telah ditetapkan pemerintah Iran serta berkoordinasi dengan otoritas setempat.

Iran juga menolak jalur pelayaran alternatif yang diawasi AS dan melintasi wilayah Oman. Perselisihan mengenai rute tersebut menjadi salah satu pemicu bentrokan militer pada akhir pekan.

Seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya mengatakan pemerintahan Trump menilai kedua negara kini mulai menurunkan eskalasi sehingga kapal-kapal komersial dapat kembali melintas melalui Selat Hormuz.

Walaupun aktivitas pelayaran mulai pulih, volume kapal yang melintas masih berada di bawah tingkat normal sebelum konflik pecah.

Konflik Lebanon Ikut Menghambat Kesepakatan

Selain Selat Hormuz, konflik di Lebanon juga menjadi hambatan penting dalam negosiasi.

Iran menegaskan seluruh pertempuran harus dihentikan dan Israel wajib menarik seluruh pasukannya dari Lebanon sebelum pembahasan isu lain dilanjutkan.

Baca Juga : NATO Siapkan Strategi Khusus Puaskan Trump?

Namun, posisi tersebut bertolak belakang dengan sikap Israel maupun Hizbullah.

Pemimpin Hizbullah Naim Kassem mengatakan kelompoknya akan tetap melawan pendudukan Israel di Lebanon selatan. Ia juga menilai mengaitkan penarikan pasukan Israel dengan perlucutan senjata Hizbullah merupakan “usulan yang sangat berbahaya.”

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pasukannya akan tetap berada di Lebanon selatan hingga Hizbullah dan kelompok bersenjata lainnya dilucuti serta tidak lagi menimbulkan ancaman terhadap Israel.

Situasi semakin rumit karena terdapat dua jalur diplomasi yang berbeda. Iran menilai kesepakatan sementara dengan AS mengharuskan gencatan senjata penuh di Lebanon dan penarikan seluruh pasukan Israel.

Sebaliknya, kesepakatan lain yang dimediasi AS antara pemerintah Lebanon dan Israel justru memperbolehkan pasukan Israel tetap berada di wilayah Lebanon selatan hingga Hizbullah berhasil dilucuti.

Hizbullah sendiri tidak terlibat dalam perundingan tersebut dan telah menolak isi kesepakatan.

Hingga kini, Israel tetap bersikeras mempertahankan pasukannya di Lebanon selatan sampai ancaman Hizbullah benar-benar dihilangkan. Sementara itu, pemerintah Lebanon dinilai belum memiliki kemampuan untuk melucuti persenjataan Hizbullah secara paksa.