Amran Usul Peternakan Ayam Masuk Daftar Negatif Investasi

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan membuka ruang bagi investasi baru di sektor budidaya ayam.

Menurut dia, langkah tersebut diambil karena Indonesia telah mampu memenuhi kebutuhan daging ayam dan telur secara mandiri, bahkan saat ini mengalami kelebihan pasokan.

Pemerintah pun tengah menyiapkan rekomendasi agar sektor budidaya ayam masuk dalam daftar negatif investasi sehingga investor baru tidak lagi masuk ke usaha peternakan ayam yang berpotensi menambah pasokan di pasar.

“Ada surat rekomendasi, kita akan kirim ke BKPM (Kementerian Investasi) negative list investasi itu untuk sektor budidaya ayam. Kalau bisa sudah (tidak ada lagi investasi baru), rakyat Indonesia sudah sanggup. Kalau ada investor lain, suruh bergerak di sektor lain,” tutur Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Baca Juga: MBG Diakui Luhut Bagus, Tapi Pengelolaannya Bermasalah

Amran menegaskan pemerintah tetap membutuhkan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, investasi tersebut diharapkan masuk ke sektor yang tidak bersinggungan langsung dengan usaha rakyat.

“(Investasi baru itu bisa masuk di sektor) apakah di pabrik gula, hilirisasi tambang, tapi jangan mengganggu ekonomi rakyat kecil. Supaya ini sustain,” ujar dia.

Pernyataan tersebut juga menjadi respons atas kabar mengenai minat investor asal China untuk mengembangkan bisnis peternakan ayam di Indonesia.

Amran pun mengatakan pihaknya telah mengambil langkah dengan mengirim surat resmi terkait persoalan tersebut.

“Iya, kami sudah menyurat langsung. Sudah saya tanda tangan. Dan nanti aku sampaikan langsung juga,” kata dia.

Kadin Sebut Investasi China Masih Tahap Awal

Sebelumnya, rencana masuknya investor China ke sektor peternakan ayam sempat memunculkan kekhawatiran di kalangan peternak nasional yang saat ini menghadapi surplus produksi telur dan daging ayam.

Namun, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan pembahasan dengan delegasi asal China masih berada pada tahap awal dan belum mengarah pada realisasi investasi.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Peternakan Cecep M. Wahyudin mengatakan informasi yang beredar terkait investasi tersebut berkembang terlalu jauh.

“Ini supaya tidak sesat nih ya, karena informasi yang beredar itu saya pikir itu terlalu tersesat dan terlalu dini,” ungkap Cecep.

Menurut dia, pembahasan yang dilakukan sejauh ini masih berupa penjajakan peluang kerja sama.

“Perlu kami jelaskan bahwa itu adalah tahap awal adanya rencana, atau keinginan investor dan delegasi dari China yang berminat untuk masuk ke Indonesia, untuk mengembangkan peternakan ayam di Indonesia,” jelas dia.

“Jadi masih tahap sosialisasi, tidak ada rencana pengembangan sampai sebesar apa yang diberitakan,” lanjutnya.

Ia menambahkan, Kadin memahami kondisi industri perunggasan nasional yang saat ini mengalami surplus produksi sehingga setiap rencana investasi harus mempertimbangkan keseimbangan antara pasokan dan permintaan.

“Kadin juga tentu sangat memahami supply demandnya seperti apa, kondisinya seperti apa, karena selama ini Kadin dengan beberapa kementerian, khususnya Kementerian Pertanian, terus melakukan komunikasi,” ujar dia.

“Jadi kami paham betul mana yang harus kita dorong, mana yang enggak,” sambungnya.

Baca Juga: PMN Rp3,8 Triliun DIpakai KAI untuk KRL, Ini Realisasinya

Cecep mengungkapkan delegasi industri telur dari China memang pernah berkunjung ke Indonesia pada April 2026 untuk membahas peluang kerja sama investasi dan transfer teknologi peternakan modern di Aceh.

Meski sempat muncul wacana investasi senilai Rp 1,4 triliun untuk pembangunan breeding farm, pabrik pakan, dan fasilitas pengolahan telur, ia memastikan perusahaan tersebut tidak akan menjadi integrator vertikal yang menguasai rantai bisnis perunggasan nasional.

“Perusahaan China ini diharapkan membawa teknologi peternakan modern untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi peternakan melalui konsep integrasi horizontal,” kata Cecep.

Di sisi lain, Kadin menilai kebutuhan telur nasional masih berpotensi meningkat seiring pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Karena itu, penguatan produksi tetap diarahkan melalui pemberdayaan peternak rakyat dan koperasi desa.

“Kemudian juga Kadin beserta dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi terus menggenjot upaya bagaimana mempercepat dan memperbesar peternak rakyat, jadi antara berita dan kenyataan ini sangat jauh dari kenyataan,” pungkas dia.