Februari 4, 2026

Bank Dunia Apresiasi Danantara, Bikin RI Lebih Menarik di Mata Asing

Bank Dunia (World Bank) menilai Indonesia masih membutuhkan arus investasi asing langsung dalam jumlah besar untuk dapat mencapai target sebagai negara maju. Namun, upaya mendorong masuknya investasi asing tersebut kerap berbenturan dengan semangat nasionalisme serta kebijakan kontrol keuangan yang ketat dari pemerintah.

David Knight, Lead Country Economist World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste, melihat adanya tarik-menarik kepentingan antara investor asing yang menginginkan kendali lebih besar dan pemerintah Indonesia yang ingin tetap mempertahankan kepemilikan strategis. Menurut Bank Dunia, kondisi ini menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan investasi di Indonesia.

David mencontohkan dua perusahaan besar Indonesia yang menghadapi dinamika tersebut, yakni Telkomsel dan PT Freeport Indonesia. Ia menilai kedua perusahaan ini menerapkan kontrol keuangan yang kuat dan cenderung membatasi peran kemitraan asing. Akibatnya, daya tarik perusahaan-perusahaan tersebut di mata investor global menjadi kurang optimal.

“Jika saya memikirkan Telkomsel dan Freeport, dua contoh hebat perusahaan kelas dunia di sini, dan apa yang telah mereka lakukan adalah mereka mampu mempertahankan entitas Indonesia yang memiliki kendali keuangan, tetapi mereka tetap membatasi kendali operasional dengan mitra asing,” kata David, dalam IES 2026, yang diadakan di Hotel Shangrila, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

David menyebut persoalan tersebut kini mulai menemukan titik terang melalui kehadiran Danantara. “Nah, itu tidak selalu berhasil, itulah sebabnya saya sebenarnya cukup bersemangat tentang Danantara,” kata David.

Menurutnya, Danantara dapat berperan sebagai instrumen strategis untuk menarik investasi asing. Selama ini, investor global sering melihat pelaku usaha domestik di Indonesia terlalu berhati-hati terhadap masuknya perusahaan besar dari luar negeri, sehingga skala kerja sama yang terbangun menjadi terbatas.

Dengan keberadaan Danantara, keseimbangan kepentingan antara pemerintah dan investor asing dinilai dapat lebih terjaga. Lembaga tersebut memiliki jaringan yang kuat sekaligus dapat menjadi kendaraan resmi pemerintah untuk menarik investasi. Hal ini memungkinkan terciptanya kemitraan yang lebih sehat, karena baik pemerintah maupun investor sama-sama memiliki kepentingan langsung terhadap keberhasilan investasi tersebut.