BoP Tegaskan Israel Tak Akan Keluar Gaza Sebelum Hamas Dilucuti
Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat (AS) menegaskan bahwa penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza baru dapat dilakukan setelah Hamas menyelesaikan proses pelucutan senjata.
Pernyataan itu disampaikan setelah Direktur BoP, Nickolay Mladenov, bertemu Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Yerusalem Barat pada Senin (3/8/2026). Pertemuan tersebut berlangsung di tengah munculnya keberatan dari sejumlah politisi Israel terhadap kesepakatan yang diumumkan Presiden AS Donald Trump pada pekan sebelumnya.
“Bertentangan dengan laporan yang tidak akurat, kami mencatat bahwa penarikan (militer Israel) di luar Garis Kuning hanya akan terjadi setelah pelucutan senjata selesai, sebagaimana yang telah dijanjikan Hamas kepada para mediator,” kata Dewan Perdamaian, dikutip dari Al Jazeera.
Baca Juga : Iran Batalkan Serangan ke Ukraina setelah Permintaan Maaf
“Ini berlaku untuk senjata ringan, senjata berat, dan terowongan,” sambungnya.
Istilah “Garis Kuning” merujuk pada garis demarkasi di belakang posisi pasukan Israel di Gaza. BoP menyatakan tujuan utama kesepakatan tersebut adalah memastikan seluruh persenjataan di Gaza dilucuti dan pemerintahan berbasis senjata digantikan dengan pemerintahan sipil.
“Tujuannya jelas dan tidak perlu dipertanyakan, pelucutan senjata secara menyeluruh di Jalur Gaza dan transisi dari pemerintahan dengan senjata ke pemerintahan sipil,” tambah Dewan Perdamaian dalam unggahan media sosial setelah pertemuan tersebut.
Hamas Menunggu Israel Tarik Pasukan
Di sisi lain, Hamas menegaskan bahwa pelaksanaan kesepakatan harus dilakukan secara timbal balik. Kelompok tersebut menyatakan proses tidak akan berjalan apabila Israel tidak menjalankan kewajibannya dalam perjanjian.
Dalam pertemuan dengan Netanyahu, Mladenov disebut meminta Israel menghentikan serangan di Gaza. Informasi tersebut disampaikan dua sumber yang mengetahui pertemuan kepada Associated Press.
Namun, Israel disebut tetap menolak permintaan tersebut meskipun kesepakatan gencatan senjata telah berlaku sejak Oktober 2025. Sejak saat itu, lebih dari 1.200 warga Palestina dilaporkan tewas, termasuk lebih dari 36 orang setelah kesepakatan mengenai pelucutan senjata diumumkan.
Sebelum pertemuan berlangsung, kantor Netanyahu juga menyatakan bahwa versi kesepakatan yang beredar di publik tidak menggambarkan posisi resmi pemerintah Israel. Kekhawatiran tersebut disebut telah disampaikan kepada pemerintahan AS.
Pemerintah Israel Keberatan dengan Kesepakatan
Penolakan terhadap kesepakatan juga datang dari sejumlah anggota pemerintahan sayap kanan Netanyahu. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bahkan menilai isi kesepakatan tersebut berbeda secara signifikan dari kesepakatan yang sebelumnya disetujui pemerintah.
Smotrich pun mendorong agar dilakukan pemungutan suara baru untuk menentukan sikap pemerintah Israel terhadap kesepakatan tersebut.
Israel sebelumnya berulang kali dituding melanggar sejumlah kesepakatan dan tidak bersedia memberikan konsesi dalam proses negosiasi. Mladenov sendiri turut mengkritik serangan yang terjadi pada akhir pekan, meski tidak secara langsung menyebut Israel.
Baca Juga : Markas Militer Iran Diserang, Tewaskan Satu Tentara
“Mencapai perdamaian abadi itu sulit tetapi dapat dicapai jika semua orang melakukan upaya terbaiknya,” tulis Mladenov.
Sementara itu, Mesir, Qatar, dan Turkiye yang berperan sebagai mediator dalam kesepakatan pelucutan senjata mengeluarkan pernyataan bersama. Ketiga negara tersebut mengecam serangan terhadap warga sipil serta fasilitas kesehatan yang mereka nilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Hamas menyatakan tetap berkomitmen bersama faksi-faksi Palestina lainnya untuk melanjutkan fase kedua gencatan senjata. Saat ini, mereka menunggu tanggapan resmi dari Mladenov dan para mediator mengenai kelanjutan kesepakatan tersebut.
