Demokrat Kuasai Kongres AS, Peluang Trump Dimakzulkan Lagi Terbuka?
Kemenangan Partai Demokrat dalam Pemilu Sela Amerika Serikat (AS) pada Selasa (3/11/2026) berpotensi mengubah arah dua tahun terakhir pemerintahan Presiden Donald Trump.
Partai Demokrat berhasil merebut kendali Senat dan berada di jalur untuk menguasai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS setelah memenangkan sejumlah persaingan di negara bagian penentu atau swing states dan berbagai distrik pemilihan.
Jika berhasil mengendalikan kedua majelis Kongres, Demokrat akan memiliki kekuatan lebih besar untuk membatasi agenda pemerintahan Trump, mengawasi kebijakan pemerintah, hingga membuka penyelidikan terhadap sejumlah persoalan.
Situasi tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan Trump kembali menghadapi proses pemakzulan atau impeachment untuk ketiga kalinya.
Dikutip dari The Guardian, Rabu (4/11/2026), kemenangan Demokrat dapat memberikan kewenangan politik dan pengawasan yang lebih luas terhadap pemerintahan Trump.
Baca Juga: Media Asing Soroti Kasus Dugaan Penyadapan yang Seret Listyo Sigit
Demokrat Bisa Hambat Agenda Trump dan Buka Peluang Pemakzulan
Jika Demokrat berhasil mengambil alih DPR, Partai Republik tidak lagi dapat meloloskan rancangan undang-undang melalui majelis tersebut tanpa dukungan dari lawan politiknya.
Hakeem Jeffries diproyeksikan menjadi pemimpin mayoritas DPR AS.
Dengan menguasai mayoritas, Demokrat juga dapat memanfaatkan kewenangan komite untuk menyelidiki pemerintahan Trump, meminta dokumen dan kesaksian, serta memanggil pejabat tinggi untuk memberikan keterangan di hadapan Kongres.
Tekanan dari basis pendukung Demokrat juga berpotensi mendorong munculnya kembali wacana pemakzulan Trump.
Jeffries sejauh ini tidak menutup kemungkinan tersebut.
Sementara itu, pemimpin mayoritas DPR dari Partai Republik saat ini, Steve Scalise, memperkirakan upaya pemakzulan terhadap Trump dapat muncul sejak “hari pertama”.
Di sisi lain, kemenangan Demokrat di Senat juga akan memberikan pengaruh besar terhadap pemerintahan Trump.
Senat memiliki kewenangan untuk mengonfirmasi sejumlah pejabat yang diajukan presiden, termasuk anggota kabinet, duta besar, hakim federal, hingga hakim Mahkamah Agung.
Dengan menguasai Senat, Demokrat dapat menahan atau memperlambat proses pengangkatan pejabat yang diajukan Trump.
Gedung Putih juga akan menghadapi kesulitan lebih besar dalam menjalankan agenda legislatif tanpa bernegosiasi dengan Partai Demokrat.
Bisnis Keluarga Trump hingga Kasus Epstein Jadi Sasaran Penyelidikan
Sejumlah persoalan diperkirakan menjadi sasaran penyelidikan DPR jika Demokrat berhasil menguasai mayoritas.
Robert Garcia, salah satu tokoh Demokrat di Komite Pengawas DPR atau House Oversight Committee, menjadikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan keluarga Trump sebagai salah satu prioritas.
Anggota DPR Jamie Raskin juga telah meminta informasi mengenai transaksi bisnis menantu Trump, Jared Kushner, dan putranya, Donald Trump Jr.
Selain bisnis keluarga Trump, kasus Jeffrey Epstein diperkirakan kembali menjadi perhatian Kongres.
Departemen Kehakiman AS sebelumnya dipaksa merilis jutaan dokumen terkait Epstein setelah adanya dorongan dari anggota DPR Ro Khanna dan Thomas Massie.
Namun, lembaga tersebut dinilai melanggar tenggat waktu pembukaan dokumen.
Dari sekitar enam juta halaman dokumen yang dimiliki, sekitar 3,5 juta halaman telah dirilis, sedangkan sisanya disebut merupakan dokumen duplikat.
Proses publikasi tersebut juga menuai kontroversi karena banyak bagian dokumen disensor dan nama sejumlah korban terungkap.
Baca Juga: Listyo Ditangkap, 5 Skandal Penyadapan yang Gegerkan Dunia
Di sektor pertahanan, anggota Kongres Jason Crow berencana menyoroti Pentagon, termasuk laporan mengenai aliran dana pertahanan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan keluarga Trump.
Situasi ini mengingatkan pada Pemilu Sela 2018, ketika Partai Demokrat berhasil merebut kendali DPR pada pertengahan masa jabatan pertama Trump.
Saat itu, komite-komite DPR membuka puluhan penyelidikan terkait bisnis Trump, penyelidikan Rusia, dan dugaan konflik kepentingan.
Lebih dari setahun kemudian, DPR memakzulkan Trump atas tuduhan menekan Ukraina untuk memperoleh informasi negatif mengenai Joe Biden serta menghalangi pengawasan Kongres.
Namun, Senat yang saat itu dikuasai Partai Republik membebaskan Trump dalam persidangan pemakzulan.
Pada 2021, Trump kembali dimakzulkan atas tuduhan menghasut serangan terhadap Gedung Capitol AS pada 6 Januari.
Meski demikian, Trump kembali dibebaskan dalam persidangan di Senat.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kemenangan Demokrat di Kongres dapat membuka jalan bagi penyelidikan dan proses pemakzulan baru, tetapi keputusan untuk mencopot presiden tetap bergantung pada proses persidangan di Senat.

[…] Demokrat Kuasai Kongres AS, Peluang Trump Dimakzulkan Lagi Terbuka? […]