Iran Krisis Bensin, Warga Diminta Kurangi Konsumsi
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, meminta masyarakat mengurangi konsumsi bensin di tengah kesulitan negara tersebut mendapatkan pasokan bahan bakar dari luar negeri.
Kondisi ini terjadi setelah Amerika Serikat memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Akibatnya, Iran menghadapi kendala untuk mengimpor bensin guna memenuhi kebutuhan domestik.
Ghalibaf, yang juga menjadi salah satu negosiator utama Iran, menyampaikan imbauan tersebut dalam pidato yang disiarkan televisi pada Selasa (1/9/2026).
Baca Juga : Mojtaba Ancam AS Usai Serangan di Sirik, Iran Balas?
Ia menilai tingginya konsumsi bensin tidak sepenuhnya disebabkan oleh masyarakat karena sektor industri juga memiliki andil. Meski demikian, Ghalibaf menekankan pentingnya penghematan bahan bakar.
“Namun, yang jelas adalah kita perlu menghemat bensin dalam konsumsi kita,” kata Ghalibaf, dikutip AFP.
Seruan tersebut muncul ketika antrean panjang kendaraan mulai terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU) di Teheran dalam beberapa hari terakhir.
Ghalibaf mengatakan upaya menghemat bahan bakar membutuhkan kesadaran dan kerja sama dari seluruh masyarakat. Menurutnya, kebutuhan bensin Iran masih dapat dikelola selama konsumsi dilakukan secara efisien.
“Jika kita mengonsumsinya dengan benar, kita dapat mengelola dengan jumlah bensin yang kita produksi di dalam negeri,” ujarnya.
Produksi Bensin Domestik Tak Mencukupi
Persoalan pasokan bensin Iran tidak hanya disebabkan oleh hambatan impor, tetapi juga keterbatasan produksi dalam negeri.
Wakil Presiden Iran Mohammad Jafar Ghaempanah sebelumnya mengungkapkan bahwa produksi bensin domestik belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Situasi tersebut semakin berat setelah blokade laut AS membuat Iran kesulitan mendatangkan bahan bakar dari luar negeri.
“Produksi bensin dalam negeri tidak mencukupi, dan karena blokade laut AS, kami tidak dapat mengimpornya,” kata Ghaempanah pekan lalu.
Beberapa hari sebelumnya, kepala staf Presiden Iran juga menyatakan bahwa pemerintah akan meninjau kembali kuota bensin di tengah tekanan terhadap pasokan bahan bakar.
Amerika Serikat memberlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran sebagai respons setelah Teheran menutup Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi salah satu rute utama pengiriman minyak dan gas dari kawasan Teluk.
Washington juga baru mengumumkan serangkaian sanksi baru dengan cakupan luas yang ditujukan untuk semakin menekan perekonomian Iran. Kondisi tersebut memperberat situasi ekonomi Iran yang sebelumnya telah menghadapi tingkat inflasi tinggi.
Iran Siapkan Tambahan Subsidi Pangan
Di tengah persoalan pasokan bensin dan tekanan ekonomi, Ghalibaf juga mengumumkan rencana pemerintah dan parlemen untuk memperluas bantuan subsidi pangan bagi masyarakat.
Pemerintah dan parlemen Iran disebut berkomitmen meningkatkan anggaran untuk program subsidi pangan elektronik, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang paling terdampak tekanan ekonomi.
Baca Juga : Xi Jinping Rangkul Rusia-Iran, Tekanan Sanksi AS Dipertanyakan
“Pemerintah dan parlemen bertekad meningkatkan kredit yang dialokasikan untuk program subsidi pangan elektronik, khususnya bagi kelompok desil pendapatan yang menanggung bagian terbesar dari tekanan ekonomi,” kata Ghalibaf.
Kebijakan tersebut diambil ketika persoalan ekonomi dalam negeri menjadi salah satu sumber keresahan masyarakat Iran.
Demonstrasi yang awalnya dipicu persoalan ekonomi pada Desember tahun lalu kemudian berkembang menjadi gerakan protes yang lebih luas terhadap pemerintah. Gelombang demonstrasi tersebut mencapai puncaknya pada Januari sebelum akhirnya berhasil diredam.
Ghalibaf menegaskan bahwa pemerintah perlu menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat.
“Semua upaya kami sebagai pejabat harus diarahkan untuk mengurangi tekanan terhadap masyarakat sehingga ketidakpuasan berkurang, karena kepuasan masyarakat merupakan prinsip fundamental bagi kami,” ujarnya.
