Kenapa Rusia-China Tak Turun Bantu Iran Lawan AS-Israel?

Reaksi keras datang dari dua mitra diplomatik utama Iran, setelah konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Teheran menewaskan lebih dari 1.000 orang. Rusia dan China secara terbuka mengecam operasi militer tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Meski demikian, hingga kini belum ada indikasi kedua negara akan terlibat secara militer untuk membantu Iran.

Presiden Rusia, Vladimir Putin, bahkan secara langsung mengecam tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang dilaporkan meninggal dunia dalam serangan pada Sabtu (28/2/2026).

Putin mengatakan pembunuhan tersebut merupakan “pelanggaran sinis terhadap semua norma moral manusia”.

Baca Juga : Di Tengah Bayang-Bayang Perang Dunia, Prabowo Panggil Bahlil

Sementara itu, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, menyampaikan peringatan keras kepada Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar. Ia menegaskan bahwa penggunaan kekuatan militer bukanlah solusi bagi konflik yang sedang berlangsung.

“Penggunaan kekuatan tidak benar-benar dapat menyelesaikan masalah,” kata Wang Yi, sambil mendesak semua pihak untuk menahan diri dan menghindari eskalasi lebih lanjut.

Sebagai bagian dari langkah diplomatik, Rusia dan China juga meminta digelarnya pertemuan darurat di United Nations Security Council.

Langkah tersebut menunjukkan kedekatan hubungan antara Iran, Rusia, dan China. Dalam beberapa tahun terakhir, Moskow dan Beijing memperluas kerja sama dengan Teheran melalui berbagai kesepakatan bilateral, termasuk latihan angkatan laut bersama.

Ketiga negara tersebut juga sering menunjukkan sikap bersama yang menentang tatanan internasional yang mereka anggap dipimpin oleh Amerika Serikat.

Meski retorika yang disampaikan cukup keras, baik Rusia maupun China hingga saat ini belum memberikan sinyal akan melakukan intervensi militer secara langsung untuk membantu Iran.

Mitra Strategis, Bukan Sekutu Militer

Dilansir Al Jazeera, hubungan antara Rusia dan Iran memang semakin erat dalam beberapa tahun terakhir. Pada Januari 2025, kedua negara menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif yang mencakup berbagai bidang kerja sama, mulai dari perdagangan hingga militer.

Kesepakatan tersebut memperkuat koordinasi pertahanan dan intelijen kedua negara, serta mendukung berbagai proyek infrastruktur besar, termasuk koridor transportasi yang menghubungkan Rusia dengan kawasan Teluk melalui Iran.

Bahkan pada akhir Februari lalu, sekitar sepekan sebelum serangan AS dan Israel terjadi, kedua negara masih menggelar latihan militer bersama di Samudra Hindia.

Namun ketika konflik benar-benar pecah, Moskow tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan bantuan militer karena perjanjian tersebut tidak memuat klausul pertahanan bersama.

Pakar hubungan internasional Rusia, Andrey Kortunov, menjelaskan bahwa perjanjian pertahanan Rusia dengan North Korea yang ditandatangani pada 2024 memiliki tingkat keterikatan yang jauh lebih kuat.

Menurutnya, “berdasarkan perjanjian itu, Rusia akan berkewajiban untuk bergabung dengan Korea Utara dalam konflik apa pun yang mungkin melibatkan negara tersebut”.

Sebaliknya, kesepakatan Rusia dengan Iran jauh lebih terbatas.

“Dalam perjanjian dengan Iran hanya disebutkan bahwa kedua pihak sepakat untuk menahan diri dari tindakan bermusuhan apabila salah satu pihak sedang terlibat konflik,” kata Kortunov.

Ia menilai kemungkinan Rusia melakukan intervensi militer langsung untuk membantu Iran sangat kecil karena risiko geopolitik yang terlalu besar.

Selain itu, Moskow saat ini juga disebut lebih fokus pada dinamika konflik dengan Ukraina serta berbagai upaya diplomasi internasional yang sedang berlangsung.

Meski demikian, Kortunov mengatakan beberapa pejabat Iran dilaporkan merasa kecewa terhadap sikap Rusia.

Ia menyebut terdapat “tingkat frustasi tertentu” di kalangan pejabat Teheran karena adanya “harapan bahwa Rusia seharusnya melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar langkah diplomatik di Dewan Keamanan PBB atau forum multilateral lainnya”.

Baca Juga : Jika Perang Dunia Meletus, RI Terancam Krisis Energi

Hubungan China-Iran dan Batasannya

China juga memiliki hubungan erat dengan Iran, terutama dalam bidang ekonomi dan energi. Pada 2021, kedua negara menandatangani perjanjian kerja sama selama 25 tahun yang memperkuat hubungan ekonomi sekaligus memasukkan Iran ke dalam proyek besar Belt and Road Initiative.

Peneliti keamanan internasional dari Tsinghua University, Jodie Wen, mengatakan hubungan antara Beijing dan Teheran umumnya bersifat pragmatis.

“Dari sisi politik, kami memiliki pertukaran yang rutin,” katanya melalui sambungan telepon dari Beijing.

Ia juga menyoroti luasnya kerja sama ekonomi antara kedua negara.

“Dari sisi ekonomi, kerja samanya sangat dalam; banyak perusahaan memiliki investasi di Iran,” ujarnya.

Meski demikian, Wen menegaskan bahwa China tetap memiliki batasan jelas dalam kemitraannya dengan Iran, khususnya terkait keterlibatan militer.

“Pemerintah China selalu berpegang pada prinsip tidak mencampuri urusan negara lain. Saya tidak berpikir pemerintah China akan mengirimkan senjata ke Iran,” katanya.

Menurutnya, Beijing kemungkinan akan lebih fokus pada jalur diplomasi dalam menghadapi krisis ini.

“Saya pikir China sedang mencoba berbicara dengan pihak Amerika Serikat dan negara-negara Teluk untuk menjaga ketenangan,” kata Wen.

Data dari layanan pelacakan kapal Kpler menunjukkan sekitar 87,2% ekspor minyak mentah Iran dikirim ke China setiap tahun. Hal ini menandakan pentingnya China bagi ekonomi Iran.

Sementara itu, profesor kebijakan publik dari Nanyang Technological University, Dylan Loh, menilai peran China dalam isu Iran kini semakin berkembang.

“Saya pikir peran China terkait Iran telah berkembang menjadi peran yang bersifat melindungi, dengan mempercepat upaya mediasi untuk mencegah runtuhnya stabilitas kawasan yang dapat mengancam kepentingan ekonomi dan keamanan regionalnya sendiri,” kata Loh.

Ia juga menambahkan bahwa Beijing kemungkinan sedang mengevaluasi berbagai opsi untuk mengurangi risiko politik akibat konflik tersebut.

Menurutnya, proses pemikiran kembali tersebut sebenarnya sudah mulai berlangsung sejak serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela, yang memicu pertimbangan baru mengenai langkah dan strategi politik yang harus diambil.

Baca Juga : Ikut Perang? Pesawat Militer Australia Terbang ke Timur Tengah