Kesepakatan AS-Iran Dinilai Perkuat Hizbullah di Lebanon
Presiden Amerika Serikat (AS) dan Iran mencapai nota kesepahaman yang menghentikan konflik di sejumlah wilayah Timur Tengah, termasuk Lebanon.
Kesepakatan itu disambut positif oleh pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, yang menyebutnya sebagai “sebuah kemenangan besar” dan “titik balik penting bagi Lebanon”.
Qassem juga menyampaikan terima kasih kepada Iran karena telah “menghubungkan arena Lebanon” ke dalam kesepakatan tersebut dan “memaksa Israel menghentikan agresinya”.
Bagi Hizbullah, kelompok yang didukung Iran dan memiliki pengaruh besar dalam politik Lebanon, perjanjian tersebut berpotensi membawa keuntungan strategis.
Baca Juga: Rencana Iran-Oman Kenakan Tarif di Hormuz DItolak AS
Kesepakatan Dinilai Menguntungkan Hizbullah
Sejumlah analis menilai nota kesepahaman AS-Iran lebih banyak menguntungkan sekutu Teheran, termasuk Hizbullah.
Pakar Timur Tengah dari Rajaratnam School of International Studies di Singapura, James M Dorsey, mengatakan perjanjian itu pada dasarnya memenuhi sebagian besar kepentingan Iran sekaligus mempertahankan posisi yang dimiliki AS sebelum konflik terbaru meletus.
“Setidaknya pada tahap awal, ini tampak sebagai kemenangan bagi Hizbullah,” ujar Dorsey.
Dalam dokumen kesepakatan disebutkan bahwa AS, Iran, dan para sekutunya akan menghentikan seluruh operasi militer secara “segera dan permanen” di berbagai wilayah konflik, termasuk Lebanon.
Perjanjian itu juga menegaskan komitmen terhadap integritas wilayah dan kedaulatan Lebanon.
Menurut Dorsey, Iran menafsirkan isi kesepakatan tersebut sebagai kewajiban bagi Israel untuk menghentikan operasi militernya dan menarik pasukan dari wilayah Lebanon.
Ia menilai ujian sebenarnya adalah apakah Israel akan dipaksa mematuhi ketentuan tersebut dan apakah Presiden AS Donald Trump bersedia menekan sekutunya itu.
Jika penarikan pasukan benar-benar terjadi, Hizbullah berpotensi memperoleh keuntungan politik besar, terutama di Lebanon selatan yang menjadi basis utama komunitas Syiah dan terdampak langsung oleh operasi militer Israel.
Potensi Aliran Dana Baru dari Iran
Kesepakatan AS-Iran juga mencakup pencairan aset Iran yang sebelumnya dibekukan, bantuan rekonstruksi bernilai miliaran dollar AS, serta pembukaan kembali akses ekspor minyak Teheran.
Menurut sejumlah diplomat kawasan yang berbicara kepada Reuters, Iran berencana meningkatkan bantuan finansial kepada Hizbullah setelah dana tersebut tersedia.
Pengamat politik Lebanon sekaligus anggota dewan otoritas pelabuhan Beirut, Karim Chebaklo, menilai kembalinya pendapatan minyak Iran akan mengurangi tekanan ekonomi yang selama ini membatasi kemampuan Teheran mendanai Hizbullah.
Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah Lebanon berupaya membatasi pengaruh Hizbullah dan mendorong perlucutan senjata kelompok tersebut sebagai bagian dari upaya menghentikan konflik dengan Israel.
Chebaklo mengatakan tekanan ekonomi terhadap Iran sebelumnya menjadi salah satu faktor yang dapat dimanfaatkan pemerintah Lebanon untuk menekan Hizbullah.
Namun, jika kondisi ekonomi Iran membaik dan aliran dana kembali mengalir, proses perlucutan senjata diperkirakan akan semakin sulit dilakukan.
Tidak Ada Jaminan Israel Akan Mematuhi Kesepakatan
Meski dianggap menguntungkan Hizbullah, berbagai manfaat yang diperkirakan muncul dari kesepakatan tersebut belum tentu terwujud.
Israel dan Hizbullah sebagai pihak yang terlibat langsung dalam konflik di Lebanon tidak ikut menandatangani perjanjian itu.
Pemerintah Lebanon juga tidak dilibatkan dalam proses penyusunannya.
Bagi Beirut, kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa Iran turut menentukan arah kebijakan luar negeri Lebanon melalui posisinya sebagai pendukung utama Hizbullah.
Di sisi lain, Israel menilai kesepakatan tersebut berpotensi menghilangkan peluang untuk terus melemahkan Hizbullah secara militer.
Sejumlah politisi Israel bahkan menegaskan pasukan mereka tidak akan meninggalkan Lebanon meskipun tekanan dari Washington terus meningkat.
Pejabat Israel juga mengakui pemerintah mereka sedang menjalani negosiasi sulit dengan AS untuk mempertahankan kehadiran militer di wilayah Lebanon.
Baca Juga: Libur Nasional 3 Hari DItetapkan Iran, untuk Pemakaman Ali Khamenei
Gencatan Senjata Masih Menyisakan Ketidakpastian
Dorsey menilai Iran sejak awal bersikeras agar Lebanon dimasukkan ke dalam cakupan kesepakatan.
Menurutnya, tidak dilibatkannya Israel dalam perundingan membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjadi salah satu pihak yang paling dirugikan secara politik.
Meski demikian, dampak akhir dari kesepakatan tersebut masih belum dapat dipastikan.
Reuters melaporkan Hizbullah dan Israel telah menyepakati gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Juni.
Namun tidak lama setelah pengumuman itu, serangan udara Israel kembali dilaporkan terjadi di Lebanon selatan.
Juru bicara militer Israel menyatakan pasukan mereka tetap memiliki “kebebasan operasional penuh” di Lebanon.
Pemimpin redaksi surat kabar L’Orient-Le Jour di Beirut, Anthony Samrani, mengatakan Hizbullah masih memiliki peluang mengakhiri konflik dalam posisi yang lebih kuat meski mengalami berbagai kerugian selama perang.
Jika AS berhasil memaksa Israel menarik diri dari Lebanon selatan, Hizbullah berpotensi mengklaim diri sebagai pihak yang telah “membebaskan” wilayah tersebut dan memimpin proses pembangunan kembali.
Namun Samrani menilai skenario yang lebih mungkin terjadi justru mempertahankan dua persoalan utama sekaligus, yakni keberadaan pasukan Israel di Lebanon dan pengaruh Hizbullah yang terus menantang otoritas negara.
Menurut dia, Lebanon selatan berisiko tetap menjadi wilayah yang dipenuhi konflik dan penderitaan, sementara perebutan pengaruh antara negara Lebanon dan Hizbullah akan terus berlanjut bahkan jika kesepakatan damai berhasil dicapai.
