Panglima Pakistan ke Teheran, Iran Disebut Diundang Pakta Mekkah

Panglima Militer Pakistan Asim Munir dijadwalkan bertolak ke Teheran pada Senin (24/8/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperkuat hubungan bilateral sekaligus membahas stabilitas keamanan di kawasan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei mengatakan, Munir akan memimpin delegasi Pakistan dalam kunjungan tersebut. Pertemuan itu disebut berlangsung “sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama bilateral Iran-Pakistan.”

Menurut pernyataan yang sama, kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari “upaya berkelanjutan Pakistan untuk membantu memperkokoh perdamaian dan keamanan di kawasan.”

Pakistan sebelumnya memainkan peran penting dalam upaya meredakan konflik antara Iran dan Amerika Serikat (AS). Islamabad ikut memfasilitasi nota kesepahaman pada Juni, meski proses perundingan setelahnya kembali mengalami kebuntuan.

Kunjungan Munir menjadi perhatian karena berlangsung setelah Pakistan menandatangani perjanjian pertahanan bersama dengan Arab Saudi dan Turki. Pada saat bersamaan, muncul laporan bahwa Iran telah diundang untuk bergabung dengan kesepakatan tersebut.

Baca Juga: Bisa Perang dengan Turki, Media Israel Kritik Netanyahu

Iran Disebut Diundang Bergabung Pakta Mekkah

Sejumlah media Israel yang merujuk laporan Al Mayadeen menyebut Iran mendapat undangan untuk bergabung dengan Kesepakatan Mekkah untuk Pertahanan Bersama. Informasi tersebut disebut berasal dari seorang pejabat senior Iran.

Namun, kabar itu belum dikonfirmasi secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri Iran. Arab Saudi, Turki, dan Pakistan juga belum memberikan konfirmasi mengenai undangan tersebut.

Mehdi Rahimi, kepala kantor berita Khaneh Mellat milik parlemen Iran, mengatakan Teheran telah menerima undangan dan sedang mempertimbangkannya.

“Iran telah menerima undangan untuk bergabung dengan Kesepakatan Mekkah, dan masalah tersebut sedang ditinjau,” kata Rahimi.

Ia menambahkan bahwa negara-negara di kawasan itu “sedang bergerak untuk mencari payung keamanan regional,” dan menyebut perkembangan tersebut sebagai “kemenangan bagi Iran, karena Iran telah lama menyerukan hal tersebut.”

Kesepakatan Mekkah ditandatangani pada 7 Agustus oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

Perjanjian tersebut menggunakan prinsip pertahanan bersama. Serangan terhadap salah satu dari tiga negara akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan sebelumnya membandingkan mekanisme tersebut dengan Pasal 5 NATO. Namun, ia menegaskan kesepakatan itu tidak dirancang untuk menghadapi Iran maupun negara tertentu.

Ketiga negara juga mulai mengembangkan koordinasi diplomatik dan militer. Kerja sama itu mencakup pertemuan pejabat tinggi, latihan gabungan, hingga penguatan hubungan antarindustri pertahanan.

Turki membuka kemungkinan aliansi tersebut diperluas dengan menerima anggota baru. Mesir menjadi salah satu negara yang telah disebut secara terbuka sebagai kandidat potensial.

Baca Juga: Pencopotan Kepala SPPG Ditegaskan Sudaryono Tak Sembarangan

Iran Dorong Tatanan Keamanan Regional

Di tengah munculnya kabar mengenai Pakta Mekkah, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf mengatakan Teheran menerima sejumlah pesan dari negara tetangga. Pesan tersebut berkaitan dengan pembentukan kerja sama keamanan dan ekonomi baru di kawasan.

“Kami telah menerima banyak pesan dari negara-negara tetangga mengenai pembentukan pengaturan keamanan dan kerja sama ekonomi baru di kawasan ini,” ujar Qalibaf melalui platform X.

Menurut Qalibaf, negara-negara regional semakin membutuhkan sistem keamanan yang tidak sepenuhnya bergantung kepada kekuatan dari luar kawasan.

Ia juga menuding kebijakan AS telah menempatkan “keamanan setiap sekutunya dalam risiko besar akibat tindakan intimidasi dan pengabaian total terhadap kepentingan mereka demi Israel, hingga pada titik di mana keberlangsungan mereka sempat terancam.”

“Tatanan mandiri yang lahir dari dalam negeri-lah yang sesungguhnya akan mewujudkan perdamaian dan keamanan,” tambahnya.

Pernyataan itu muncul ketika tekanan Washington terhadap Teheran kembali meningkat. Presiden AS Donald Trump pada Rabu sebelumnya mengumumkan rencana melancarkan “operasi ekonomi paling melumpuhkan yang pernah dilakukan terhadap negara mana pun.”

Trump juga menggambarkan kebijakannya terhadap Iran sebagai “perang ekonomi dan isolasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.”

Iran dan AS sebenarnya telah menandatangani nota kesepahaman pada Juni melalui mediasi Pakistan dan Qatar. Kesepakatan tersebut menghentikan permusuhan sekaligus membuka waktu 60 hari untuk negosiasi menuju kesepakatan akhir.

Namun, pembicaraan kemudian menemui jalan buntu. Perselisihan mengenai pelaksanaan kesepakatan dan pengaturan pelayaran melalui Selat Hormuz masih menjadi hambatan utama bagi kelanjutan negosiasi.