September 9, 2026

Pemerintah Siapkan Rekening Otomatis, Bansos Makin Tepat

Pemerintah tengah menyiapkan skema pembukaan rekening bank bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya mempercepat penyaluran bantuan sekaligus memastikan bantuan pemerintah diterima oleh penerima yang tepat.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan rekening tersebut nantinya dapat terhubung dengan berbagai sistem serta basis data pemerintah. Integrasi ini diharapkan membuat penyaluran bantuan sosial (bansos) maupun program bantuan lainnya menjadi lebih cepat dan efektif.

“(Tujuannya) kalau setiap bantuan betul-betul cepat dan tepat sasaran. Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu,” kata Purbaya saat ditemui di Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026).

Purbaya mengungkapkan pemerintah sedang mengkaji opsi pembukaan rekening secara otomatis bagi masyarakat yang telah berusia lebih dari 18 tahun tetapi belum memiliki rekening bank.

Meski demikian, ia menegaskan kebijakan tersebut masih berada dalam tahap pembahasan awal.

“Kelihatannya setiap orang yang umurnya di atas 18 tahun akan dibukakan rekening, yang belum punya rekening,” ujarnya.

Untuk menjalankan skema tersebut, pemerintah akan memanfaatkan data kependudukan yang terintegrasi dengan sistem perbankan. Data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui masyarakat yang belum mempunyai rekening sehingga perluasan akses layanan keuangan dapat dilakukan secara lebih terarah.

Pemerintah juga mempertimbangkan agar pembukaan rekening dilakukan secara otomatis ketika seseorang membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Ada kemungkinan juga nanti setiap orang yang bikin KTP langsung otomatis dibuatkan rekeningnya,” kata Purbaya.

Menurut Purbaya, kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan peningkatan inklusi keuangan. Rekening yang terintegrasi dengan sistem pemerintah juga diharapkan mempermudah penyaluran berbagai program bantuan agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah juga menyiapkan skema agar masyarakat dapat memiliki rekening pada sejumlah bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terutama terkait pemanfaatan data kependudukan untuk masyarakat yang telah memasuki usia 17 tahun.

“Tentu dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dukcapil, diharapkan pada saat warga negara mencapai usia 17 tahun, maka dia akan memperoleh KTP plus nomor rekening,” jelas Airlangga.

Tidak hanya untuk menerima atau menyimpan dana, rekening tersebut nantinya dirancang agar dapat terhubung dengan sistem pembayaran digital QRIS.

Airlangga mengatakan pemerintah akan bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengintegrasikan rekening masyarakat dengan sistem pembayaran tersebut.

“Dari nomor rekening itu, nantinya mempunyai kemampuan yang untuk bisa dilakukan pembayaran atau payment system, dan ini berkolaborasi juga dengan payment gateway yang ada di BI yaitu dengan QRIS,” terang Airlangga.

Pembahasan teknis juga akan melibatkan sejumlah lembaga terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan.

“Kami akan siapkan teknisnya bersama BI, OJK, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan, yang akan dibahas dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI),” ujarnya.

Airlangga menambahkan, rekening yang disiapkan pemerintah nantinya memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar tempat menyimpan uang.

Salah satu pemanfaatannya adalah sebagai sarana penyaluran bantuan sosial secara tunai kepada masyarakat yang berhak menerima.

Sementara bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah berencana menyediakan sistem pembayaran QRIS secara otomatis tanpa dikenakan biaya.

“Ada payment system QR otomatis tersedia. QR tidak minta discount. Jadi, nol biaya untuk para pedagang. Diharapkan kalau dengan demikian ini akan mendorong UMKM dan juga perekonomian syariah,” tegas Airlangga.

Dengan integrasi rekening, data kependudukan, dan sistem pembayaran digital, pemerintah berharap akses masyarakat terhadap layanan keuangan semakin luas. Skema tersebut sekaligus diarahkan untuk memperbaiki efektivitas penyaluran bantuan serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.