Perang Iran Picu Kekacauan Politik, Trump Terpojok
Konflik yang kembali memanas antara Amerika Serikat (AS) dan Iran mulai berdampak pada dinamika politik di Washington. Partai Demokrat di Senat memutuskan memblokir pembahasan National Defense Authorization Act (NDAA) sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Presiden Donald Trump yang dinilai terus menyeret AS ke dalam konflik dengan Iran.
RUU tersebut sejatinya akan mengesahkan anggaran pertahanan sebesar US$1,15 triliun atau sekitar Rp20.700 triliun (kurs Rp18.000 per dolar AS) untuk tahun fiskal berikutnya. Anggaran itu mencakup kenaikan gaji personel militer, pengembangan pesawat nirawak, hingga sistem pertahanan anti-drone.
Demokrat Tolak Bahas Anggaran Pertahanan
Pemimpin Fraksi Demokrat di Senat, Chuck Schumer, mengatakan partainya tidak dapat melanjutkan pembahasan RUU pertahanan selama konflik bersenjata dengan Iran masih berlangsung.
Baca Juga : Prabowo Naikkan Biaya Naturalisasi Jadi WNI hingga Segini!
Menurut Schumer, Kongres tidak bisa mengabaikan situasi keamanan yang sedang berkembang ketika membahas kebijakan pertahanan nasional.
“Partai Republik ingin Senat membahas NDAA seolah-olah semua ini tidak terjadi, seolah-olah Kongres dapat membahas RUU keamanan nasional utama negara sambil mengabaikan krisis keamanan nasional yang paling mendesak. Kita tidak bisa,” kata Schumer, seperti dikutip The Guardian, Rabu (15/7/2026).
Penundaan pembahasan NDAA terjadi di tengah meningkatnya intensitas bentrokan antara pasukan AS dan Iran dalam beberapa pekan terakhir.
Dalam pemungutan suara di Senat, seluruh senator Demokrat yang hadir menolak usulan tersebut. Akibatnya, RUU gagal memperoleh dukungan minimal 60 suara yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses legislasi.
Trump Dinilai Tak Punya Strategi Hadapi Iran
Ketegangan politik juga dipicu oleh kebijakan Trump terhadap Iran. Presiden AS sebelumnya sempat mengusulkan pungutan keamanan sebesar 20% terhadap kapal yang melintasi Selat Hormuz, namun kemudian membatalkan rencana tersebut.
Meski demikian, pemerintahan Trump tetap melanjutkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi di Gedung Putih, Trump menegaskan dirinya tidak mendukung penerapan biaya bagi kapal yang melewati Selat Hormuz.
“Saya menentang biaya apa pun di selat itu. Namun pada saat yang sama, tidak adil jika kita terus melindungi jalur tersebut untuk seluruh dunia,” ujarnya.
Schumer menilai kebijakan Trump terhadap Iran tidak memiliki arah yang jelas dan justru berisiko memperpanjang konflik.
“Trump tidak tahu apa yang dia lakukan di Iran, dan itu adalah resep menuju bencana besar. Dia tidak memiliki rencana maupun strategi keluar sejak hari pertama perang sembrono ini. Kini kita sudah memasuki hari ke-136 dan tidak ada yang berubah,” tegasnya.
Sementara itu, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik, John Thune, mengecam keputusan Demokrat memblokir NDAA.
Menurut Thune, penolakan tersebut lebih didorong pertimbangan politik dibandingkan kepentingan menjaga kesiapan militer Amerika Serikat.
Baca Juga : Amran Bersyukur Stok Beras RI Melimpah di Tengah Kenaikan Harga
“Partai Demokrat telah membiarkan politik penghambatan menentukan begitu banyak tindakan mereka selama satu setengah tahun terakhir. Saya sangat berharap mereka tidak kembali mengutamakan politik daripada dukungan bagi para prajurit kita,” kata Thune.
Perselisihan di Senat menunjukkan bahwa eskalasi konflik AS-Iran kini tidak hanya berdampak pada situasi keamanan internasional, tetapi juga memperdalam perbedaan politik di dalam negeri Amerika Serikat.
