Oktober 16, 2026

Perebutan Kekuasaan di Iran Memanas, Menlu Araghchi Terancam Dimakzulkan

Pemerintahan Presiden Iran Masud Pezeshkian menghadapi tekanan politik yang semakin besar di tengah perang dengan Amerika Serikat (AS) yang belum berakhir dan kebuntuan diplomasi kedua negara.

Di saat upaya diplomatik belum menunjukkan kemajuan berarti, perebutan kekuasaan di dalam negeri Iran justru semakin meruncing.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menjadi salah satu tokoh yang berada di pusat konflik tersebut setelah misi diplomatiknya ke New York menuai kritik dari kelompok konservatif di parlemen.

Kelompok garis keras bahkan mendorong proses pemakzulan Araghchi, salah satunya karena pertemuannya dengan para negosiator AS di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Para pengkritiknya menilai Araghchi tidak memiliki mandat untuk menggelar pertemuan tersebut.

Kelompok Garis Keras Dorong Pemakzulan Araghchi

Anggota parlemen Teheran, Amirhossein Sabeti, melalui surat kepada Ketua Parlemen Mohammad-Bagher Ghalibaf, menyatakan telah mendaftarkan usulan pemakzulan Araghchi melalui portal parlemen.

Anggota parlemen lainnya, Hossein-Ali Haji-Deligani, juga menyebut parlemen dapat menggunakan kewenangan pengawasannya, termasuk mengajukan pemakzulan terhadap sang menteri.

Namun, konflik tersebut tidak hanya berkaitan dengan langkah diplomatik Araghchi, tetapi juga mencerminkan persoalan mendasar dalam struktur kekuasaan Iran.

Analis politik yang bermukim di Amerika Serikat, Ali Afshari, mengatakan kepada Deutsche Welle bahwa kelompok moderat di pemerintahan kerap menjadi sasaran kritik ketika para pemimpin Iran harus mengambil keputusan sulit, termasuk berunding dengan AS.

“Ketika rezim terpaksa berunding, seperti dalam situasi saat ini dan dalam perundingan dengan AS, pemimpin tertinggi atau lingkaran inti kekuasaan tidak mau bertanggung jawab. Mereka justru mengalihkan tanggung jawab itu kepada lembaga-lembaga demokratik dan kelompok moderat di dalam pemerintahan,” kata Afshari.

Menurut Afshari, mekanisme tersebut memungkinkan kelompok garis keras menyerang kubu moderat atas keputusan yang sebenarnya telah disepakati sebelumnya di lingkaran kekuasaan.

Ia menilai kelompok garis keras memiliki peran penting dalam memengaruhi opini publik dan mempertahankan nilai-nilai Republik Islam Iran, termasuk dalam kebijakan dalam dan luar negeri.

“Fungsi kelompok garis keras dalam Republik Iran adalah memengaruhi opini publik, para pendukung tradisional sistem politik, serta nilai-nilai Republik Islam dalam kebijakan dalam dan luar negeri.”

Pola serupa pernah terlihat ketika Iran menerapkan perjanjian nuklir atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2015.

Saat itu, kelompok garis keras yang menguasai mayoritas kursi parlemen menunjukkan perlawanan politik, tetapi penentangan tersebut pada akhirnya tidak menghalangi penandatanganan perjanjian.

Afshari menegaskan bahwa Kementerian Luar Negeri Iran bukanlah pihak yang menentukan keputusan akhir terkait kebijakan negara.

“Kementerian Luar Negeri bukanlah pengambil keputusan. Kementerian hanya melaksanakan apa yang diperintahkan pemerintah—dan Araghchi bekerja dalam kerangka itu,” ujar Afshari.

Untuk melanjutkan proses pemakzulan, para anggota parlemen terlebih dahulu harus mengumpulkan jumlah tanda tangan sesuai persyaratan yang berlaku.

Tekanan Ekonomi Iran dan Bisnis Minyak yang Tidak Transparan

Ancaman pemakzulan Araghchi muncul ketika Iran juga menghadapi tekanan ekonomi yang berat.

Ekspor minyak, salah satu sumber pendapatan utama negara, merosot tajam akibat blokade Amerika Serikat.

Situasi tersebut semakin menambah tekanan setelah Menteri Perminyakan Iran Mohsen Paknejad mengundurkan diri dari jabatannya.

Menurut keterangan resmi, Paknejad mundur karena alasan pribadi.

Namun, ahli strategi energi, analis geopolitik, dan pakar keamanan energi Umud Shokri meragukan pergantian pimpinan kementerian dapat mengubah situasi secara signifikan.

Menurut Shokri, Iran bergantung pada jaringan yang memungkinkan ekspor minyak tetap berlangsung di tengah sanksi internasional.

Jaringan tersebut, menurut dia, telah membentuk struktur transaksi yang tidak transparan sehingga pemerintah kesulitan mengendalikan pendapatan penting negara.

Pengelakan sanksi bahkan disebut menjadi bisnis yang menguntungkan bagi kelompok tertentu di dalam sistem politik Iran.

“Menurut undang-undang, pendapatan tersebut semestinya berada di tangan negara. Namun, kita tahu bahwa selama bertahun-tahun kenyataannya tidak demikian,” ujar Shokri.

Ketertutupan ekonomi semakin parah selama periode sanksi. Alasan keamanan nasional dan perlindungan masyarakat kerap digunakan untuk membenarkan kondisi tersebut.

Para pelaku swasta yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan, terutama Korps Garda Revolusi Iran, disebut mengembangkan cara untuk menjual minyak kepada angkatan bersenjata melalui saluran yang tidak transparan.

Harga jual, besaran komisi, hingga nilai keseluruhan transaksi tidak diketahui secara terbuka.

Shokri menilai pemerintah tidak memiliki kendali penuh atas transaksi tersebut karena peran besar Garda Revolusi dalam mengatur perdagangan minyak.

“Pemerintah hanya memiliki pengaruh terbatas terhadap transaksi-transaksi ini. Terutama Garda Revolusi yang mengorganisasi dan mengendalikan transaksi tersebut,” kata Shokri.

Dengan konflik politik yang semakin tajam, tekanan terhadap ekspor minyak, dan persoalan transparansi pendapatan negara, situasi politik serta ekonomi Iran berpotensi semakin memanas dalam beberapa hari dan pekan mendatang.