Pezeshkian Akui Rakyat Iran Kesulitan Membeli Makanan
Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat negaranya kini kesulitan memenuhi kebutuhan pangan akibat tekanan ekonomi yang semakin memburuk di tengah konflik berkepanjangan.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Sabtu (25/10/2026), ketika kebuntuan perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel memicu kekhawatiran akan kembali terjadinya eskalasi militer.
“Ada banyak orang di masyarakat ini yang kesulitan menyediakan makanan di meja mereka karena perang yang kita hadapi, karena kondisi perang yang kita jalani,” ujar Pezeshkian dalam pidato yang diunggah melalui situs resminya, sebagaimana dikutip AFP.
Tekanan Ekonomi Iran Semakin Berat
Dalam beberapa pekan terakhir, Washington mulai mengurangi intensitas operasi militernya dan lebih mengandalkan tekanan ekonomi untuk menekan pemerintah Teheran. Kebijakan tersebut berlangsung ketika perekonomian Iran menghadapi tekanan akibat pembatasan perdagangan dan ekspor minyak.
Baca Juga : PM Singapura Ikut Buka Suara soal Pemangkasan Ekspor Gas RI
Di sisi lain, para pemimpin Iran menegaskan bahwa upaya perundingan damai hanya dapat menghasilkan kesepakatan apabila AS menghentikan pendekatan yang mengandalkan ancaman dan tekanan terhadap Teheran.
Konflik ini bermula pada 28 Februari 2026, ketika AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bersama sejumlah pejabat tinggi militer.
Iran kemudian membalas dengan melancarkan serangan terhadap kepentingan AS di kawasan Timur Tengah serta sejumlah wilayah Israel. Teheran juga membatasi lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz, jalur penting yang dilalui pasokan energi dunia.
Sebagai tanggapan, Washington memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Langkah tersebut membatasi aktivitas ekspor minyak dan perdagangan internasional negara itu, sehingga menambah tekanan terhadap perekonomian Iran.
Gencatan senjata yang terutama dimediasi Pakistan pada pertengahan Juni sempat diharapkan mampu menghentikan pertempuran sekaligus membuka jalan bagi perundingan damai yang lebih luas. Namun, kesepakatan tersebut tidak bertahan lama setelah kedua pihak saling menuduh melakukan pelanggaran.
Sejak kegagalan gencatan senjata itu, AS kembali melancarkan serangan secara sporadis terhadap sejumlah sasaran di Iran. Sementara itu, Teheran menargetkan kapal-kapal yang berusaha melewati Selat Hormuz karena dinilai melanggar aturan yang ditetapkan Iran untuk menjaga keamanan jalur pelayaran tersebut.
Ancaman Serangan Baru AS terhadap Iran
Di tengah situasi yang belum menentu, Pezeshkian meminta agar kondisi yang disebutnya sebagai situasi “bukan perang maupun damai” segera diakhiri. Meski demikian, peluang terjadinya serangan baru kembali menjadi perhatian setelah Duta Besar AS untuk Turkiye, Tom Barrack, menyampaikan kemungkinan dimulainya kembali operasi militer Washington.
Baca Juga : Taiwan Tuduh China Gunakan Ini untuk Persiapan Perang di Pasifik
Dalam wawancara dengan pembawa acara podcast Mario Nawfal pada Jumat (24/10/2026), Barrack menyebut serangan terhadap Iran berpotensi dilanjutkan dalam waktu dekat.
“Apakah serangan bisa terjadi akhir pekan ini? Tentu saja,” kata Barrack ketika menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan serangan baru.
Pernyataan tersebut menambah kekhawatiran mengenai keberlanjutan konflik, terutama ketika masyarakat Iran menghadapi tekanan ekonomi dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menanggapi kemungkinan serangan lanjutan, juru bicara Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menegaskan bahwa angkatan bersenjata negaranya siap memberikan balasan apabila Washington kembali melancarkan serangan.
“Bahkan jika musuh melakukan tindakan terbatas, respons Iran akan beberapa kali lebih besar,” ujarnya kepada kantor berita Fars pada Sabtu.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa ancaman eskalasi masih membayangi hubungan kedua negara. Sementara jalur diplomasi belum menunjukkan kemajuan berarti, tekanan ekonomi dan ketidakpastian keamanan terus menjadi tantangan bagi pemerintah Iran maupun masyarakatnya.
