Mei 20, 2026

Purbaya Balas Kritik The Economist soal MBG dan Kopdes: Fiskal RI Masih Aman

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons kritik majalah internasional The Economist terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai membebani fiskal negara dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia.

Purbaya menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam batas aman meski pemerintah menjalankan berbagai program prioritas dengan anggaran besar.

“Kan fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3 persen PDB. Tahun lalu bukan 2,9 loh, 2,8 persen dari PDB defisitnya, jadi enggak ada masalah. Sekarang pun kita hitung defisitnya berapa,” ujar Purbaya saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Purbaya Bandingkan Fiskal RI dengan Negara Eropa

Purbaya juga menilai kondisi fiskal Indonesia masih jauh lebih baik dibanding sejumlah negara di Eropa yang memiliki rasio utang dan defisit jauh lebih tinggi.

“Kalau The Economist memandang kebijakan fiskal kita berantakan, mereka suruh lihat deh kebijakan-kebijakan negara Eropa berapa defisitnya, utangnya berapa. Itu mendekati 100 persen dari PDB, kita masih 40 (persen), kita masih bagus,” ujarnya.

Menurut dia, fundamental fiskal Indonesia justru relatif kuat di tengah tekanan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia.

“Seharusnya The Economist memuji kita,” imbuhnya.

Sebelumnya, The Economist dalam artikel berjudul Indonesia’s President is Jeopardising The Economy and Democracy menyoroti sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo yang dinilai terlalu ekspansif dari sisi fiskal.

Media asal Inggris tersebut mengkritik program MBG dan pembangunan 80 ribu Kopdes Merah Putih yang diperkirakan membutuhkan anggaran sedikitnya Rp320 triliun atau sekitar 10 persen dari target pendapatan negara tahun ini.

Selain itu, The Economist juga menyoroti potensi pelebaran defisit fiskal akibat kenaikan harga minyak dunia di tengah konflik Timur Tengah serta risiko tambahan subsidi energi apabila harga minyak terus meningkat.

Laporan tersebut turut menyinggung pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sejak Prabowo menjabat dan meningkatnya kekhawatiran investor asing terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.

Tak hanya soal ekonomi, media itu juga mengkritik arah politik pemerintahan Prabowo yang dinilai semakin memusatkan kekuasaan, memperbesar peran militer dalam kehidupan sipil, dan melemahkan oposisi politik.