Desember 30, 2025

Purbaya Cairkan Dana Presiden Rp268 M, 52 Kabupaten Kebagian Rp4 M Per Daerah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan rincian realisasi anggaran negara yang telah dikucurkan untuk penanganan bencana banjir lumpur dan gelondongan kayu di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Purbaya menjelaskan bahwa pencairan tahap pertama telah dilakukan melalui Dana Kemasyarakatan Presiden dengan total nilai Rp268 miliar. Anggaran tersebut mencakup bantuan untuk tiga provinsi terdampak sebesar Rp20 miliar, serta alokasi masing-masing senilai Rp4 miliar untuk 52 kabupaten atau kota.

Menkeu memastikan bahwa seluruh dana program Presiden tersebut saat ini sudah sepenuhnya dicairkan.

“Ini program Pak Presiden, Rp 4 miliar per kabupaten atau kota. Itu sudah dicairkan semua,” kata Purbaya, Selasa (30/12/2025).

Selain dana tersebut, pemerintah juga menyediakan dana siap pakai bencana senilai Rp1,51 triliun yang telah dialokasikan untuk ketiga provinsi terdampak. Dana ini berada di bawah pengelolaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Purbaya menegaskan kesiapan kementeriannya untuk mencairkan dana tersebut dalam waktu singkat, misalnya untuk pembayaran perbaikan jembatan, asalkan pihak BNPB segera mengajukan permohonan pembayaran.

Lebih lanjut, Menkeu menekankan pentingnya percepatan proses administrasi agar anggaran yang tersedia dapat segera terserap sebelum pergantian tahun anggaran guna menghindari risiko dana hangus.

Terkait langkah pemulihan jangka panjang, pemerintah telah menyiapkan alokasi besar dalam APBN Tahun Anggaran 2026. Estimasi dana untuk rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp51 triliun.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana tambahan bagi daerah terdampak bencana dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp1,63 triliun.