Juni 2, 2026

Investasi Rp 2.430 Triliun Masuk ke Indonesia, Seskab Teddy Soroti Peran Prabowo

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan tanggapan atas sorotan yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengenai tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sejak menjabat sebagai kepala negara.

Teddy mengatakan pemerintah menghargai masukan yang diberikan Dino dan menilai mantan diplomat tersebut memiliki pengalaman yang mumpuni di bidang hubungan internasional.

“Sebelumnya, terima kasih atas masukan yang telah diberikan,” kata Teddy melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet, dikutip Senin (1/6/2026).

“Sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat. Pernah menjadi wakil menteri luar negeri, walaupun hanya diberi kesempatan sekitar tiga bulan,” lanjutnya.

Teddy kemudian menjelaskan sejumlah aspek yang menjadi perhatian publik, mulai dari biaya perjalanan hingga jumlah rombongan yang mendampingi Presiden dalam kunjungan ke luar negeri.

Menurut dia, seluruh biaya yang melebihi anggaran resmi negara ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo.

“Jadi yang pertama, masalah biaya di luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi, segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” jelas Teddy.

Ia juga menyebut jumlah rombongan Presiden saat ini jauh lebih kecil dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya.

“Kemudian yang kedua, jumlah rombongan. Ini sangat penting. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran. Berkurang lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu, itu sekaligus luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal,” ujarnya.

Teddy Sebut Diplomasi Prabowo Hasilkan Manfaat Konkret

Terkait jadwal kunjungan luar negeri, Teddy menilai dinamika global saat ini membuat kebutuhan diplomasi tidak selalu bisa direncanakan jauh-jauh hari.

“Ketiga, jadwal harus satu tahun sebelumnya. Jadi gini, perkembangan dunia global itu sangat dinamis, hari per hari. Nah, jadi ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara,” ujar Teddy.

Ia menambahkan, Prabowo mulai memimpin Indonesia saat dunia menghadapi berbagai krisis internasional, mulai dari konflik di Ukraina hingga ketegangan di Timur Tengah.

Menurut Teddy, kondisi tersebut menuntut para pemimpin dunia untuk membangun hubungan yang lebih dekat demi memperkuat kerja sama dan dukungan ketika menghadapi situasi mendesak.

“Jadi setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antar pemimpin dunia, dan kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan, tidak. Kita harus panen hubungan yang baik. Lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan, dan begitu pula sebaliknya,” terangnya.

Teddy juga menepis anggapan bahwa kunjungan luar negeri Presiden hanya bersifat seremonial.

“Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antar pemimpin, baik secara langsung, diliput media, ataupun tertutup. Nah, itulah diplomasi. Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan secara seremonial,” tegasnya.

Lebih lanjut, Teddy menyebut sejumlah capaian yang diklaim merupakan hasil diplomasi Presiden Prabowo, mulai dari bergabungnya Indonesia ke BRICS, tercapainya kesepakatan tarif nol persen dengan Uni Eropa, hingga masuknya investasi asing.

“Yang pertama, Indonesia masuk BRICS,” ujarnya.

Ia juga menyebut total investasi yang masuk ke Indonesia selama satu setengah tahun terakhir mencapai sekitar Rp2.430 triliun.

“Total investasi yang masuk dalam satu setengah tahun ini adalah sekitar Rp2.430 triliun, itu data dari BKPM,” kata Teddy.

Selain bidang ekonomi, Teddy menilai diplomasi pemerintah turut berdampak pada penyelenggaraan ibadah haji dan dukungan Indonesia terhadap Palestina.

“Presiden Prabowo betul-betul berperan aktif di Palestina. Apa buktinya? Pertama, kita ada drop-off logistik dari udara. Sudah beberapa kali. Tidak semua negara bisa,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Teddy menegaskan bahwa penentuan agenda pertemuan Presiden dengan para kepala negara dilakukan berdasarkan prioritas yang ditetapkan Presiden bersama Menteri Luar Negeri.

“Jadi ruang untuk setiap masukan tentu kita terima, tapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai,” pungkasnya.