Februari 24, 2026

Uni Eropa Tuntut AS Tepati Janji Usai Putusan MA Soal Tarif Trump

Uni Eropa mendesak Amerika Serikat agar tetap mematuhi komitmen perdagangannya. Tekanan ini muncul setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan sejumlah tarif luas yang sebelumnya diberlakukan Presiden Donald Trump.

Komisi Eropa meminta Washington memberikan kepastian penuh mengenai arah kebijakan tarif selanjutnya. Brussel menilai ketidakjelasan saat ini tidak mendukung terciptanya hubungan dagang dan investasi trans-Atlantik yang adil, seimbang, dan saling menguntungkan, sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Bersama UE-AS pada Agustus 2025.

“Kesepakatan adalah kesepakatan. Sebagai mitra dagang terbesar Amerika Serikat, Uni Eropa mengharapkan AS untuk menghormati komitmen yang telah disepakati, sama seperti Uni Eropa tetap berpegang pada komitmennya,” demikian pernyataan resmi Komisi Eropa, seperti dikutip Euronews, Senin (23/2/2026).

Putusan tersebut memicu respons keras dari Trump. Ia mengkritik keputusan pengadilan dan menyatakan keinginannya menerapkan tarif global 15%, lebih tinggi dari rencana 10% yang diumumkan sehari sebelumnya.

Tahun lalu, pejabat AS dan UE menyepakati perjanjian perdagangan yang mengenakan tarif 15% atas sekitar 70% barang Eropa yang diekspor ke AS. Namun dinamika hukum dan perubahan kebijakan tarif di Washington kini memunculkan kekhawatiran di Brussel.

Ketua Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa, Bernd Lange, menyebut situasi ini sebagai kekacauan tarif dari pihak AS.

“Tidak ada yang bisa memahaminya lagi, yang tersisa hanya pertanyaan terbuka dan ketidakpastian yang terus meningkat bagi Uni Eropa dan mitra dagang AS lainnya,” tulis Lange di media sosial. Ia menyatakan akan mengusulkan penundaan proses ratifikasi kesepakatan perdagangan tersebut di Parlemen Eropa.

Nilai perdagangan barang dan jasa antara UE dan AS mencapai 1,7 triliun euro pada 2024, dengan rata-rata transaksi sekitar 4,6 miliar euro per hari.

Dari pihak AS, negosiator perdagangan utama pemerintahan Trump, Jamieson Greer, menegaskan Washington tetap berkomitmen menjalankan kesepakatan yang telah dibuat.

Dalam wawancaranya, Jamieson mengungkapkan kesepakatan tersebut tidak didasarkan pada apakah litigasi tarif darurat ini naik atau turun, dan dirinya belum mendengar siapa pun mengatakan bahwa kesepakatan itu batal.

Sebagai langkah antisipasi, UE menegaskan memiliki Instrumen Anti-Koersi, perangkat kebijakan yang memungkinkan pembatasan perdagangan dan investasi terhadap negara yang dinilai melakukan tekanan tidak semestinya.

Instrumen tersebut dapat mencakup pembatasan ekspor-impor, pelarangan partisipasi dalam tender publik UE, hingga pembatasan investasi asing langsung. Dalam skenario terburuk, langkah ini berpotensi menutup akses perusahaan AS ke pasar UE yang berpenduduk sekitar 450 juta jiwa dan menimbulkan kerugian besar bagi ekonomi AS.